Articles
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Rin Agustina A’yuni]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.988 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i2.11487
<![CDATA[Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu masih adanya pegawai yang merokok di kawasan tanpa rokok karena belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk pelaku yang melanggar Peraturan Daerah serta tingkat pengawasan masih lemah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun masih ada beberapa pegawai kantor yang melanggar peraturan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah ada area khusus merokok, namun di tempat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok belum disediakan ruangan khusus merokok karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Penegakan hukum belum ditegakkan secara tegas, sanksi penegakan saat ini hanya sebatas teguran lisan saja.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal ]]>
<![CDATA[Bagus Setiawan Hardono]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Beni Hidayat]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (697.945 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v2i1.11481
<![CDATA[Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Dalam permasalahan lingkungan diatur bahwa setiap kegiatan/usaha harus membuat izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan/usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian masuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perihal AMDAL lebih mengupayakan penegakan hukum yang bersifat prefentif dibandingkan upaya represif. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN TAKMIR MASJID ISLAMIC CENTER “AL-MUQORROBIN” PENDOWOHARJO BANTUL ]]>
<![CDATA[Nasrullah, M. Khaeruddin Hamsin, Miftahul Haq]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v5i2.1686
<![CDATA[Masjid dalam sejarah dan peradaban Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan ritual peribadatan semata, tetapi lebih dari itu ia merupakan pusat peradaban, menjadi sarana pembinaan aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan umat. Sayangnya, dari 272.658 masjid terdaftar di seluruh Indonesia dan 7.910 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak semua dalam keadaan makmur. Bahkan terkadang ada masjid yang tidak dapat mengadakan kegiatan rutin shalat berjamaah 5 waktu. Hal ini terjadi diantaranya karena rendahnya kapasitas Takmir dari segi keilmuan dan kemampuannya dalam penyelenggaraan manajerial ketakmiran masjid. Oleh karena itu, tujuan pengabdian ini adalah untuk membentuk dan memberdayakan mitra dalam memecahkan masalah manajemen ketakmiran secara efektif dan berkesinambungan. Mitra pengabdian ini adalah Takmir Masjid Islamic Center Al-Muqorrobin yang berlokasi di Kampung Pringgan, Pedukuhan Cepit, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui: 1) pembentukan kepengurusan Takmir Masjid; 2) Pengesahan Kepengurusan Takmir; 3) Pendaftaran Masjid ke dalam SIMAS Kemenag RI; 4) Melakukan Pelatihan dan Studi Banding Manajemen Ketakmiran Masjid; 5. Melakukan Pelatihan Imam dan Khatib; dan 6. Melakukan pendampingan manajemen aktivitas ketakmiran di era pandemi Covid-19. Kegiatan ini telah berhasil membentuk dan mempersiapkan Takmir dalam menyelenggarakan kegiatan ketakmiran yang berkesinambungan.]]>
<![CDATA[Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Suranto Suranto]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Tanto Lailam]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Constitutional Court of the Republic of Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.771 KB)
|
DOI: 10.31078/jk1713
<![CDATA[This study aims to find a model for the recruitment of election administrators with integrity and independence in the Special Region of Yogyakarta using qualitative research. The underlying problem is the large number of reports on election organizers who are not independent and have not integrity in various regions. To uncover these problems, the qualitative research with statutory, analytical, and case approaches is used. The results show that the recruitment model in the Law Number 12 Year 2008 still involves executive power (Governor or Regent/ Mayor), while the Law Number 15 Year 2011 and the Law Number 7 Year 2017 have better recruitment model and measurable process. The recruitment system contained in the Law Number 7 of 2017 is quite ideal, among the advantages of this system is that there is public involvement in the recruitment process, so the recruitment results are more accountable. Moreover, the current system is through the formation of a Selection Team consisting of academics, professionals, and community leaders who have integrity. However, some weaknesses still need to be fixed, namely: (1) the recruitment of the Selection Team must be conducted openly, (2) the integration of the CAT system in writing to ensure that candidates for election management have good theoretical and practical capabilities; (3) involvement of Provincial KPU and Provincial Bawaslu to select and determine candidates for election at Regency/ City level; (4) increasing public awareness that the Electoral Management Body (EMB) is an independent and professional institution so that political preferences can be eliminated.]]>
<![CDATA[The Challenge of Local Revenue Enhancement through Boarding House Taxation Policy in Yogyakarta City ]]>
<![CDATA[Fatimah Nuraini]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Abd Hamid Bin Abd Murad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26555/novelty.v13i1.a19741
<![CDATA[Introduction to The Problem: In early 2019, the total data on Building Permits for Boarding Houses in Yogyakarta City reached more than 700 houses, and the local tax revenue for the category Boarding House did not reach 40 homes yearly. The urgency of enforcement of the boarding house tax regulation is relevant to increasing tax compliance rates and local revenue from boarding houses.Objective Study: This study examines the enforcement of the Regional Regulation of Number 1 of 2011 on Local Tax and the obstacles to its implementation using the law system components, the law enforcement factors and the law enforcement elements.Methodology: The data used are primary data and secondary data through a regulatory approach. Data collection uses a structured interview process by interviewing five interviewees who handled the enforcement of boarding house tax rules.Findings: The service quality of tax authority factor, law enforcement officers’ factor, and tax sanctions factor have adjusted the public needs (as a legal benefit) and legal certainty while does not provide justice to the community. Implications of the study for tax policy of the Boarding House category are the imposition of criminal sanctions and administrative sanctions against non-compliance boarding house taxpayers, the coordination between tax authorities and law enforcers to enforce boarding house tax rules, and the development of boarding house tax regulations relating to the tax sanctions theory.Paper Type: Research Article]]>
<![CDATA[Regulating Indonesian Tax Consultant Profession: Is it Necessary? ]]>
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Putri Anggia]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 16 No 2 (2020): Vol 16 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v16i2.3740
<![CDATA[The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MK RI) Number 63 / PUU-XV / 2017 encourages the formation of laws and regulations regarding tax consultants. However, when viewed in the minister of finance regulation, the tax consultant profession is not implicitly accommodated. This study analyzes the Tax Consultant profession's position in the Indonesian legal system and the future direction after the Constitutional Court Decision Number 63 / PUU-XV / 2017. This research was conducted through a combination of a normative and empiric juridical method. Interviews were conducted with the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and a professional tax consultant to strengthen the arguments. The analysis was carried out in a descriptive qualitative manner. The results showed that the regulation of the tax consultant profession is generally regulated in law. However, this provision does not provide a comprehensive and appropriate legal framework to organize a professional and independent tax consultant. For this reason, in order to provide legal certainty for Tax Consultants and Taxpayers, it is necessary to have a specific law regulating tax consultants in Indonesia. The Tax Consultant Law can serve as a legal umbrella for professional tax work. The government must comprehensively regulate, among others, the rights and obligations of a tax consultant, the scope of duties and powers of a tax consultant, as well as the establishment of a tax consultant organization]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Transportasi Angkutan Umum Dengan DAMRI oleh Dinas Perhubungan ]]>
<![CDATA[Muhammad Firly Rizky Fahreza]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 4: September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/mls.v3i4.14331
<![CDATA[Transportation is one of the needs of the community that needs more attention from the government, given that transportation is something that cannot be separated from people's daily lives. Transportation that can deliver tourists to visit Parangtritis beach destinations, one of which is public transportation. Damri's entry into Bantul Regency was due to a program from the central government. This study aims to determine the role of the Bantul Regency Transportation Office in resolving the conflict between public transportation and Damri to support tourism transportation facilities in the Parangtritis area by knowing the supporting and inhibiting factors. The research method uses empirical juridical, with data collection techniques obtained by interviewing the Bantul Regency Transportation Office. The results of this study indicate the role of the Bantul Regency Transportation Office to resolve conflicts between Bantul Regency public transportation and Damri as a mediator. This mediation resulted in a principle where the parties from the Bantul Regency public transportation organization did not question the existence of Damri operating in the Parangtritis area of Bantul Regency with several provisions. But there are supporting and inhibiting factors, the supporting factor is that both parties can be invited and met in a good way to find a solution, the inhibiting factor is the time to bring the two parties together, because of the work or activities of each party. And during this Covid-19 pandemic, crowding activities are also not allowed.]]>
<![CDATA[Acces To Justice Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Desa Panggungharjo Bantul ]]>
<![CDATA[King Faisal Sulaiman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ppm.51.988
<![CDATA[Kegiatan ini bermitra dengan pemerintah Desa Panggungharjo, khususnya dengan kelompok sasaran berupa perwakilan petani; buruh tani; buruh bangunan atau pekerja serabutan. Mereka terkategori warga kurang mampu secara ekonomi dan melek kesadaran hukum untuk mengakses bantuan hukum secara cuma-suma dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum yang mereka hadapi. Ada dua permasalahan pokok yakni : pertama, minimnya kapasitas dan pengetahuan hak-hak konstitusional terkait akses bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu sesuai UU No. 16 Tahun 2011. Kedua, minimnya kesadaran hukum dan masih tingginya sikap apatis dan pasif masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan perkara hukum lewat jalur non litigatif maupun pengadilan akibat ketidaktahuan akses bantuan hukum secara gratis yang difasilitasi pemerintah. Metode pelaksanaan mencakup: (a) tahap awal persiapan dan identifikasi masalah; (b) identifikasi partisipan dan studi dokumen hukum; (c) diskusi kampung interaktif terkait strategi peningkatan kapasitas diri dan pengetahuan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu; dan (d) penyuluhan hukum terkait strategi peningkatan kesadaran ukum warga dan pentingnnya memperolah akses bantuan hukum gratis bagi masyarkat tidak mampu. Dengan target capaian pemahaman maksimal 85%, diharapkan program ini memberikan kontribusi signifikan bagi kelompok sasaran bagi peningkatan kesadaran hukum, pengetahuan, dan kapasitas diri dalam akses bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) yang difasilitasi dan disediakan gratis oleh pemerintah bagi masyarakat tidak mampu atau terkategori jauh dari akses keadilan bantuan hukum. Luaran wajib berupa publikasi di Jurnal/ forum ilmiah nasional; Publikasi di media masa; Video kegiatan; dan tambahan sebagai peserta di forum ilmiah.]]>
<![CDATA[Sengketa Non Litigasi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Bangunjiwo Bantul ]]>
<![CDATA[King Faisal Sulaiman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ppm.51.989
<![CDATA[Peningkatan kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan (non litigasi). Mereka yang hidupnya pasa-pasan karena faktor ekonomi dan menempuh pendidikan formal yang terbatas, umumnya memiliki kesadaran hukum terbatas. Ketika terlibat dengan sengketa hukum, mereka kurang paham apa saja hak-hak mereka yang dilindungi UU dan konstitusi; apakah semua masalah hukum harus dibawa ke pengadilan; atau cukup di luar pengadilan saja; apa yang dimaksud dengan instrumen non litigasi; defenisi mediasi; konsiliasi; negosiasi; arbitrasi; apa dan bagaimana kekuatan hukum mengikat; serta bagaimana sifat eksekutorial dari putusan perkara non litigasi. Belum lagi siapa saja yang dapat jadi mediator; lingkup peran mediator; defenisi dan lingkup perkara perdata; pidana; atau sengketa administrasi Desa atau tata usaha negara; apakah setiap tindak pidana bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kesemuan indikator tersebut, secara normatif sebenarnya sudah diatur, difasilitasi negara dan tersebar diberbagai UU sektoral semisal KUHP;KUHAP; Perma 1/2016 dan UU 30/1999 mengenai Arbitrasi dan Penyelesaian Sengketa. Apalagi UU 16/20011 terkait bantuan hukum mewajibkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi, menggratiskan biaya perkara dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Kegiatan ini bermitra dengan pemerintah Desa Bangunjiwo. Berdasarkan hasil survei awal, masih ada sebagian warga Desa yang terkategori kurang mampu secara ekonomi masih melek kesadaran hukum untuk menyelesaikan setiap sengketa secara non litigasi. Terbatasnya pengetahuan atau kapasitas hukum turut andil mengapa fenomena sikap apriori atau acuh tak acuh masih melingkupi warga untuk pro-aktif menyelesaikan setiap perkara hukum lewat jalur diluar pengadilan.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Agribisnis di Lingkungan Pondok Pesantren Raudhatus Salaam Berbah – Sleman: Improving the Economic Independence of Pesantren based on Agribusiness in the Raudhatus Salaam Islamic Boarding School Environment Berbah – Sleman ]]>
<![CDATA[Nasrullah Nasrullah]]>;
<![CDATA[Gunawan Budiyanto]]>;
<![CDATA[Gatot Supangkat Samidjo]]>;
<![CDATA[Fawaz Muhammad Ihsan]]>;
<![CDATA[Kevin Syahru A'zham]]>;
<![CDATA[Indah Marwani]]>;
<![CDATA[Martini Martini]]>
<![CDATA[ PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2023): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33084/pengabdianmu.v8i1.4108
<![CDATA[Raudhatus Salaam Islamic Boarding School Berbah Sleman Regency's operating costs are still heavily reliant on student fees and donations from donors, but it has three vacant waqf land locations that have yet to be developed to support pesantren's economic independence. The goal of this Community Partnership Program is to initiate efforts to increase the economic independence of pesantren through agribusiness-based activities by optimizing the existing resources. The data collection method used in this activity is observation and focus group discussion, while the method of service implementation is through counseling, land clearing, planting, and post-planting maintenance. The study's data were analyzed quantitatively and qualitatively. This program has been successful in increasing the empowerment of partners in terms of knowledge and skills, with the goal of increasing the economic independence of the partners' pesantren by converting one of the existing lands into a banana plantation.]]>
