Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Ensiklopedia Research and Community Service Review Transformasi: Journal of Economics and Business Management Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Jurnal Masyarakat Religius dan Berwawasan Student Research Journal Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Didactum Maqasid Forum
Gusril Basir
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Regenerasi Budaya Lokal Merajut Bagi Generasi Z Berbasis Kearifan Lokal di Jorong Bateh Sariak Abdul Akifin; Gusril Basir
Didactum : Journal of Educational Innovation and Learning Studies Vol. 1 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Didactum : Journal of Educational Innovation and Learning Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya minat generasi muda dalam mempelajari budaya marendo, mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan regenerasi marendo, serta menentukan strategi pelestarian budaya marendo di Jorong Bateh Sariak, Kenagarian Nan Limo, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengrajin marendo, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, analisis SWOT melalui matriks IFAS dan EFAS digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mempertahankan budaya marendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya minat generasi muda dipengaruhi oleh anggapan bahwa pembuatan marendo sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta memerlukan kesabaran dan ketelitian. Kesibukan dalam pendidikan dan pekerjaan serta pendapatan yang belum cukup menjanjikan dari kegiatan marendo turut menyebabkan rendahnya minat generasi muda. Hasil matriks IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa budaya marendo masih memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan, dengan nilai IFAS sebesar 2,80 dan EFAS sebesar 2,80. Berdasarkan analisis GROW dan matriks SWOT, strategi yang menjadi prioritas adalah strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan bagi generasi muda, pengembangan dan inovasi produk, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, serta peningkatan kerja sama antara pengrajin, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Melalui strategi tersebut, budaya marendo diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai kearifan budaya lokal sekaligus dikembangkan sebagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan mampu menarik minat generasi muda.
Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam Syifa Rahmani Zalya; Muhammad Ridha; Saiful Amin; Gusril Basir
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i1.264

Abstract

This study aims to analyze the criminal act of human trafficking in prostitution practices based on the Bukittinggi District Court Decision Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt and to examine it from the perspective of Islamic criminal law. This research employed a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through library research, including court decisions, legislation, and relevant scholarly literature, and were analyzed qualitatively using descriptive and interpretative techniques. The findings reveal that the defendant's conduct fulfilled the legal elements of human trafficking as stipulated in Law Number 21 of 2007, particularly regarding sexual exploitation facilitated through prostitution. From the perspective of Islamic criminal law, the offense violates the principles of protecting human dignity, honor, and lineage and is therefore classified as jarīmah taʿzīr. Furthermore, the court's decision to impose a sentence lighter than the prosecutor's demand has not fully reflected the objectives of Islamic punishment, particularly in achieving justice, deterrence, and public protection. The study concludes that although the judicial decision is legally valid under Indonesian positive law, its sentencing rationale remains inconsistent with the punitive objectives emphasized in Islamic criminal law. This research contributes to the development of Islamic criminal law scholarship by integrating the analysis of Indonesia's anti-human trafficking legislation with the concept of jarīmah taʿzīr, thereby providing a broader theoretical framework for assessing human trafficking cases involving online prostitution and offering an Islamic legal perspective to strengthen future criminal law policy and victim protection.
Praktik Perjanjian Sewa Kos Mahasiswa di Sekitar UIN Bukittinggi (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) Melia Feronica; Gusril Basir
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i1.423

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principle of trust (amanah) in boarding house rental agreements around the State Islamic University (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi based on Islamic Economic Law, focusing on how the principle is applied in practice and its conformity with sharia principles. This research uses an empirical legal method with a sociological juridical approach. Data were collected through interviews with boarding house owners and tenants, as well as documentation of existing rental agreements in the research area. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis to examine the implementation of the principle of trust in rental practices. The findings show that most boarding house rental agreements are conducted orally without written contracts, and the principle of trust has not been fully implemented, particularly on the tenant side, where late payments and non-compliance with agreed terms are still common. This indicates a gap between actual practices and the principle of trust in Islamic economic law. In conclusion, the implementation of the principle of trust in boarding house rental agreements around UIN Bukittinggi is not yet optimal, and it is recommended that landlords establish clear written agreements based on Islamic principles while tenants improve their legal and moral responsibility in fulfilling contractual obligations.    
Legitimasi Sosial terhadap Sanksi Denda Semen bagi Pelaku Zina di Padang Pariaman Sonia Elfi Ariska; Gusril Basir
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i1.515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sanksi denda semen sebagai sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Lubuk Pandan serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan secara langsung yang melibatkan pemuka adat, anggota masyarakat, serta informan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda semen merupakan sanksi adat yang dibentuk melalui kesepakatan kolektif masyarakat untuk menjaga nilai-nilai moral, memelihara martabat nagari, memulihkan keharmonisan sosial, serta memberikan pertanggungjawaban moral kepada pelaku zina. Masyarakat memandang sanksi tersebut sebagai mekanisme yang efektif untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran norma adat di masa mendatang. Namun, dari perspektif hukum pidana Islam, denda semen tidak sejalan dengan ketentuan hudud, karena hukuman bagi tindak pidana zina telah ditetapkan secara pasti dalam syariat Islam, baik mengenai bentuk maupun kadar hukumannya. Meskipun demikian, sanksi tersebut tetap berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial melalui penciptaan efek jera serta penguatan tanggung jawab komunal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan denda semen mencerminkan adanya interaksi yang terus berlangsung antara hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam, meskipun legitimasi normatifnya masih terbatas dalam kerangka hukum pidana Islam.
Reaktualisasi Konsep Jarimah Sariqah Melalui Sanksi Adat Lubuk Larangan di Dharmasraya Ilfandi Kurniawan Dani Saputra; Maizul Imran; Gusril Basir; Fahmil Samiran
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i1.560

Abstract

This study examines the implementation of customary sanctions imposed on perpetrators of fish theft in lubuk larangan (protected communal fishing areas) in Nagari Koto Nan Empat Dibawuah, Dharmasraya Regency, Indonesia, from the perspective of Fiqh Jinayah. The research aims to analyze the mechanism of customary sanctions and assess their compatibility with Islamic criminal law principles. A qualitative field research approach was employed using descriptive analysis. Data were collected through direct observation and semi-structured interviews with ninik mamak (customary leaders), religious leaders, village officials, and community members involved in the enforcement of customary regulations. The findings reveal that cases of fish theft are resolved through deliberative customary proceedings led by the ninik mamak penghulu (Datuk). Offenders are required to pay a customary fine in the form of one goat, which is subsequently allocated to the village treasury and utilized for communal customary activities. The sanction functions not only as a form of accountability but also as a mechanism for preserving the sustainability of lubuk larangan, maintaining social harmony, and strengthening communal values. From the perspective of Fiqh Jinayah, the legal elements and evidentiary standards required for the application of hudud punishments are not fulfilled. Consequently, the imposed sanction is classified as ta‘zīr, a discretionary punishment intended to achieve public benefit (maslahah) and social order. Although the sanction is administered by customary authorities rather than judicial institutions, its implementation remains consistent with the objectives of Islamic criminal law. This study demonstrates the significant role of customary law in regulating community behavior, protecting local resources, and providing an effective mechanism for resolving local disputes while preserving indigenous wisdom and social cohesion.  
Pemotongan Tabungan yang di Kelola secara Perorangan di Kelurahan Sungai Durian Tinjau dari Fiqih Muamalah Ulva Gumala Dewi; Gusril Basir
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i2.655

Abstract

This study aims to analyze the savings deduction mechanism in individually managed savings in Sungai Durian Village, Lampasi Tigo Nagari District, Payakumbuh City, and evaluate its compliance with the principles of fiqh muamalah. This research employs a qualitative field research method with a descriptive analytical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the savings arrangement resembles a wadi‘ah contract, in which members entrust their funds to a manager for safekeeping until an agreed time. However, the manager deducts IDR 35,000 from every IDR 1,000,000 in savings without obtaining prior agreement from members. In addition, savings funds are used for lending activities that generate benefits for the manager. From the perspective of fiqh muamalah, these practices do not fully uphold the principles of trustworthiness (amanah), justice, transparency, and mutual consent (taradhi). The study concludes that savings management should be based on clear agreements, transparent deduction policies, and the protection of members’ rights. Any use of entrusted funds must comply with the applicable contract and receive the consent of the relevant parties. Academically, this research contributes to the study of Islamic financial transactions by highlighting the importance of contractual clarity and ethical accountability in community-based savings management.
Hak Khiyar dalam Jual Beli Baju Second secara Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Online Shop Bukittinggi) Julia Amanda; Gusril Basir
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 1 (2026): March 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i1.850

Abstract

The advancement of digital technology has significantly increased the practice of purchasing secondhand clothing online. However, such transactions continue to present issues, including discrepancies in product conditions, a lack of information transparency, and the absence of return policies, which can disadvantage buyers. This study aims to describe the implementation of the right of option (khiyar) in online secondhand clothing transactions within online shops in Bukittinggi and to analyze it from a fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence) perspective. This study is field research that employs a descriptive qualitative approach. Data were gathered through interviews, observations, and documentation, and then analyzed through a descriptive qualitative method. The results indicate that the implementation of khiyar has not been optimal, as most sellers still enforce a "no return" policy, do not offer opportunities for transaction cancellation, and fail to provide comprehensive information regarding the condition of the goods. From a fiqh muamalah perspective, this practice does not fully satisfy the principles of justice, transparency, and the protection of the rights of both parties. Therefore, the implementation of khiyar needs to be optimized to ensure that transactions align with the regulations of fiqh muamalah.  
Co-Authors Abdul Akifin Adlan Sanur Tarihoran Arsal Basri Na'ali Busyro, Busyro Fahmil Samiran Failin Failin Fajrul Wadi Fajrul Wadi Fajrul Wadi Fariz Ardy Hanif Aidhil Alwana Ilfandi Kurniawan Dani Saputra Ismail Jevi Wariadi Julia Amanda M. Qadafi Arifin Maizul Imran Melia Feronica Mhd Najmil Khaira Muhammad Ridha Nada Husnia NOFRI ANDY.N Rahmiati Rahmiati Rahmiati Safria Anita Saiful Amin Shafra Shafra Sindi Sinora Sonia Elfi Ariska Syifa Rahmani Zalya Ulva Gumala Dewi