Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan dari Pemenuhan Restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara Karmila Damariani Radjak; Andi Inar Sahabat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5327

Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi serta menganalisis faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yakni hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Adapun pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta penulis menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang merupakan upaya perlindungan hukum akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, namun dalam Implementasinya di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif karena ada beberapa faktor yang membuat penerapannya belum optimal yakni belum ada keseragaman pemahaman penegak hukum, undang-undang dan peraturan pelaksana terkait hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum memiliki daya paksa bagi pelaku, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, proses yang berbelit-belit serta tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual atau keluarga korban tidak mempunyai pendampingan dalam melakukan pengajuan restitusi.

Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Nur Azizah Zulkifli Halim; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO Sindy Enjelina Poga; Andi Inar Sahabat; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo serta menilai sejauh mana program tersebut mampu mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Gorontalo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan kemandirian. Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika. Meskipun demikian, program ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan bekal keterampilan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta dukungan masyarakat agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. .Kata kunci: efektivitas, rehabilitasi, narapidana, narkotika, Lembaga Pemasyarakatan. ABSTRACT The issue of narcotics abuse in Indonesia has reached a critical level, including in Gorontalo Province. Correctional institutions not only serve as places for serving sentences but also play a crucial role in the rehabilitation of inmates, particularly those convicted of narcotics offenses. This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for narcotics inmates at Class II A Correctional Facility in Gorontalo and assess how well these programs support recovery and social reintegration. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and document review. Primary data were obtained from inmates, correctional officers, and relevant stakeholders directly involved in the rehabilitation process, while secondary data were sourced from legislation, literature, and previous studies. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the rehabilitation programs. The findings indicate that the rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility are implemented through several stages, including medical rehabilitation, social rehabilitation, and skills development. However, the effectiveness of the programs faces several challenges, such as limited professional staff, inadequate supporting facilities, and societal stigma toward former narcotics inmates. Despite these challenges, the programs are considered moderately effective in reducing recidivism and providing inmates with skills for reintegration into society. Therefore, enhanced inter-agency cooperation, increased resources, and community support are necessary to optimize the goals of rehabilitation programs. Keywords: effectiveness, rehabilitation, inmates, narcotics, correctional institution.

PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA Diah Rodiah Sahalullah; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak. .Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta ABSTRACT A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances. This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system. The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education. Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court

Resiliensi Psikososial Perempuan Kepala Keluarga di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Sri Antika Asala; Novianty Djafri; Andi Inar Sahabat
Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juni
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/paraduta.v4i2.1735

Women who act as heads of households face multiple pressures in maintaining household life, including economic burdens, heavy family responsibilities, unpleasant experiences, emotional strain, limited time, and social demands. These pressures affect their psychological condition, yet most of them continue to fulfil their family responsibilities. This study aims to describe the psychosocial resilience of women heads of households in facing the pressures of household life in Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila. The study used a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seventeen women heads of households as key informants, supported by village officials and community figures. Data were analysed through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through triangulation. The results show that psychosocial resilience appears in two dimensions: the psychological dimension, reflected in emotional regulation, stress management, recovery from traumatic experience, self-concept, and hope for a better future; and the social dimension, reflected in social interaction, social relations, self-adjustment, and continued participation in community activities. Despite limited economic conditions, the informants demonstrated the capacity to survive, adapt, and maintain their social functioning as heads of households.

STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GORONTALO Andi Inar Sahabat; Imran Nihali; Nur Alya Utalinggi; Syahputra Adisanjaya Suleman
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari suatu sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Kendala yang ditemui oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan yakni penetapan jangka waktu untuk melakukan penelitian yang terlampau singkat, Tidak adanya Balai Pemasyarakatan di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Gorontalo, ketersediaan dana yang tidak relevan dengan beban kerja yang ada, koordinasi dan komunikasi eksternal antara penyidik dan petugas pembimbing kemasyarakatan yang kurang efektif. Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, Laporan Penelitian, Anak ABSTRACT Community Guidance is part of a Correctional System which is organized in order to form correctional inmates to become complete human beings, realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can play an active role in development, and can live in a healthy manner. natural as a good and responsible citizen. The function of community counselors is to carry out community research, guide, supervise and accompany children inside and outside the criminal criminal process. Obstacles encountered by community counselors in conducting community research are setting a time period for conducting research that is too short, the absence of a correctional center in each cities or districts in Gorontalo Province, the availability of funds is not relevant to the existing workload, external coordination and communication between investigators and community guidance officers is less effective. Keywords: Community Counselor, Research Report, Children

IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TAHUN 2022 TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Karmila Damariani Radjak; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rahmat Tahir; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual dan apa kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan yakni hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Teknik mengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual di Kota Gorontalo dilihat dari seluruh indikator sudah baik dan mendapat pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Kedua, kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual Kota Gorontalo yakni didasarkan kepada kesadaran dan komitmen Penegakan Hukum Serta belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pelayanan bagi korban kekerasaan seksual dan pemenuhan hak restitusi bagi korban perlu pendampinag yang serius dari penegak hukum sehingga hak korban benar benar terpenuhi secara hukum. Kata kunci: Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual ABSTRACT This research focuses on the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. The research problem is how Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence and what obstacles are encountered in implementing Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. This research is a combination of normative and empirical legal approaches, utilizing both a legislative and case-based approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that, first, the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence in Gorontalo City is good across all indicators and has had a positive impact on the community. Second, the obstacles in the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of Restitution Rights for victims of sexual violence crimes in Gorontalo City are based on the awareness and commitment of Law Enforcement. As well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the technical services for victims of sexual violence and the fulfillment of restitution rights for victims requires serious assistance from law enforcement so that the victims' rights are truly fulfilled legally. Keywords: Implementation, Restitution, Victims, Crime, Sexual Violence

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019: (Studi Penelitian Di Desa Dulangea) Agus Latief; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus perkawinan di bawah umur, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Dulangea. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menaikkan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Dulangea serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan aparat desa, tokoh agama, dan keluarga yang melakukan perkawinan anak, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Dulangea masih belum berjalan secara optimal. Perkawinan di bawah umur masih terjadi karena adanya faktor budaya, ekonomi, pendidikan yang rendah, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi hukum dari pemerintah setempat. Selain itu, masih terdapat pemahaman yang keliru di masyarakat terkait dispensasi kawin, yang seharusnya bersifat pengecualian namun justru menjadi praktik yang lazim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran pemerintah desa dan lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi hukum serta pendampingan kepada masyarakat guna menekan angka perkawinan anak. Kata kunci: Perkawinan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Desa Dulangea ABSTRACT Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and everlasting family based on the belief in Almighty God. However, in practice, cases of underage marriage are still found, particularly in rural areas such as Dulangea Village. This is despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which amended the provisions of Law Number 1 of 1974 by explicitly raising the minimum age for marriage to 19 years for both men and women. This study aims to examine the implementation of underage marriage in Dulangea Village and the influencing factors, as well as whether it aligns with the prevailing legal norms. This research employs an empirical juridical approach, combining the analysis of existing legal regulations with field data. Data collection techniques include observation, direct interviews with village officials, religious leaders, and families involved in child marriage, as well as document analysis. The results show that the implementation of Law Number 16 of 2019 in Dulangea Village has not been fully effective. Underage marriages continue to occur due to cultural traditions, economic pressure, low levels of education, and weak legal enforcement and outreach by local authorities. Furthermore, there is a widespread misunderstanding in the community regarding marriage dispensation, which is intended as an exception but has become a common practice. This study recommends strengthening the role of village government and religious institutions in providing legal education and community assistance to reduce the incidence of child marriage. Keywords: Child Marriage, Law Number 16 of 2019, Marriage Dispensation, Dulangea Village

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search