Articles
<![CDATA[Street Children Phenomenon in Makassar City : A Criminological Analysis ]]>
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no1.1915
<![CDATA[The presence of children who live on the streets has caused concern in various cities in Indonesia, especially Makassar, South Sulawesi. Lack of education, decent life, and government attention trigger street children to do unlawful acts, such as drugs and drinking. From a criminological perspective, the phenomenon of street children can be explained using the social learning theory. Social learning theory is a convergence between differential association theory with general behavioural principles, which in this theory explains that criminal behaviour can be obtained from environmental influences. There is a reciprocal interaction that directs a person’s behaviour. This study aims to determine the description of street children’s existence in the city of Makassar, analyse the factors that cause the phenomenon of street children, and determine the prevention of street children. The research method uses a type of qualitative research sourced from the various scientific literature. This study indicates that the phenomenon of street children is a warning signalling the need for social development and poverty eradication policies to improve the situation on the broader community and prevent more young people from becoming marginalised. Every child must be protected according to United Nations Children’s Fund and also has been regulated in Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning the Development of Street Children, Homeless, Beggars and Buskers in Makassar City]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Soraya Nurul Amirah]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Research objective to analyze the factors that cause children to commit cyberbullying crimes and to analyze the effectiveness of applying restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying at the Makassar Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 10 investigators at the Makassar Police Station. The results of this study indicate that: (1) children commit cyberbullying crimes due to several factors, including internal factors, lack of social control in terms of parents and the surrounding environment, motivations that encourage perpetrators to carry out cyberbullying, and media as tools for cyberbullying actions; (2) the application of restorative justice to children as perpetrators of cyberbullying crimes by Makassar Polrestabes investigators is less effective in realizing justice and balance for perpetrators of crimes committed by children because there are still many cyberbullying committed by children. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana cyberbullying dan menganalisis efektivitas penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 10 orang penyidik di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) anak melakukan tindak pidana cyberbullying disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, kurangnya control social dalam hal orang tua maupun lingkungan sekitar, motivasi yang mendorong pelaku dalam melakukan cyberbullying, dan media sebagai tools atas tindakan cyberbullying; (2) penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cyberbullying oleh penyidik Polrestabes Makassar kurang efektif dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena masih banyaknya terjadi cyberbullying yang dilakukan oleh anak.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang ]]>
<![CDATA[Syafaruddin Bani]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (584.908 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Polres Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat; (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analize the effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption at the Education and Culture Office by the Sidrap Police and the influencing factors. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public; (2) The factors that influence the investigation of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa ]]>
<![CDATA[Rio Satriawan]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.674 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis d efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of investigations into drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort is still less effective. This is due to several obstacles, such as limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. The factors that influence the investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Penerapan Doktrin Kelalaian (Criminal Negligence) Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter ]]>
<![CDATA[Reza Ahda Kadir]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (510.886 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian Menganalisis doktrin kelalaian (criminal negligence) yang dapat melibatkan dokter. Penelitian ini Penelitian ini mempergunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Doktrin kelalaian (criminal negligence) dapat melibatkan dokter terhadap tindak pidana apabila memenuhi syarat melakukan perbuatan aktif atau gagal melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dokter yang justru memicu elemen yang terdapat dalam undang-undang pidana. (2) Penerapan doktrin kelalaian (criminal negligence) terhadap tindak pidana pembunuhan yang melibatkan dokter ditinjau dari jenis sikap batin yang ditentukan dan dikehendaki dalam tiap rumusan tindak pidana terkait pembunuhan. Jika tindak pidana pembunuhan merumuskan sikap batin dengan menegaskan kesengajaan, maka untuk membuktikan adanya kelalaian adalah ketika kesengajaan yang dilakukan dokter dirasa tidak kompatibel dengan totalitas fakta saat perbuatan dilakukan. The research objective to analyze the doctrine of criminal negligence that can involve doctors. This Research This research uses literature study. The results of this study indicate that: (1) The doctrine of criminal negligence can involve a doctor in a criminal act if he fulfills the requirements to carry out an active act or fails to do an act that should be done by a doctor which actually triggers the elements contained in the criminal law. (2) The application of the doctrine of criminal negligence to the crime of murder involving a doctor in terms of the type of mental attitude that is determined and desired in each formulation of a crime related to murder. If the crime of murder formulates an inner attitude by affirming intentionality, then to prove the existence of negligence is when the doctor's intention is not compatible with the totality of the facts when the act was committed.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) ]]>
<![CDATA[Lukman Harun Biya]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.374 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 25 responden. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif. Faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. This research was conducted with the aims analyzing and plaining the effectiveness of the disclosure of alleged corruption crimes carried out by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court as well as analyze and explain the factors that influence the effectiveness of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 25 respondents. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods.The results of this study indicate that the implementation of the disclosure of alleged criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Prosecutor's Office is still ineffective. The factors that influence the disclosure of alleged corruption by the Prosecutor's Intelligence at the South Sulawesi High Court are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Wiwik Puspita HB]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar masih kurang efektiv dikarenakan pencurian dengan kekerasan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kaidah hukum yaitu peraturan yang belum berlaku secara optimal dan kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu keterbatasan sdm dan moralitas, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence. Methods This research is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the investigation of criminal acts of theft with violence in Makassar City is still less effective because theft with violence is increasing every year. Although efforts have been made to implement it in accordance with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police (2) Factors affecting the effectiveness of the investigation into the criminal act of theft with violence are the rule of law, namely, regulations that have not been applied optimally and changing policies, law enforcement, namely the limitations of human resources and morality, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in the community.]]>
<![CDATA[Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas ]]>
<![CDATA[Kelaesar Anna Hasanah Lapae]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis penanganan dan penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dan menganalisis dan menjelaskan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. (2) Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan. The research objective is to analyze the handling and settlement of prosecutions for connectedness crimes and to analyze and explain the role of the Deputy Attorney General for Military Crimes in handling the dualism of prosecuting criminal acts of connectivity. The type of research is normative legal research accompanied by empirical data. The results of this study indicate that: (1) Completion of the prosecution for the crime of connectivity is carried out starting with the formation of a connectivity investigator team, joint research by the Prosecutor and the Prosecutor to determine whether the focus of the loss lies in the general judiciary or the military, until the submission of the case to the court. (2) The authority of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the settlement of prosecutions for criminal acts of connectivity is to carry out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the field of technical coordination of prosecutions carried out by the prosecutor and the handling of connectivity cases ranging from investigations of connectivity cases to decisions on parole and other legal actions in the field of connection. prosecution technical coordination..]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Alqadri Syarif]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of defamation through social media at the Makassar Police Station. This research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of criminal defamation through social media at Polrestabes Makassar is less effective because it is constrained by the identity of several reported parties who use fake accounts or the identity of the account owner is unknown. The factors that affect the effectiveness of the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Makassar Polrestabes are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel ]]>
<![CDATA[Nanda Dwi Handoyo]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into corruption in the construction sector by the Sub-Directorate of Corruption Crime of the Ditreskrimsus Polda Sulsel. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the scope of Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel. The results of this study indicate that: (1) The implementation of investigations into criminal acts of corruption in the construction sector carried out by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the construction sector by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda South Sulawesi are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
