Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan dari Pemenuhan Restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara Karmila Damariani Radjak; Andi Inar Sahabat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5327

Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi serta menganalisis faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yakni hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Adapun pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta penulis menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang merupakan upaya perlindungan hukum akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, namun dalam Implementasinya di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif karena ada beberapa faktor yang membuat penerapannya belum optimal yakni belum ada keseragaman pemahaman penegak hukum, undang-undang dan peraturan pelaksana terkait hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum memiliki daya paksa bagi pelaku, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, proses yang berbelit-belit serta tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual atau keluarga korban tidak mempunyai pendampingan dalam melakukan pengajuan restitusi.

Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Nur Azizah Zulkifli Halim; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO Sindy Enjelina Poga; Andi Inar Sahabat; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo serta menilai sejauh mana program tersebut mampu mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Gorontalo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan kemandirian. Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika. Meskipun demikian, program ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan bekal keterampilan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta dukungan masyarakat agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal. .Kata kunci: efektivitas, rehabilitasi, narapidana, narkotika, Lembaga Pemasyarakatan. ABSTRACT The issue of narcotics abuse in Indonesia has reached a critical level, including in Gorontalo Province. Correctional institutions not only serve as places for serving sentences but also play a crucial role in the rehabilitation of inmates, particularly those convicted of narcotics offenses. This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for narcotics inmates at Class II A Correctional Facility in Gorontalo and assess how well these programs support recovery and social reintegration. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and document review. Primary data were obtained from inmates, correctional officers, and relevant stakeholders directly involved in the rehabilitation process, while secondary data were sourced from legislation, literature, and previous studies. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the rehabilitation programs. The findings indicate that the rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility are implemented through several stages, including medical rehabilitation, social rehabilitation, and skills development. However, the effectiveness of the programs faces several challenges, such as limited professional staff, inadequate supporting facilities, and societal stigma toward former narcotics inmates. Despite these challenges, the programs are considered moderately effective in reducing recidivism and providing inmates with skills for reintegration into society. Therefore, enhanced inter-agency cooperation, increased resources, and community support are necessary to optimize the goals of rehabilitation programs. Keywords: effectiveness, rehabilitation, inmates, narcotics, correctional institution.

PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA Diah Rodiah Sahalullah; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak. .Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta ABSTRACT A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances. This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system. The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education. Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search