Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Archipelago: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Ternate Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Torkis Lumban Tobing
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM DAMPAK PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DI SMAN 1 GEDONGTATAAN Sepriyadi Adhan; Torkis Lumban Tobing; Dwi Pujo Prayitno; Lindati Dwiatin; Siti Nurhasanah; Ati Yuniati
Archipelago Vol 4, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v4i1.926

Abstract

Di era globalisasi sekarang ini banyak sekali bermunculan media sosial. tidak hanya orang dewasa saja yang menggunakan media sosial, bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan media sosial yang sekarang sedang berkembang. Bagaimanapun juga arus media internet tidak bisa terbendung dan dicegah, karena hal tersebut merupakan bagian dari perkembangan arus teknologi informasi, sehingga apapun resiko positif dan negatif akibat dari dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah akibat dari perkembangan teknologi informasi saat ini. Dari hasil  prasurvey terhadap pelajar SMA yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa sebagian penggunaan jejaring sosial memanfaatkan jejaring sosial untuk hanya sekedar iseng belaka. Penyuluhan hukum di kalangan pelajar ini dikarenakan sejauh ini yang rawan menjadi korban dari perkembangan media sosial ini adalah kalangan pelajar. Melalui penyuluhan ini juga di harapkan peserta didik mampu menggunakan teknologi informasi maupun media sosial sesuai dangan asas kemanfaatannya dan norma-norma yang berlaku secara baik, bijak dan bertanggung jawab. Selain itu penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyadaran dan pemahaman kepada peserta didik bahwa penggunaan teknologi informasi maupun media sosial itu diatur dan dilindungi oleh negara melalai undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai dampak penyalahgunaan media sosial
Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn) Meliala, Chetrine Br; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1133

Abstract

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dijumpai dalam ranah perdata, tetapi juga dapat dikenali dalam hukum pidana, dengan perbedaan utama terletak pada unsur-unsur hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta mengukur efektivitasnya melalui studi kasus putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn. Metode yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual dapat diajukan melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, pengajuan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara dalam hukum perdata diatur melalui KUHPerdata dengan syarat pembuktian kerugian oleh korban. Studi atas putusan PN Painan menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sangat bergantung pada kelengkapan bukti dan pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan restoratif. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi prosedur antara jalur pidana dan perdata dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Perwalian Anak Terlantar Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nicholas Rahmad Hidayat; Sepriyadi Adhan S; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4179

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan hukum perwalian anak terlantar di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti mencakup identifikasi faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bapak Bambang Irawan,S.H.,M.H.mw, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi landasan hukum yang komprehensif, struktur organisasi yang memadai, koordinasi antarinstansi, komitmen pemerintah, kesadaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang meningkat, dan dukungan teknologi informasi. Adapun faktor penghambat terdiri dari hambatan internal berupa orientasi tugas jaksa yang masih terfokus pada pidana, kurangnya pemahaman hukum perdata, serta hambatan eksternal meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kurangnya perhatian terhadap aspek legalitas perwalian, dan terbatasnya sosialisasi hukum. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas jaksa di bidang perdata, intensifikasi sosialisasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosoal Anak dan masyarakat, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak terlantar.
Kedudukan Risalah Rapat dalam Ketentuan Hukum Perdata Indonesia Fricillia Gladys Loviana Marpaung; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4550

Abstract

Risalah rapat (Minutes of Meeting/Risalah Rapat) pada umumnya dibuat untuk mendokumentasikan hasil rapat, termasuk kesepakatan, keputusan, maupun instruksi para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Dalam praktik kontrak konstruksi, risalah rapat tidak semata-mata berfungsi sebagai catatan administratif, melainkan juga mencerminkan hubungan hukum serta kehendak bersama yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam ketentuan hukum perdata Indonesia, risalah rapat dapat diposisikan sebagai alat bukti surat dan bahkan dapat dipersamakan sebagai perjanjian (termasuk perjanjian tambahan/addendum) sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan, apabila terbentuk secara sah, mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila risalah rapat ditandatangani, dokumen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal keasliannya. Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis bahan hukum sekunder.
Akibat Hukum Putusan Perdata terhadap Kedudukan Kreditor dan Debitor dalam Sengketa Perjanjian Cahaya Pita Nelita Sitompul; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Torkis Lumban Tobing; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4785

Abstract

Putusan pengadilan dalam perkara perdata memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap para pihak yang bersengketa, khususnya terhadap kedudukan kreditor dan debitor dalam sengketa perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perdata terhadap hak dan kewajiban kreditor dan debitor, serta implikasinya terhadap hubungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menentukan kepastian hukum mengenai pemenuhan prestasi, perlindungan hak, serta tanggung jawab para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Putusan pengadilan dapat menguatkan, mengubah, atau menghapus kedudukan hukum kreditor dan debitor sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akibat hukum putusan perdata menjadi penting guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.
Upaya Upaya Hukum Kasasi atas Penghapusan Hak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dwima Jaya Utama (Studi Kasus Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011): (Studi Kasus Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011) maulana, Albet; Sepriyadi Adhan; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5309

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh PT Dwima Jaya Utama sebagai pemegang saham minoritas dalam permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT Dwima Turangga Gunung. Studi kasus ini berfokus pada Putusan Nomor 698/K/Pdt/2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan judicial case study. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan PT Dwima Jaya Utama karena terjadi kesalahan dalam penerapan hukum mengenai persyaratan kepemilikan saham minimal 1/10 (satu persepuluh). Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perhitungan syarat kepemilikan harus berdasarkan jumlah saham dengan hak suara, bukan modal dasar perusahaan. Putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi pemegang saham minoritas dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas.
Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba Nikita Natalia Silaban; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana; Kasmawati; Dianne Eka Rusmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5627

Abstract

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Sistem ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pembagian harta warisan dalam keluarga, di mana anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih terbatas dalam struktur hukum adat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pembagian harta warisan dalam adat budaya Batak Toba dengan merujuk pada praktik pembagian yang telah berkembang di masyarakat selama berabad-abad dan studi kasus kontemporer melalui Putusan Nomor 207/PDT.G/2023/PN.MDN yang menangani sengketa pembagian warisan keluarga Pakpahan-Sihombing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif yang menganalisis bahan hukum primer berupa regulasi adat, ketentuan hukum positif, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan penelitian etnografi terdahulu tentang budaya Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba tidak hanya mengikuti sistem patrilineal tradisional yang ketat, melainkan juga mengalami penyesuaian dan fleksibilitas berdasarkan kehendak pewaris yang dituangkan dalam bentuk wasiat tertulis dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pembagian mencakup berbagai bentuk transfer harta yang unik dan memiliki makna filosofis mendalam, seperti panjaean untuk anak laki-laki yang telah menikah sebagai bentuk pengakuan status penerus marga, pauseang untuk anak perempuan yang mencerminkan kasih sayang orang tua (holong ate), dodon tua untuk cucu dari anak laki-laki sulung yang merupakan perpanjangan hak warisan garis utama, indahan arian untuk cucu dari anak perempuan, dan ulos na soraburuk sebagai bentuk pemberian khusus dari hula-hula kepada boru dengan ketentuan dan syarat-syarat adat yang ketat. Temuan ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Batak Toba bersifat fleksibel, dinamis, dan mengalami evolusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum modern, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental dari sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip-prinsip keadilan komunal yang menjadi inti budaya Batak Toba.
Co-Authors Ati Yuniati Cahaya Pita Nelita Sitompul Depri Liber Sonata Dianne Eka Rusmawati Dita Febrianto Dwi Pujo Prayitno Fricillia Gladys Loviana Marpaung Kasmawati Lindati Dwiatin maulana, Albet Meliala, Chetrine Br Nicholas Rahmad Hidayat Nikita Natalia Silaban Selvia Oktaviana Selvia Oktaviani Sepriyadi Adhan S Siti Nurhasanah