Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Aditya Dellis Tianto; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21664

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor fundamental. Namun, di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kesadaran hukum masih tergolong rendah akibat minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta menggunakan metode komunikatif berbasis kebutuhan riil, memberikan hasil yang lebih efektif. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dan penurunan pelanggaran hukum ringan di wilayah yang aktif menerima penyuluhan. Namun, tantangan masih muncul, seperti keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan rendahnya partisipasi awal masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dirancang secara sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan berakar di tengah masyarakat.
Efektivitas Penggunaan Teknologi Drone dalam Meminimalisir Potensi Unjuk Rasa Eskalasi Tinggi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Polri (Studi Kasus Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada 2024) Muhmmad Zulpani Prayoga; Nurwati; Rizal Syamsul Ma'arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21746

Abstract

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi Drone dalam meminimalisir potensi unjuk rasa dengan eskalasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri. Studi ini mengambil studi kasus pada unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024. Tujuan penelitian adalah untuk menilai efektivitas Drone dalam pemantauan situasi, mencegah provokasi, serta meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat oleh Brimob. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan personel Resimen I Pasukan Pelopor dan Squad Drone TIK Korbrimob Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Drone secara signifikan membantu Polri dalam memetakan pergerakan massa, mengidentifikasi provokator, dan mengurangi potensi bentrokan fisik. Hambatan utama yang ditemui adalah keterbatasan regulasi internal Polri dan kendala teknis seperti cuaca dan gangguan sinyal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi yang jelas dan peningkatan pelatihan operator Drone untuk mendukung tugas Polri. Korps Brimob Polri memiliki peran penting dalam menangani gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi, termasuk pengamanan unjuk rasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, Resimen I Pasukan Pelopor mulai memanfaatkan Drone sebagai alat bantu pengawasan untuk meminimalisir potensi unjuk rasa anarkis. Penggunaan Drone terbukti efektif karena mampu memberikan informasi visual secara realtime, membantu pengambilan keputusan, serta mengurangi risiko benturan langsung antara aparat dan massa. Namun, hingga kini belum terdapat regulasi internal yang secara khusus mengatur penggunaan Drone oleh Brimob, sehingga menimbulkan kendala hukum dan operasional di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brimob dalam penggunaan teknologi Drone serta urgensi pembentukan regulasi yang mendukung pelaksanaannya, khususnya dalam konteks pengamanan unjuk rasa berskala tinggi seperti penolakan RUU Pilkada 2024.
Kajian Yuridis Pembentukan Peraturan Desa sebagai Implementasi Otonomi Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Burhanudin; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.23808

Abstract

Permasalahan timbul ketika dalam penyusunan Perdes masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti tidak adanya partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif masyarakat atau pihak berkepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan peraturan perundang - undangan atau kebijakan hukum lainnya, Ketika proses legal drafting tidak melibatkan masyarakat, maka substansi aturan tersebut Cenderung bersifat elitis (dibuat oleh segelintir kelompok), Kurang mencerminkan realitas sosial, Sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Peneltiian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan peraturan desa sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, teori dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan desa kewenangan pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan bagian dari pelaksana otonomi daerah yang memiliki hak untuk membentuk peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.
Critique of Intellectual Property Law Supervision and Policy: Towards a Structured System in Indonesia Nurwati Nurwati; Radif Khotamir Rusli; Martin Roestamy; Adi Rahman Nur Ibnu
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.25148

Abstract

Intellectual property (IP) law plays a crucial role in fostering innovation, creativity, and economic growth by safeguarding intellectual assets such as inventions, trademarks, and artistic works. However, the rapidly evolving technological landscape, globalization, and the rise of digital platforms have exposed significant shortcomings in existing IP legal frameworks. Key challenges include inconsistent enforcement mechanisms, fragmented legal systems, online piracy, and insufficient stakeholder awareness, particularly in developing economies. Despite attempts at reform, IP policies often remain reactive and disconnected, limiting their ability to address cross-border complexities and technological advancements effectively. This study critically evaluates the current state of IP law, identifying gaps and proposing solutions for a cohesive, proactive framework. Employing a normative legal approach, it examines statutory provisions, case law, and policy documents, with key references including the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), WIPO standards, and regional agreements. Comparative analyses of the US, EU, and Japan provide insights into best practices and highlight policy deficiencies. The findings underscore five critical issues: weak enforcement mechanisms, fragmented legal frameworks, digital challenges, low stakeholder awareness, and gaps in international cooperation. The study advocates for harmonized enforcement strategies, increased stakeholder education, and strengthened cross-border collaboration. These recommendations aim to establish an adaptive IP system aligned with technological progress, fostering global innovation and effectively protecting creators and businesses.
Legal Reform of the Enforcement Functions of the Business Competition Supervisory Commission in Monopoly Practices in Indonesia Nurwati; Jacobus Jopie Gillalo; Achmad Jaka Santos
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 2 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i2.26452

Abstract

Legal reform is an urgent need in regulating the enforcement function of the Business Competition Supervision Commission (KPPU) related to monopolistic activities in Indonesia. This study aims to analyze existing problems in the law governing KPPU enforcement against monopolistic practices and formulate the necessary reform measures. This research method uses analysis of legislative approaches, literature studies and case studies in several cases that appear in several media. The results of the analysis show that the existing legal arrangements have not been fully able to overcome the monopoly problem effectively. Several obstacles such as limited sanctions, and limited authority of KPPU in the complicated enforcement process are the main obstacles in eradicating monopolistic practices. Therefore, the legal formation proposed in this study is to make significant changes to several aspects, namely increasing burdensome sanctions, and giving enforcement authority to the KPPU to simplifying enforcement procedures. In addition, there is a need for cooperation between KPPU, related institutions, and the private sector to ensure the effectiveness of enforcement. The implementation of information technology is also proposed to speed up the investigation and enforcement process. This legal reform is expected to increase the power of KPPU's authority in handling monopoly cases, protect consumer interests, and encourage healthy competition in the business world in Indonesia.
Perlindungan Hak Cipta atas Lagu Daerah dalam Konten Digital: Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, serta Kemanfaatan Nirwandi; Nurwati; Ani Yumarni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 3 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ze2ffj96

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital mendorong peningkatan produksi dan distribusi konten, termasuk karya musik dan lagu daerah. Kemajuan teknologi membuka peluang pelestarian serta pemanfaatan budaya secara lebih luas, namun sekaligus memunculkan persoalan serius dalam perlindungan hak cipta, terutama ketika lagu daerah digunakan tanpa persetujuan pencipta atau komunitas asalnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap lagu daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menilai penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks konten digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif undang-undang telah mengatur perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi. Namun, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi hukum guna mewujudkan perlindungan yang adil, pasti, dan bermanfaat.