Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Journal of Law Review Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Journal of Adat Recht
Muslim
Universitas Yapis Papua
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

Abstract

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP.  Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.
MENCEGAH MEROSOTNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA Ariyanto; Ferdinand B Maasawet; H Muslim
Journal of Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.1.1-10

Abstract

Penelitian ini bermaksud menunjukan bahwa salah satu faktor utama permasalahan merosotnya integritas penyelenggara pemilu disebabkan bahwa dalam rekrutmen tidak ada syarat yang mewajibkan penyelenggara pemilu mengikuti pendidikan karakter bangsa. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk mengatasi merosotnya integritasi penyelenggara pemilu, maka perlu desain yang ideal supaya sistem pendidikan dalam menanamkan karakter bangsa bisa terwujud dalam menjaring para penyelenggara pemilu. Lembaga penegakan kode etik, merupakan lembaga yang bisa diberikan kewenangan dalam melaksanakan pendidikan penanaman nilai karakter bangsa,dengan begitu paling tidak hasil dari proses pendidikan melahirkan sosok-sosok penyelenggara pemilu yang berintegritas
Perlindungan Warga Negara Melaksanakan Ibadah Haji Pasca Covid-19 Jayanti Puspitaningrum; Burhan Abdullah; Muslim; Zonita Zirhani Ramalean; Anwar Roem
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.97-111

Abstract

Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Arab Saudi adalah negara yang terkenal dengan tradisi sosial dan agama yang kental dalam masyarakatnya, masyarakat negara ini terkenal cukup konservatif dalam beragama terlihat dari masih kentalnya agama Islam dan tradisi leluhur dinegara ini, banyak kegiatan keagamaan seperti shalat jamaah dan tabligh sering dilakukan secara berjamaah, serta Arab Saudi menjadi negara yang menjadi tujuan bagi umat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah seperti ibadah umrah yang tentunya akan menimbulkan keramaian dalam melakukan ibadah tersebut. Namun demikian kegiatankegiatan tersebut harus segera ditutup dengan dikeluarkannya kebijakan penutupan akses ibadah oleh otoritas Arab Saudi karena maraknya penyabaran Covid-19 yang belum tau kapan dapat ditangani
Implications of Civil Law on the Transfer of Land Rights through Deeds Under Hand : An Analysis of the Conformity between the Civil Code and the Principal Agrarian Law Muslim Muslim
Journal of Adat Recht Vol. 2 No. 2 (2025): JULY-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/5s6cpk60

Abstract

The transfer of land rights in Indonesia is an important issue in agrarian law which is colored by normative dualism between the Civil Code (KUHPerdata) and the Basic Agrarian Law (UUPA). The Civil Code recognizes the agreement on the transfer of rights through a deed under hand as long as it fulfills the elements of Article 1320, and considers it valid under civil law and has evidentiary value in accordance with Articles 1874-1880. However, the UUPA as a lex specialis requires that the transfer of land rights is only valid if it is made through an authentic deed by PPAT and registered with the land office. This disharmony creates legal uncertainty, especially in the protection of third parties and certainty of ownership. This study uses a normative juridical method with a historical, systematic, and comparative approach to analyze the applicability of deeds under hand in the Indonesian land law system. The results of the study show that the deed under hand only produces obligatory rights and cannot be the constitutive basis for the transfer of rights. Therefore, harmonization between the Civil Code and the UUPA needs to be carried out in order to realize a coherent, responsive, and guaranteed legal legal system. This reformulation is important to adapt colonial norms to the principles of national law based on justice and certainty.
Analisis Hukum Perlindungan Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian Cabang Jayapura Vivi Vionita Hasibuan; Muslim; Irsan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i3.394

Abstract

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank tempat terjadinya transaksi utang piutang adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pergadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber utama. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menyusun data secara sistematis dari hasil penelitian atas dasar ilmu hukum, yang kemudian ditulis dalam bentuk penulisan hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.
Analisis kedudukan Hukum hak ulayat tanah adat di Walesi Terhadap Pembangunan Provinsi Papua Pegungunan Stepanus Kurisi; Jayanti Puspitaningrum; Muslim
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i1.421

Abstract

Pembangunan infrastruktur pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Distrik Walesi memicu dinamika hukum terkait eksistensi hak ulayat masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak ulayat tanah adat di Walesi dalam konstalasi hukum nasional serta mengidentifikasi resolusi konflik yang berkeadilan bagi masyarakat adat dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara de jure, hak ulayat diakui kuat oleh UUD 1945, UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan UU Otonomi Khusus Papua. Namun, secara de facto, dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum di Walesi, seringkali terjadi benturan komunikasi dan mekanisme ganti kerugian yang belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan distributif. Diperlukan pendekatan hukum progresif yang mengedepankan musyawarah (pacta sunt servanda) serta penghormatan terhadap struktur adat setempat guna meminimalisir konflik horizontal maupun vertikal.
Implementation of the Land Dispute Peace Agreement Mediated by the National Land Agency of Jayapura Regency Yosafat Siolemba; Muslim Muslim; Zonita Zirhani Rumalean
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 1 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/cojml.v1i1.952

Abstract

The National Land Agency (BPN) as a government agency has been given authority by laws and regulations in the field of land in resolving land disputes or conflicts. The Process of Resolving Land Disputes and Conflicts according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 11 of 2016 BPN as a mediator in resolving land disputes Settlement of Land Disputes and Conflicts in this ministerial regulation is also carried out based on 2 things, namely the initiative of the ministry and public complaints Dispute resolution, in this case civil disputes can be carried out either conventionally through the courts (litigation) or through alternative dispute resolution mechanisms outside the courts (non-litigation). peace outside the courts is the basis for handling land dispute resolution by BPN through mediation.
Co-Authors Ahmad Rifai Rahawarin Anwar Roem Ariyanto Burhan Abdullah Desy Maryani Farida Tuharea Ferdinand B Maasawet Irsan Jayanti puspitaningrum Stepanus Kurisi Vivi Vionita Hasibuan Wahyudi BR Yosafat Siolemba Zonita Zirhani Rumalean Zonita Zirhani Rumalean