Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PEMBUATAN SABUN DARI MINYAK JELANTAH DAN ECO ENZIME Ati Yuniati; Doni Irawan; Sandy Erggi Irawan; Lucky Andreanto; Sastia Dwi Cahya; Cafrin Fepdiyani; Dian Tika Roisnahadi
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.784 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n2.522

Abstract

Minyak goreng bekas yang sudah berwarna coklat kehitaman sebaiknya tidak digunakan lagi karena bersifat karsinogenik. Minyak goreng yang telah dipakai berulang kali biasa disebut dengan minyak jelantah. Biasanya minyak jelantah (mijel) akan dibuang sembarangan sehingga menyebabkan minyak tersebut menjadi limbah di lingkungan sekitar. Pemanfaatan minyak jelantah salah satunya dapat dibuat menjadi sabun dengan bantuan eco enzyme. Eco enzyme adalah cairan hasil fermentasi limbah organic seperti kulit buah atau limbah sayur-sayuran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi ibu-ibu mengenai pembuatan sabun dari minyak jelantah serta membantu memberikan solusi agar minyak jelantah dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk lain, salah satunya dibuat sabun cuci. Peserta kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK di Kelurahan Labuan Ratu Baru, Way Jepara sebanyak 23 orang. Kegiatan ini terdiri dari, diskusi,i dan praktik langsung. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa para peserta sangat antusias dan menyimak selama proses berlangsung. Sosialisasi dan praktik ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada para peserta dalam menentukan formula yang tepat dalam pembuatan sabun cuci dari minyak jelantah. Setelah kegiatan ini berlangsung diharapkan ibu-ibu akan semakin sadar akan manfaat dari minyak jelantah dan limbah organic.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK Ati Yuniati; Sepriyadi Adhan; Andika SAputra
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.569 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1430

Abstract

Kabupaten layak anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak. Maka atas dasar tersebut dan dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak yang bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan anak di daerah menjadi perhatian tersendiri mengingat saat ini berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, penyakit Stunting, kenakalan anak, Eksploitasi anak, pekerja anak dan kondisi traumatis terhadap anak.Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1).Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (2). Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat. Metode yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Normatif empiris dengan data dan sumber data yang di gunakan data primer dan data Sekunder yaitu dengan studi lapangan dan dari bahan- bahan pustaka. Sumber data penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan Kepala Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan Leading sector dalam membidangi perlindungan anak. Hasil penelitian (1).Implementasi Perda Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan cukup baik dilihat dari keseriusan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA sebagai upaya untuk pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus (2).Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bersumber dari faktor eksternal dan internal yaitu komitmen pempin dan pelaksana kebijakan, forum anak, serta Dunia usaha. Adapun faktor penghambat secara internal yaitu kurangnya Sumber daya manusia, anggaran, dan komunikasi dari faktor eksternal yaitu kurangnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Penyuluhan Hukum Prinsip Perlindungan Anak dalam Dunia Pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Ati Yuniati; Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.39

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Nomor untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu melalui pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan masa depan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan hak anak. Pada implementasinya masih banyakminasi permasalahan yang disebabkan oleh belum terlaksananya pemenuhan prinsip perlindungan anak, salah satunya yaitu Prinsip Non-diskri, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan lainnya yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun sesama murid di sekolah.Dalam kegiatan ini khususnya Siswa pada SMAN 1 Gedong tataan perlu menyadari pentingnya pendidikan dalam membantu masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan bagi semua siswa mengenai undang-undang perlindungan anak yang akan mendukung penuh tentang perlindungan anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Local Government Policies Related to Simplification of Micro, Small and Medium Enterprises Licensing Nurmayani Nurmayani; Ati Yuniati; Yusdiyanto Yusdiyanto; Madinar Madinar; Marlia Eka Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p03

Abstract

There are obstacles for business actors in establishing Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs. It is related to the many conditions in permissions of establishments MSMEs that make it difficult for business actors to establish MSMEs. Even it has an impact on the low interest of investors to invest. Therefore, in the government's efforts to overcome the issue of licensing for MSMEs is the establishment of Job Creation Law aims to simplify licensing for MSMEs. The research method used is Normative Juridical with a statue approach. In this study, it is known that the policies implemented in the regions are in accordance with Government Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions must be in the form of a regional regulation which must be harmonized with the currently valid Government Regulations, and implemented the Online Single Submission Permission System in Lampung Province. However, currently there are no recent regional regulations that are in accordance with Government Regulations on the Implementation of Business Licensing in the Regions.
PENYULUHAN PENTINGNYA KESEIMBANGAN GIZI DAN GARAM BERYODIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA UNTUK MENCEGAH STUNTING Ati Yuniati; Sepriyadi Adhan S; Pangestu Prasetyo; Dea Aulia Putri; Chintia Sindi Chania Primadani; Khoirun Nisa Thalita Prasetia; Grahito Satria Anggara
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.925

Abstract

Masa balita adalah periode emas tumbuh kembang seorang anak. Pada masa ini juga terdapat berbagai masalah gizi yang dapat menyebabkan stunting. Beberapa pnyebab stunting adalah kekurangan gizi dan garam beryodium. Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan pentingya keseimbangan gizi dan garam beryodium terhadap pertumbuhan balita. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan model deskriptif. Hasilnya, masyarakat menerima pemahaman dan wawasan baru tentang penyebab dan bahaya stunting, kebutuhan gizi pada balita dan manfaat penggunaan garam beryodium. Selain itu, masyarakat dapat memaksimalkan bahan-bahan sederhana yang ada dirumah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada balita, sehingga resiko terjadinya stunting dapat berkurang. Artikel ini juga berkontribusi dalam keilmuan gtizi dan kesehatan serta praktik dan strategi pengimplementasian poin SDGs.
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SMAN 1 GEDONGTATAAN Sepriyadi Adhan; Torkis Lumban Tobing; Dwi Pujo Prayitno; Lindati Dwiatin; Siti Nurhasanah; Ati Yuniati
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.926

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun resiko positif dan negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari hasil  prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dangan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalai undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai dampak penyalahgunaan media sosial
EDUKASI LITERASI DIGITAL TERHADAP PELAJAR SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MENANGKAL HOAX DI ERA NEW NORMAL Ati Yuniati; Upik Hamidah; Nurmayani Nurmayani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan S
Archipelago Vol 3, No 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v3i2.838

Abstract

Hidup di era yang semuanya sudah digital, menjadi tantangan tersendiri bagi semua kalangan khususnya anak-anak, remaja, dan para pelajar. Pesatnya perkembangan teknologi akan menuntut kita untuk dapat terus berevolusi, berinovasi, dan berfikir kreatif.  Munculnya fenomena tentang penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Oleh sebab itu, maka diperlukan lebih banyak upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoax dimasyarakat, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi yang baik sehingga tidak menyebarkan berita hoax dan mampu menangkal berita hoax yang dapat menyesatkan pihak lain.