Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Visual Ideas
Isroni Muhammad Miraj Mirza
Program Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia
Religion Arts Humanities Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Efektifitas Implementasi Tipografi dalam Desain Grafis Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia Isroni Muhammad Miraj Mirza
VISUALIDEAS Vol. 2 No. 2 (2022): Visual Ideas
Publisher : Universitas Widyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33197/visualideas.vol2.iss2.2022.908

Abstract

Karya desain grafis tidak bisa dilepaskan dari tipografi. Secara singkat tipografi ialah Teknik untuk memilih susunan kata dalam suatu karya/desain sehingga komposisi kata tersebut enak dilihat oleh pembaca. Keunikan dan padanan kata ini juga sebetulnya menentukan kualitas merek dari produk yang dipasarkan. Artinya tidak menutup kemungkinan kualitas dari merk suatu produk ditentukan juga oleh kreativitas jenis/tipe padanan kata yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana tipografi, dalam hal ini jenis kata (font) yang dipilih oleh desainer, secara efektif mampu melindungi karya desain yang ada serta bagaimana tindak lanjut jika terjadi pelanggaran atas penggunaan font yang sama oleh desainer lain sehingga hal itu merugikan desainer yang sebelumnya. Hal ini akan ditelaah melalui studi kasus untuk kemudian dianalisa bagaimana efektifitas dan solusi ke depannya agar baik secara karya seni maupun normatif, para desainer grafis atas suatu produk/karya tidak perlu khawatir dan rentan akan terjadinya pelanggaran dalam membuat jenis, tipe, dan padanan kata (font) dalam konteks tipografi atas suatu produk yang dibuat.    English :  Graphic design work cannot be separated from typography. In short, typography is a technique for choosing the arrangement of words in a work/design so that the composition of the words is pleasing to the eyes of the reader. The uniqueness and equivalent of this word also actually determines the brand quality of the products being marketed. Equally speaking, it is possible that the quality of the brand of a product is also determined by the creativity of the type/type of equivalent words used. This study aims to see to what extent typography, in this case the type of word (font) chosen by the designer, is able to effectively protect existing design works and the follow up acion if in any case a violation takes place regarding the usage of the same fonts by other designers so that it is detrimental to the previous designer. This will be studied through case studies in order to analyze the effectiveness and future solutions on the concerned matter so that both artistically and normatively, graphic designers of a product/work do not need to worry on their vulnerability to violations in making types model and equivalent words (font) in the context of typography of a product being made.
Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia Isroni Muhammad Miraj Mirza; Adrian Permana Zen
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.45

Abstract

Asas keadilan merupakan suatu asas yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Salah satu prinsip keadilan yang ada di masyarakat, khususnya dunia hukum, ialah restorative justice. Asas restorative justice sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dilihat dari implementasinya, asas tersebut belum bisa diterapkan secara efektif dalam memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan peranan dan strategi yang komprehensif dalam menginternalisasikan asas restorative justice baik secara normatif maupun praktik di masyarakat oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Lembaga pemerintah yang memang berfungsi untuk membantu tercapainya hal itu ialah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, BPIP perlu menjadi Lembaga terdepan dalam membantu merumuskan dan menginternalisasikan asas tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sesuai nilai Pancasila sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari praktik restorative justice ini. Tulisan ini dibuat dalam rangka menganalisa kerangka kerja, strategi, maupun peranan yang bisa dilakukan BPIP dalam membantu mempercepat terwujudnya pelaksanaan restorative justice secara sistematik dan terintegrasi di seluruh ranah kebijakan peraturan perundang-undangan
Implementasi Artificial Intelligence Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0 Isroni Muhammad Miraj Mirza
VISUALIDEAS Vol. 3 No. 2 (2023): Visual Ideas
Publisher : Universitas Widyatama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33197/visualideas.vol3.iss2.2023.1442

Abstract

Artificial Intelligence merupakan teknologi baru yang digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai kebutuhan manusia dalam banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek tersebut ialah berkaitan dengan politik. Dalam hal ini, Artificial Intelligence (AI) sudah mulai coba diimplementasikan misalnya dalam hal kampanye politik, tidak terkecuali Indonesia. Secara lebih spesifik isu yang muncul dalam hal penerapan AI di bidang politik ialah berkaitan dengan efektifitas, resiko, serta tantangan yang harus dihadapi oleh perkembangan teknologi baru ini dalam membantu mengubah warna iklan politik yang jauh lebih baik ke depannya. Perkembangan dan penggunaan AI yang semakin masif serta canggih ke depannya ialah tanda menuju masyarakat 5.0.  Hasil dari tulisan ini menyatakan bahwa penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam political marketing berupa iklan politik memiliki sejumlah resiko namun juga manfaat bagi perkembangan media iklan politik ke depannya yang mana hal tersebut memerlukan sosialisasi dan kerjasama baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah agar penggunaan AI dalam ranah politik bisa dioptimalisasikan dengan baik dan benar, termasuk di Indonesia. Sehingga hal ini bisa mentransformasikan tatanan sosial politik masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, kondusif dan canggih sesuai konsep masyarakat 5.0.
Pendampingan Edukasi Penggunaan Internet yang Efektif di Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung Desy Churul Aini; Bayu Sujadmiko; Naek Siregar; Ahmad Syofyan; Isroni Muhammad Miraj Mirza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3 No 4 (2023): JPMI - Agustus 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.1122

Abstract

Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab berdasarkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan di wilayah Lampung, masih belum memiliki pemahaman utuh tentang cara penggunaan internet yang positif dan sehat. Salah satu desa yang secara pemahaman masih kurang akan hal itu ialah Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Fakta tersebut membuat desa ini sebagai salah satu desa yang secara informasi teknologi masih merlukan sosialisasi & pendidikan terkait penggunaan dan tantangan teknologi ke depannya. Fakta tersebut membuat tim dari Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Jurusan Hukum Internasional untuk melakukan pendampingan dan edukasi agar masyarakat desa dalam penggunaan internet paham akibat hukum yang timbul dari kegiatan di dunia virtual. Sehingga masyarakat dapat secara maksimal menikmati manfaat internet demi peningkatan potensi ekonomi daerah dengan tetap meminimalisir dampak negatif penggunaan internet. Masyarakat yang paham hak dan kewajibannya tidak akan mudah terjerumus ke dalam kejahatan di dunia virtual. Metode yang digunakan ialah pendekatan gabungan normative dan sosiologis secara kualitatif. Hasil dari yang didapat setelah dilakukan penyuluhan di Desa Margodadi ialah terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari warga setempat akan tata cara penggunaan internet yang sehat dan aman.
Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia Isroni Muhammad Miraj Mirza; Adrian Permana Zen
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2022: VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.45

Abstract

Asas keadilan merupakan suatu asas yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Salah satu prinsip keadilan yang ada di masyarakat, khususnya dunia hukum, ialah restorative justice. Asas restorative justice sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dilihat dari implementasinya, asas tersebut belum bisa diterapkan secara efektif dalam memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan peranan dan strategi yang komprehensif dalam menginternalisasikan asas restorative justice baik secara normatif maupun praktik di masyarakat oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Lembaga pemerintah yang memang berfungsi untuk membantu tercapainya hal itu ialah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, BPIP perlu menjadi Lembaga terdepan dalam membantu merumuskan dan menginternalisasikan asas tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sesuai nilai Pancasila sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari praktik restorative justice ini. Tulisan ini dibuat dalam rangka menganalisa kerangka kerja, strategi, maupun peranan yang bisa dilakukan BPIP dalam membantu mempercepat terwujudnya pelaksanaan restorative justice secara sistematik dan terintegrasi di seluruh ranah kebijakan peraturan perundang-undangan
VIOLATIONS, POLITICS, AND THE APPLICABILITY OF INTERNATIONAL LAW: IS INTERNATIONAL LAW DEAD? Agit Yogi Subandi; Isroni Muhammad Miraj Mirza; Rafika Rizky Aulia Rahman
PRANATA HUKUM Vol. 21 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v21i1.444

Abstract

The contemporary of international relations are increasingly marked by various violations and instances of non-compliance with international law, particularly by powerful states. This phenomenon has given rise to the perception that international law has lost its binding force or is no longer relevant. This article addresses two main issues: whether violations and non-compliance can be understood as signs of the “death” of international law from the perspective of Hans Kelsen’s theory of norms, and how the political nature of international law affects its applicability and function, particularly for Indonesia. This study employs a normative legal research method with a conceptual and analytical approach. The analysis is conducted using Hans Kelsen’s Pure Theory of Law as the primary framework, particularly regarding the distinction between fact (sein) and norm (sollen) as well as the concept of legal validity, which is then supplemented by critical and constructivist perspectives on the relationship between law, politics, and power. The research findings indicate that violations do not signify the absence or demise of international law. On the contrary of that, violations actually presuppose the existence of the violated norm and thus affirm the validity of international law as a normative order. Furthermore, the political nature of international law does not negate its legal character; rather, it shapes international law as a normative instrument used to legitimize, limit, and direct the exercise of power within the international community. For Indonesia, international law remains a vital instrument for advancing national interests and building legitimacy within a global order that is not entirely equitable.
Co-Authors Adrian Permana Zen Agit Yogi Subandi Ahmad Syofyan Bayu Sujadmiko, Bayu Desy Churul Aini NAEK SIREGAR Rafika Rizky Aulia Rahman