Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Unes Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Punggawa Law Review
Sutiawati Sutiawati
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Rezky Adelia; Hamza Baharuddin; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this study was to determine and analyze the role of the integrated service center for the empowerment of women and children (P2TP2A) on legal protection for street children in the city of Makassar. Research methods The empirical research used shows that the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) on legal protection for street children in Makassar City is to provide legal assistance, provide a place for guidance, safe houses, and strive to return street children so they want to return. go to school by approaching these street children. In addition, the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) also plays an important role in handling children in conflict with the law. The obstacle faced in the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (PT2TP2A) on legal protectionfor street children in Makassar City is the lack of socialization to the community so that there are many negative responses from the community to forms of legal protection such as legal assistance to street children who commit criminal acts. , and there is no understanding for the mediation of victims of criminal acts when they meet street children as perpetrators of criminal acts so that they want to be given tribute before carrying out mediation efforts. Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah menyediakan pendampingan hukum, menyediakan tempat pembinaan ,rumah aman, berupaya untuk mengembalikan anak jalanan agar ingin kembali bersekolah dengan cara melakukan pendekatan dengan anak- anak jalanan tersebut. Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga berperan penting dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi dalam peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) terhadap perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak tanggapan-tanggapan negatif masyarakat terhadap bentuk perlindungan hukum seperti pendampingan hukum kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dan tidak adanya pengertian untuk mediasi dari korban tindak pidana ketika bertemu dengan anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana sehingga ingin diberikan upeti sebelum melakukan upaya mediasi.
Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Muh. Yaumil Akbar; Sutiawati Sutiawati; Andi Patawari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the act of rape, the role of the victim witness itself is crucial, and it is not uncommon for the victim to become the sole witness in complaints and the trials that are carried out. Even though this is the position of the victim who is a witness often becomes a very important thing where the victim becomes a reporter so that he is able to reveal the case, besides that the victim is able to become a key witness to reveal the chronology and the case, but from a certain point of view many victims choose to be silent because they are ashamed. of the disgrace that befell him. In addition, in several cases the victim died, making it difficult for investigators to find key witnesses in a rape case. Abstrak Peranan saksi pada tindak pidana perkosaan sendiri menjadi hal yang krusial, dan tak jarang korban dapat menjadi saksi tunggal dalam pengaduanserta peradilan yang dilaksanakan. Padahal ini lah kedudukan korban yang menjadi saksi tak jarang menjadi hal yang sangat penting dimana korban menjadi pelapor sehingga mampu mengungkapkan kasus tersebut, disampin itu korban mampu menjadi saksi kunci untuk mengungkapkan kronologi dan kasus tersebut, tetapi pada sudut pandang tertentu banyak korban memilih bungkam karena malu akan aib yang menimpa dirinya. Selain itu pada beberapa kasus korban malah meninggal sehingga sulit bagi penyidik menemukan saksi kunci dalam sebuah perkara kasus pemerkosaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Massa Aksi sebagai Korban Tindakan Represif yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Fifi Qurania; Ma’ruf Hafidz; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The study was conducted to identify and analyze the protection of the law and affect the protection of the law against the mob as a repressive act carried out by one police officer. To address the problem of the study by empirical methods. Based on the study that freedom of speech for each citizen of either individual or ngroup, whether orally or in writing is the embodiment of democracy in social, national and national life and has been regulated in national and international constitutional laws and regulations. The importance of the legal state is the regard and esteem and commitment for upholding human rights and equality for all citizens, Shared with the law (equality). This means that the state guarantees every right of citizens in the safe, orderly, peaceful, and protected opinions or aspirations of society, so that there should be no more ACTS of violence or repressive action, either of the elements or of the police. By denimikian it may be concluded that legal protection against victims of mob violence can be conducted through some agencies such as propam, in komnasham to witness and victim protection services and there are three factors influencing the protection of the law against the violence of the mob of the police force; The first factor is the real cost to the victim, the two factors control the performance of the function and authority of the state agency, and the third act of rights towards the victim. For the sake of maintaining justice for the victims, it would require a massive escort and surveillance of policemen who refrain from the action of the mob to be tried under criminal law. Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan mempengaruhi perlindungan hukum terhadap massa aksi sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yakni dengan menggunakan metode empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara baik perorangan maupun nkelompok, baik secara lisan ataupun tulisan merupakan perwujudan dari negara demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan hal ini telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan penghargaan serta komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dimuka hukum (equality before the law). Dengan demikian hal ini berarti bahwa negara menjamin setiap hak-hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat dengan aman, tertib, damai, serta dilindungi, sehingga seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang berupa kekerasan ataupun tindakan represif, baik dari elemen masyarakat mau pun oknum kepolisian. Dengan denimikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa aksi dapat dilakukan melalui beberapa lembaga-lembaga seperti PROPAM, KOMNASHAM hingga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap koraban kekeran massa aksi oleh oknum kepolisian yaitu; pertama faktor adanya kerugian nyata terhadap korban, kedua faktor bentuk kontrol pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga Negara, dan ketiga tindakan pemenuhan hak terhadap korban. Dengan demikian rekomendasi penelitian ini adalah demi tegaknya keadilan bagi korban maka perlu adanya pengawalan dan pengawasan secara masif terhadap oknum polisi selaku pelaku tindakan refresif terhadap massa aksi untuk diadili secara hukum Pidana.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kabupaten Jeneponto A Wari Andani; Muhammad Rinaldy Bima; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the factors causing the crime of livestock theft in Jeneponto district and to identify and analyze efforts to overcome the crime of livestock theft in Jeneponto district. This study uses empirical juridical research methods taken from data using primary data by conducting interviews and secondary data by managing data from primary legal materials, secondary law, and tertiary law. Based on the results of the study, it is known that the factors that influence the occurrence of the crime of animal theft include economic factors, environmental factors, educational factors, and educational factors. As for the efforts in overcoming the problem of the crime of animal theft, namely: Preventive efforts (Prevention Efforts), Repressive efforts (Enforcement Efforts), and curative efforts. It is necessary to reform the criminal law which is essentially part of the effort to protect the community, especially the crime prevention effort and the consistency of each party in carrying out the non-penal effort to make it more effective. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto dan mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pendidikan. Adapun upaya-upaya dalam menanggulangi masalah tindak pidana pencurian hewan yaitu: upaya Preventif (Upaya Pencegahan), upaya Represif (Upaya Penindakan), dan upaya kuratif. Perlu dibuat pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan dan adanya konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan upaya non penal tersebut agar lebih efektif.
When the Law is Blunt to the Perpetrator: A Critique of the Criminal Provisions for Physical Violence against Wives and the Weak Protection of Victims Ardelia Rahmadani; Sutiawati Sutiawati; Muhammad Adnan Lira
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 2 No. 1 (2025): Vol 2 No 1 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/whfc8q26

Abstract

This study aims to analyze the criminal law provisions governing the crime of physical violence against wives within the household and to assess the extent to which legal protection for victims has been implemented from a victim-oriented perspective. The research method used is normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the criminal law provisions in Indonesia regulating physical violence against wives in the household are stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which provides special protection for victims and establishes criminal sanctions for perpetrators of violence. Legal protection for victims of physical violence against wives in the household is carried out through preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented by strengthening social networks, understanding local cultural wisdom and religious values, and reinforcing the economic foundations of the family. Meanwhile, repressive protection is provided through temporary protection and protection based on court orders. This study recommends that the government and law enforcement officials optimize the implementation of criminal provisions stipulated in legislation, particularly by strengthening victim protection mechanisms, legal assistance, and psychological and social recovery. In addition, increased coordination among relevant institutions, legal awareness campaigns for the community, and more effective supervision in the law enforcement process are needed to ensure that victims receive maximum protection and that perpetrators receive sanctions that create a deterrent effect.
Criminalization of Pornography: Assessing the Limits of “Intent” in Indonesian Criminal Law Muwafiq Zaid; La Ode Husein; Sutiawati Sutiawati
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 2 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/COJML.v1i2.1707

Abstract

The criminalization of pornography in Indonesian criminal law raises significant interpretative challenges, particularly in determining the boundaries of intent (dolus) and criminal liability in the digital era. This study aims to analyze the legal qualification of the act of intentionally creating pornographic content and to examine the extent of criminal responsibility when such content is disseminated without the direct intent or control of the creator. Employing a normative juridical method with a case approach, this research focuses on Decision Number 51/Pid.B/2021/PN.Mgn as an empirical basis for analysis. The findings reveal that the application of law in such cases tends to emphasize the fulfillment of actus reus while insufficiently examining the element of mens rea, particularly the intent to distribute or make the content accessible to the public. The case demonstrates that the defendant’s intent was limited to private recording, whereas the dissemination occurred due to third-party intervention. This condition raises critical issues regarding causality, where the concept of novus actus interveniens should be considered as a factor that breaks the chain of criminal liability. The study also identifies a tendency toward overcriminalization, resulting from a formalistic interpretation of legal provisions without adequate consideration of context, proportionality, and individual fault. This research contributes to the existing literature by offering a novel perspective on the reinterpretation of intent in pornography-related offenses, particularly in situations involving loss of digital control. It argues for a more contextual and substantive approach in assessing criminal liability, distinguishing clearly between private acts and public consequences. The study recommends legislative reform to clarify the boundaries between the creation and dissemination of pornographic content, as well as the development of judicial guidelines to ensure consistent and proportionate law enforcement in the digital age.
Technology-Facilitated Domestic Violence and Coercive Control: A Normative Legal Study on Victim Protection in Digital Intimate Relations Sutiawati
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 2 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technology-facilitated domestic violence raises a doctrinal difficulty that cannot be solved by adding more cybercrime provisions to existing legal systems. The central problem lies in the way law classifies harm. Digital abuse in intimate relationships may appear as fragmented conduct: repeated messages, access to cloud storage, location tracking, control over banking applications, threats to circulate intimate images, or the misuse of smart-home devices. Assessed separately, each act may look minor, technically ambiguous, or difficult to prove. Within an abusive relationship, however, those acts may operate as coercive control. This article uses normative legal research to examine how domestic violence law should recognise technology-facilitated coercive control while avoiding an overbroad criminal category. The analysis relies on primary legal materials, including the Serious Crime Act 2015, the Domestic Abuse Act 2021, the Domestic Abuse (Scotland) Act 2018, the Online Safety Act 2023, the EU Digital Services Act, Australia’s Online Safety Act 2021, and selected coercive-control reforms in New South Wales. It also draws on recent journal literature concerning intimate partner violence, coercive control, image-based sexual abuse, digital evidence, and victim protection. The article argues that digital abuse should be legally treated as domestic violence where the conduct forms part of a pattern of domination, surveillance, intimidation, sexual coercion, economic restriction, or post-separation control. It further argues that digital evidence must be handled through a victim-centred protocol based on necessity, specificity, minimisation, and protected disclosure. A stronger legal model does not need to abandon due process. It needs to read digital facts in their relational setting.
Co-Authors A Wari Andani Andi Nurwahidah Andi Patawari Ardelia Rahmadani Baharuddin Badaru Fifi Qurania Hambali Thalib Hamza Baharuddin Ikhsan Jamaluddin Jasmaniar Jasmaniar Jasmaniar Jasmaniar La Ode Husein La Ode Husen Ma’ruf Hafidz Muh. Yaumil Akbar Muhammad Adnan Lira Muhammad Kamal Hidjaz Muhammad Rinaldy Bima Muliaty Pawennei Muwafiq Zaid Nur Fadhilah Mappaselleng Nurul Zahdina Rezky Adelia Sufirman Rahman Suharman Suharman windy iis parlianty Yusril Mahendra Yusril Pratama Sulaeman