Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Law Enforcement Against Environmental Pollution by the Way Kanan District Environmental Service Ati Yuniati; Upik Hamidah; Marlia Eka Putri; Eka Deviani; Sepriyadi Adhan S; Rodhi Agung Saputra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v9i1.5381

Abstract

Environmental management and protection is currently a fundamental problem in Indonesia. The form of environmental protection regulation is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One form of environmental pollution found in Way Kanan Regency is environmental pollution caused by the manufacture of liquid rubber waste. The research method used is a normative-empirical research method, using a statute approach and an in-depth interview approach related to environmental law enforcement against environmental pollution. The problems that will be discussed in this study are How is Law Enforcement by the Environmental Service against environmental pollution in Way Kanan Regency and what are the inhibiting factors for the Environmental Service in implementing environmental pollution law enforcement in Way Kanan Regency.
The Policy of Cooperative and Small and Medium Enterprises Office in Improving Cooperative Achievement in Lampung Province Fenny Andriani; Eka Deviani; Marlia Eka Putri AT
Administrative and Environmental Law Review Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.065 KB) | DOI: 10.25041/aelr.v2i1.2201

Abstract

Outstanding Cooperatives are cooperatives that have achievements in obtaining their performance in terms of organizational aspects, management, management aspects, productivity aspects, and benefit and impact aspects of cooperatives that are stipulated by the Decree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The State Ministry for Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) has launched a cooperative achievement assessment program to develop and make existing cooperatives a success. The prediction of cooperative achievements is expected to motivate existing cooperatives to function as economic institutions capable of improving the welfare of members in particular and society in general and building a national economic order that creates a developed, just. A prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. Building a national economic order creates a developed, just, and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution.
in Local Regulation Patterns Towards Competitive Coastal Tourism in West Coastal Village Yuswanto Yuswanto; Marlia Eka Putri; Ade Arif Firmansyah
Hang Tuah Law Journal April-September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v4i1.10

Abstract

This study aims to create an ideal pattern of local regulation to create competitive coastal tourism in West Coastal Village. By using doctrinal/normative research methods which mainly analyze secondary data consisting of: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, the regional regulation patterns will be constructed which are ideal for realizing competitive coastal tourism in West Coastal Village. The stages of the research to be carried out are divided into three parts as follows: first, identifying and inventorying the laws and regulations relating to the implementation of tourism; secondly, evaluating and drafting an academic manuscript regarding the implementation of tourism; thirdly compose the ideal regional regulation pattern to realize competitive coastal tourism in the West Coast Regency. The results showed that the ideal local regulation pattern for realizing competitive coastal tourism in West Coastal Village contained the following minimum content material: namely: general provisions; principles and objectives; policies and strategies; establishment of a competitive beach tourism area; development of competitive coastal tourism areas; implementation and control; closing.
Penyuluhan Hukum Prinsip Perlindungan Anak dalam Dunia Pendidikan di SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Ati Yuniati; Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.39

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan Nomor untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu melalui pembentukan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dan masa depan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan dan hak anak. Pada implementasinya masih banyakminasi permasalahan yang disebabkan oleh belum terlaksananya pemenuhan prinsip perlindungan anak, salah satunya yaitu Prinsip Non-diskri, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan lainnya yang dilakukan oleh guru di sekolah maupun sesama murid di sekolah.Dalam kegiatan ini khususnya Siswa pada SMAN 1 Gedong tataan perlu menyadari pentingnya pendidikan dalam membantu masa depan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan bagi semua siswa mengenai undang-undang perlindungan anak yang akan mendukung penuh tentang perlindungan anak dalam mendapatkan Pendidikan yang layak. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran dalam kegiatan ini antara lain para siswa dan siswi SMA dan guru yang berada di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah Eka Deviani; Marlia Eka Putri; Rodhatul Nasikhin
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2022): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v2i2.42

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman akan bahaya pelaksanaan pernikahan dini khsusunya bagi kalangan santriwati di pondok pesantren. Hal ini terkait hingga sampai saat ini pelaksanaan pernikahan dini masih banyak dilaksanakan. Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Fenomena minimnya kualitas pendidikan baik umum maupun agama berakibat salah menafsirkan sebuah doktrin keagamaan menyebabkan kerugian pada orang lain khususnya kaum wanita dan anak-anak. hal ini banyak menimpa kalangan santriwati di pondok pesantren yang notebene banyak tinggal di daerah pedesaan. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 21 tahun. Namun karena kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada pelaksanaan pernikahan dini banyak dilakukan oleh para orang tua sebagai jalan pintas mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak mereka
Local Government Policies Related to Simplification of Micro, Small and Medium Enterprises Licensing Nurmayani Nurmayani; Ati Yuniati; Yusdiyanto Yusdiyanto; Madinar Madinar; Marlia Eka Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p03

Abstract

There are obstacles for business actors in establishing Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs. It is related to the many conditions in permissions of establishments MSMEs that make it difficult for business actors to establish MSMEs. Even it has an impact on the low interest of investors to invest. Therefore, in the government's efforts to overcome the issue of licensing for MSMEs is the establishment of Job Creation Law aims to simplify licensing for MSMEs. The research method used is Normative Juridical with a statue approach. In this study, it is known that the policies implemented in the regions are in accordance with Government Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions must be in the form of a regional regulation which must be harmonized with the currently valid Government Regulations, and implemented the Online Single Submission Permission System in Lampung Province. However, currently there are no recent regional regulations that are in accordance with Government Regulations on the Implementation of Business Licensing in the Regions.
EDUKASI LITERASI DIGITAL TERHADAP PELAJAR SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MENANGKAL HOAX DI ERA NEW NORMAL Ati Yuniati; Upik Hamidah; Nurmayani Nurmayani; Marlia Eka Putri; Sepriyadi Adhan S
Archipelago Vol 3, No 2 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : IAIN Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/arc.v3i2.838

Abstract

Hidup di era yang semuanya sudah digital, menjadi tantangan tersendiri bagi semua kalangan khususnya anak-anak, remaja, dan para pelajar. Pesatnya perkembangan teknologi akan menuntut kita untuk dapat terus berevolusi, berinovasi, dan berfikir kreatif.  Munculnya fenomena tentang penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat. Oleh sebab itu, maka diperlukan lebih banyak upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran berita hoax dimasyarakat, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu siswa dan siswi SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman literasi yang baik sehingga tidak menyebarkan berita hoax dan mampu menangkal berita hoax yang dapat menyesatkan pihak lain.