Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Riset Psikologi
Wahyu Ramadhani, Wahyu
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SALAH UKUR TANAH MILIK MASYARAKAT OLEH BPN KOTA LANGSA Ramadhani, Wahyu
Kyadiren Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : P3M, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.935 KB) | DOI: 10.46924/jihk.v5i2.29

Abstract

Based on Article 1 number (5) Regulation of the Minister of Agrarian (PMNA) Number 3 of 1997 concerning Mapping plots of land is an activity describing the results of measurements of land plots systematically or sporadically by a certain method on certain media such as paper sheets, drafting films or other media so that the location and the size of the plot of land can be known from the media where the mapping of the plot of land is. This research is trying to answer how the legal implications of community land misstatement by BPN and what are the efforts and obstacles of BPN in the settlement of misalignment of community owned land. In this study the authors used normative and empirical juridical research methods. Normative juridical research is research conducted by examining library materials or secondary data. As a result of the Legal Measure of Misuse of Community Owned Land By BPN, in this case we can know that this can be contested and can be canceled due to incorrect measurements of community owned land, especially in the future which can have an effect on landowners in carrying out the sale and purchase deed, therefore the consequences of this law can be said to be administrative defects. In solving cases of community land misstatement here BPN still lacks human resources who understand the mediation of land disputes settlement. This was revealed by Mr. Syahrizal that in resolving land disputes through mediation by the East Aceh District Land Agency, which was carried out by the Deputy for Management, Study and Handling of Land Disputes due to the lack of mediators in the Office.
MODEL KEBIJAKAN K3 BERBASIS PP NOMOR 11 TAHUN 1979 Oemara Syarief, Amiroel; Ramadhani, Wahyu
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1175

Abstract

ABSTRAKKecelakaan kerja terjadi bukan hanya karena workplace risk dan masalah manusia (human) tetapi disebabkan oleh pengawasan pemerintah yang masih lemah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah mengenai K3. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar apabila sudah memiliki hukum yang tegas. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model kebijakan k3 berbasis PP No. 11 Tahun 1979. Penelitian ini berjenis hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya model kebijakan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas pemerintah dapat mengawasi perusahan yang belum membudayakan K3 di perusahaannya sehingga setiap perusahaan lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan.Kata kunci: model; kebijakan K3; PP Nomor 11 Tahun 1979ABSTRACTAccidents work occurs not only because of workplace risk and human problems but caused by government supervision is still weak regarding the use of government regulation on K3. The Government only considers it all going smoothly when it already has strict laws. The application of K3 is still very lacking despite having a strong constitution. The purpose of this research resulted in a model-based K3 policy No. 11 year 1979. This research is a normative law. The results derived from this research are with the model of government regulation-based policy number 11 year 1979 about occupational safety on the purification and processing of petroleum, and government gases can supervise companies that have not Cultivate K3 in his company so that every company prioritizes health and safety for every employee.Keywords: model policy OSH; PP Number 11 The Year 1979
Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan Harahap, M. Indra Rivai; Ramadhani, Wahyu
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 1 (2022): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12728

Abstract

Kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas lapas dimana hal ini terjadi pada sebagian besar lapas di Indonesia dan beberapa dari lapas tersebut telah mengalami kerusuhan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dampak kelebihan kapasitas lapas lebih condong kepada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan lapas karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah warga binaan sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Segi kesehatan warga binaan menjadi tidak terjamin akibat jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah menambah kapasitas lapas yang ada dan menambah jumlah pegawai dan petugas pengamanan lapas agar ideal terhadap jumlah warga binaan lapas yang ada. Selain itu menunggu penambahan kapasitas lapas beserta dengan pegawai maupun petugas pengamanan lapas, para pegawai maupun petugas pengamanan tetap meningkatkan koordinasi antar bidang untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas lapas tersebut.
Gambaran Health Belief pada Perokok Pelajar SMP Fasa, Raisa Qurratu 'Ain; Pratama, Dinda Putri; Lubis, Raihani Akmalia; Putri, Resti Juliana; Ramadhani, Wahyu
Jurnal Riset Psikologi Vol 7, No 2 (2024): Jurnal Riset Psikologi (Terbitan Juni 2024)
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jrp.v7i2.15723

Abstract

Perilaku merokok di kalangan remaja menjadi isu serius terkait kesehatan. Merokok terbukti berdampak buruk bagi kesehatan. Semakin sering individu menghisap rokok maka semakin beresiko terkena penyakit kronik di masa depan. Perilaku merokok bersifat pribadi dimana keputusan untuk merokok berdasarkan keinginan individu itu sendiri. Teori health belief dapat diterapkan untuk mengkaji bagaimana individu bersikap terhadap tindakan pencegahaan penyakit dan ketaatan terhadapnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran health belief pada perokok pelajar SMP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menerapkan teknik accidental sampling dan jumlah responden sebanyak 41 orang. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 85.4% responden memiliki health belief yang kuat. Pada dasarnya, mereka yakin akan manfaat dari berhenti merokok, namun masih menghadapi hambatan yang membuat sulit untuk menghentikan kebiasaan perilaku merokok.                                                   
Sanksi Administrasi Bagi Usaha Dunia Malam Ramadhani, Wahyu; Farid, Farid
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v5i1.5013

Abstract

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakankebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan
Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Ujaran Kebencian Ramadhani, Wahyu; Hasibuan, Zainul Lian Malik
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i2.21915

Abstract

Social media is part of the needs of the Indonesian people that can not be separated again in line with the times. All public behaviour, including social media, is regulated by law. Many people who abuse social media to use hate speech in cyberspace, without realizing that their actions are illegal. The purpose of this study is to determine criminal liability for hate speech actors on social media. This study uses empirical legal research methods in which the law looks at social phenomena in the community to find solutions to existing legal problems then linked to laws and regulations. The results of the study found that many Indonesian people who use social media to use hate speech. It happens because they do not understand the existing law. However, mistakes and omissions are individuals responsibility as legal subjects. Suggestions that can be submitted are reforming the ITE law, socialization to the public by law enforcement related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media.
PEMBERDAYAAN UMKM SANGGUL DI DESA GENENG MELALUI PEMBUATAN WEBSITE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DIGITAL Ramadhani, Wahyu; Yahdun, Finodya; Trimulyono, Andi; Asna, Alfi Fairuz; Adietya, Berlian Arswendo
Jurnal Pasopati Vol 7, No 2 (2025): Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/pasopati.2025.28946

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, banyak UMKM di desa masih mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi informasi sehingga membutuhkan pendampingan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing. Desa Geneng, Kabupaten Klaten, memiliki potensi produk unggulan berupa sanggul tradisional yang dikelola oleh para pengrajin lokal. Selama ini, pemasaran produk sanggul masih terbatas secara konvensional dan bergantung pada jaringan dari mulut ke mulut, sehingga kurang optimal menjangkau pasar yang lebih luas. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi UMKM melalui pembuatan dan pendampingan website berbasis komunitas yang mudah digunakan oleh pengrajin sanggul. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, meliputi pelatihan dasar penggunaan website, pembuatan konten produk, hingga strategi pemasaran digital sederhana. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya media digital serta kemampuan dasar dalam memanfaatkan website sebagai sarana promosi. Walaupun masih terdapat kendala berupa keterbatasan literasi digital dan ketersediaan perangkat, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM sanggul di Desa Geneng dapat memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan nilai jual produk, serta membangun identitas digital yang berkelanjutan untuk mendukung kemandirian ekonomi desa. Kata Kunci: UMKM, website, pemberdayaan, promosi digital, Desa Geneng.
Co-Authors Alfi Fairuz Asna Amiroel Oemara Syarief Andi Trimulyono Berlian Arswendo Adietya Farid Farid, Farid Fasa, Raisa Qurratu 'Ain Harahap, M. Indra Rivai Hasibuan, Zainul Lian Malik Lubis, Raihani Akmalia Pratama, Dinda Putri Putri, Resti Juliana Yahdun, Finodya