Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Torkis Lumban Tobing
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SMAN 1 GEDONGTATAAN Sepriyadi Adhan; Torkis Lumban Tobing; Dwi Pujo Prayitno; Lindati Dwiatin; Siti Nurhasanah; Ati Yuniati
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.926

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun resiko positif dan negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari hasil  prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dangan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalai undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai dampak penyalahgunaan media sosial
Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn) Meliala, Chetrine Br; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1133

Abstract

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dijumpai dalam ranah perdata, tetapi juga dapat dikenali dalam hukum pidana, dengan perbedaan utama terletak pada unsur-unsur hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta mengukur efektivitasnya melalui studi kasus putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn. Metode yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual dapat diajukan melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, pengajuan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara dalam hukum perdata diatur melalui KUHPerdata dengan syarat pembuktian kerugian oleh korban. Studi atas putusan PN Painan menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sangat bergantung pada kelengkapan bukti dan pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan restoratif. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi prosedur antara jalur pidana dan perdata dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.
Co-Authors Ati Yuniati Dwi Pujo Prayitno Lindati Dwiatin Meliala, Chetrine Br Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Siti Nurhasanah