Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Ilmu Hukum Prima Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Komunitas Yustisia JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PETITA JUDGE: Jurnal Hukum SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Yudi Kornelis, Yudi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Nainggolan, Sri Cici; Kornelis, Yudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.556

Abstract

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berkembang sangat pesat karena adanya kemajuan teknologi. Tinjauan Yuridis mengenai TPPU dapat kita lihat dari melalui dasar hukumnya yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimana dalam hal ini, dapat diketahui bahwa TPPU merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menyembunyikan asal maupun identitas orang-orang atau para pelaku TPPU. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan undang-undang dan analisis kasus terkait. Hasil penelitian menemukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif menangani TPPU, termasuk kewajiban pelaporan yang mencurigakan tentang transaksi, pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penerapan sanksi pidana yang tegas. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan hambatan dalam kerjasama internasional. Penelitian ini menyimpulkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menciptakan dasar kuat untuk mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga serta kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang optimal.
PERSPEKTIF HUKUM TINDAKAN DARURAT DOKTER DALAM IMPLIEND CONSENT PRAKTEK KEDOKTERAN DI INDONESIA Salsabillah, Anggini; Kornelis, Yudi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5434

Abstract

Dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan. Oleh sebab itu, dokter dalam menangani pasien yang sedang gawat darurat harus bertindak cepat, tepat, dan bermutu untuk menolong pasien tersebut agar dapat menyelamatkan nyawa pasien dari kematian atau pun kecacatan. Maka, sebelum memberikan tindakan medis para dokter kepada pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan melihat literatur umum persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi menjadi dua bentuk, yaitu: dengan suatu pernyataan (expressed) yang meliputi persetujuan secara lisan dan persetujuan tertulis, serta persetujuan dengan isyarat (implied concent) yang meliputi dalam keadaan biasa dan dalam keadaan gawat darurat. Implied concent merupakan persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien secara tersirat, tanpa persyaratan yang tegas. Kesimpulan dari penelitian ini, implied concent adalah persetujuan yang dianggap diberikan oleh pasien, umumnya diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Sedangkan dalam keadaan terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter agar langsung diproses melalui jalur hukum, terlebih dahulu dimintakan pendapat dan mediasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kekdoteran Indonesia untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan tindakan medis dan menetapkan sanksi bagi dokter yang dinyatakan bersalah.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 157/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG REHABILTASI PENGUNA NARKOBA Tsu, Nyongky Anandis; Kornelis, Yudi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5459

Abstract

Sesuai dengan “Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009” tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun demikian, berdasarkan Pasal 157/Pid.Sus/2023/PN Bna. UU Perlindungan hukum, Melalui pendidikan, penelitian ini dapat membantu mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang digunakan dalam pendekatan metodologis penelitian ini. Mengumpulkan sumber-sumber hukum terkait dengan analisis bersifat deduktif secara kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kebutuhan untuk rehabilitasi bagi mereka yang telah divonis bersalah atas tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini dikarenakan mereka yang telah divonis bersalah atas tindak pidana narkotika seringkali mengalami sakit secara mental dan fisik, sehingga perlu direhabilitasi. Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2023/PN Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh mengganti hukuman tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Meskipun telah memenuhi persyaratan Pasal 127 ayat (1), ia mencatat bahwa penerapan keadilan restoratif berpendapat bahwa menghukum pecandu narkotika tidak tepat karena lebih terfokus pada pembalasan daripada pemulihan.
ANALISIS YURIDIS HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PT. BANK BTPN CABANG BATAM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ziliwu, Nitaria; Kornelis, Yudi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5460

Abstract

Pemanfaatan sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas merupakan masalah sistem, karena banyak segi dalam pekerjaan dan kegiatan kantor yang mempunyai akibat terhadap peningkatan produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai instansi yang ada di daerah ini, adalah PT. Bank BTPN Cabang Batam, telah pula mengambil peranan dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang berkepentingan khususnya masalah keuangan dan kebutuhan lainnya. Suatu hal ini yang perlu diperhatikan oleh PT. Bank BTPN Cabang Batam, ini adalah cara-cara untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa memberikan prestasi untuk menunjang kelanjutan dan perkembangan hidup PT. Bank BTPN Cabang Batam. Peningkatan kerja karyawan tergantung pada motivasi seseorang atau pimpinan dalam memberikan arahan dan ditunjuk untuk membawa karyawan sadar dengan sendirinya mengakui sampai sejauh mana tugas yang harus diselesaikan sesuai tanggung jawab. John Soeprihanto dalam bukunya Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan (2000 : 15) faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja karyawan, Rasa tanggung jawab karyawan itu sendiri, Memiliki rasa ingin bekerja dengan seikhlas hati, Mempunyai dedi kasi yang tinggi, Adanya keterampilan dimiliki. Ingin mengetahui sesuatu yang di perusahaan, Mempunyai loyalitas dan kerja keras, Untuk mengaplikasikan antara teori dan praktek. Berdasarkan faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan dasar inilah pimpinan pada salah satu instansi perlu memikirkan tunjangan dan konpensasi jika kelak karyawan memang memiliki dari ke tujuh faktor pendukung tersebut. Menurut Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (1999 : 201) menyatakan bahwa kalau seorang karyawan nanti ada motivasi kerja jika dijanji bonus atau tunjangan, karyawan semacam ini tidak mempunyai dedi kasi yang tinggi pada instansi dimana ia bekerja
EFEKTIVITAS HUKUM MANFAAT TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PROSES LITIGASI (STUDI KASUS SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI KOTA JAMBI) Pasaribu, Cindy Klara; Kornelis, Yudi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5461

Abstract

Dengan perkembangan zaman atau dikenali sebagai Revolusi Perindustrian 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam menyokong perubahan kepada sistem kehakiman yang lebih mudah, pantas dan murah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. Nombor 3 Tahun 2018 yang kemudiannya disemak menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nombor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan semua kawasan mahkamah di Indonesia termasuk Kota Jambi dapat melaksanakan perbicaraan elektronik (E-Litigation). Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan, kekangan dan penyelesaian pelaksanaan E-Litigasi khususnya dalam Mahkamah Daerah di Jambi. Daripada hasil kajian ini, analisis menggunakan teori keberkesanan undang-undang menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum dilaksanakan secara berkesan iaitu “Faktor Undang-undang, Faktor Penegakan Undang-undang, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang berkesan adalah dalam aplikasinya iaitu “Facilities or Facility Factors that Support Law Enforcement”. Halangan kepada pelaksanaan yang berkesan ialah ketiadaan peraturan ketat yang memerlukan e-litigasi dan jangkauan kepada penguatkuasa undang-undang dan komuniti berkaitan berkaitan e-litigasi. Penyelesaiannya adalah dengan menyemak Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 dan/atau melaksanakan jangkauan ini.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE Salsabillah, Anggini; Kornelis, Yudi
SCIENTIA JOURNAL Vol 7 No 2 (2025): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/scientiajournal.v7i2.9663

Abstract

According to Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), this research focuses on law enforcement against sexual crimes occurring on social media. With the increasing use of digital platforms in society, sexual crimes on social media have become a growing concern. In this context, the ITE Law establishes a legal framework to address online sexual harassment violations, including the dissemination of obscene content, gender-based bullying, and sexual extortion. This study employs a normative juridical method to analyze legislation, documents, and case studies. The research reveals that although adequate legal mechanisms are in place, enforcing laws through social media against perpetrators of sexual crimes still faces several challenges. These challenges include low legal awareness, resource shortages, and difficulties in identifying perpetrators. To enhance law enforcement, further collaboration between the government, law enforcement agencies, and social media platforms is required, as well as improved digital literacy among the public. Consequently, it is expected that law enforcement against sexual crimes involving social media can provide better protection for victims
DIGITAL BANKING CONSUMER PROTECTION: DEVELOPMENTS & CHALLENGES Kornelis, Yudi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44477

Abstract

Teknologi dan digitalisasi semakin berkembang dan mempengaruhi berbagai macam bidang ekonomi dan industri, salah satunya adalah industri perbankan. Kehadiran teknologi dan fenomena digitalisasi tersebut mengarahkan industri ini pada proses transformasi digital melalui digital banking. Digital banking dikembangkan untuk melayani nasabah dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan pengalaman nasabah, serta dapat dilakukan sepenuhnya secara mandiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan melalui pengoptimalan sistem teknologi digital. Kehadiran integrasi gaya hidup, otomatisasi dalam banking services merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Keamanan dan kepercayaan nasabah merupakan hal yang penting bagi bank, sehingga nasabah mempercayai bank sebagai one-stop service untuk kebutuhan finansialnya. Namun permasalahan yang dihadapi di era digital banking yakni sejauh mana digital banking dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dan tanpa mengorbankan keamanan transaksi. Selain itu, terdapat isu keamanan siber terkait perlindungan data konsumen yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum. Urgensi perlindungan konsumen terhadap layanan perbankan digital akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan tantangan hukum perlindungan konsumen digital banking di Indonesia.
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online di Indonesia: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum Ardana , Sofia Tio; Kornelis, Yudi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 1 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.8398

Abstract

The increasing number of cases of illegal online loans raises concerns about consumers' vulnerability to the misuse of information containing personal data by perpetrators who have no responsibility when using it. This research was prompted by the increasing incidents of misuse of personal data, which pollutes users' privacy without explicit permission, as reported by victims of illegal online loans. The objective of this research is to analyze the significance of legal protection for personal data in online loan application services, as well as to evaluate the protection and sanctions mechanisms that apply in Indonesia. The research was conducted using normative juridical methods and sourced secondary data, which was studied qualitatively. The findings are as follows: (1) Criminal provisions for fintech operating illegally in Article 32 Juncto (jo), as well as Article 48 of the Law. The 2008 and 2016 regulations do not explicitly address the sanctions that should be imposed on illegal fintech. However, Article 26 of the ITE Law and POJK no. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services do regulate the legal protection of personal data. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services; (3) Legal sanctions related to cases of misuse of personal data in accordance with Article 47 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008.
Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 Di Indonesia Apriliani, Winnie; Kornelis, Yudi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1763

Abstract

Perwalian sangat penting bagi kelangsungan hidup seorang anak. Seorang wali dibutuhkan dalam hal kepengurusan jiwa dan harta anak. Perwalian dibutuhkan oleh anak karena anak belum mampu bertindak secara hukum sehingga perlu ada yang membimbing dan menjaga anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan yuridis perwalian anak yatim piatu korban Pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini bahwa terkait perwalian telah diberlakukan kebijakan yuridis meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Perwalian ditujukan bagi anak yang belum dewasa dengan batas usia tertentu dan belum kawin. Perwalian bagi anak yatim piatu akibat COVID-19 tetap mengacu kepada kebijakan yuridis yang telah ditetapkan.
Analisis Yuridis Implementasi Pemenuhan Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan Terkait Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Masning Rhuina, Yaomi Tachyata; Kornelis, Yudi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v7i1.5303

Abstract

This research is a comprehensive examination that seeks to assess the extent to which women workers' rights regarding menstrual leave in Indonesia are fulfilled and protected. Normative legal research was used, and a qualitative analysis approach was employed to address the research problem. A thorough literature review analyzed current conditions, including public awareness, company regulations, legal protections, and implementation challenges. The research findings show that, despite regulations, many companies have not fully optimized the right to menstrual leave in Indonesia. Proper implementation of the Labor Law on the rights of women workers has not been achieved, resulting in injustice, discrimination, and even violence against women workers, hindering legal protection for these workers. Thus, improved policies, increased awareness, and stricter law enforcement are crucial to achieving a work environment supporting women's rights in Indonesia.
Co-Authors Apriliani, Winnie Ardana , Sofia Tio FL. Yudhi Priyo Amboro, FL. Yudhi Priyo Masning Rhuina, Yaomi Tachyata Miogi, Miogi Nainggolan, Sri Cici Pasaribu, Cindy Klara Ramadani, Sabda Rosalya, Wini Salsabillah, Anggini Tsu, Nyongky Anandis Ziliwu, Nitaria Zukriadi, Diki