Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wawasan Yuridika Unes Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Punggawa Law Review
Sutiawati Sutiawati
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yusril Mahendra; Muliaty Pawennei; Sutiawati Sutiawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.692 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika; dan Faktor yang mempengatuhinya. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penerapan hukum pidana materill terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika kurang efektif. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum yang termuat dalam undang-undang narkotika tidak secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan bagi pelaku tindak pidana narkotika oleh anak secara khusus. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan hukum pidana materill di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The Research objective to analyze the effectiveness of the application of material criminal law against children as perpetrators of narcotics abuse; and the factors that influence it. This research was conducted at the Pangkajene District Court. To achieve this goal, the researchers used data collection methods, with primary data sources and secondary data sources. The results of this study indicate that the effectiveness of the application of material criminal law against children as narcotics abusers is less effective. This is because the legal provisions contained in the narcotics law do not explicitly regulate the provisions for perpetrators of narcotics crimes by children in particular. Factors that hinder the effectiveness of the application of material criminal law in Pangkajene and Islands Regencies.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Ikhsan Jamaluddin; La Ode Husen; Sutiawati Sutiawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.23 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah sulawesi selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara maupun melalui pertanyaan tanya jawab yang dibuat menjadi kuesioner atau angket sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penyedikian terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan kurang efektif, Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun.(2)faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilaporkan di kepolisian daerah Sulawesi selatan adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of investigations in criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data obtained from interviews and through question and answer questions that were made into a questionnaire or questionnaire, while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police is less effective, thus the ineffectiveness of the investigation results in the existence of arrears in cases every year. (2) factors that affect the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media reported in the South Sulawesi regional police are factors of legal substance, factors of law enforcement officers, factors of public legal awareness.
Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep Jasmaniar Jasmaniar; Sutiawati Sutiawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 3, No 1 (2023): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v3i1.254

Abstract

This community service activity aims to provide knowledge and increase public legal awareness of the legal consequences of marriage not being registered, because there are still many marriages that are only carried out based on religious law but are not registered, causing various problems. This activity was carried out through legal counseling at the Darussalam Taklim Council, Padang Lampe Village, Pangkep Regency. As a result of this activity, participants understand the reasons for marriages to be registered and the legal consequences if marriages are not registered.
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar Sutiawati Sutiawati; Nur Fadhilah Mappaselleng
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 4, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.274 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v4i1.315

Abstract

AbstrakFenomena kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya penanggulangannya di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.Kata Kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; Kota Makassar.AbstractThe phenomenon of domestic violence has increased in terms of quantity and quality, so it requires serious attention to prevention and prevention. The research aims is to find out and analyze the factors that cause criminal acts of domestic violence and the efforts to prevent crime in domestic violence in the city of Makassar. The research method is used a empirical approach with a qualitative research model that is descriptive analytical by taking research sites in Makassar City. This study uses primary data and secondary data The technique of collecting literature and interview study data , then analyzed qualitatively. The results showed that the factors causing domestic violence in Makassar were law enforcement, low legal awareness, strong patriarchal culture, economic conditions / poverty,  social environment, and drinking habits. Efforts to prevent domestic violence in Makassar have taken preemptive, preventive and repressive measures.
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pandemi: Suatu Tinjauan Terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Sutiawati Sutiawati; Jasmaniar Jasmaniar
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.865

Abstract

The COVID-19 pandemic that shocked Indonesia has resulted in not only a health issue, but also additional problems such as a sudden rise in domestic violence (KDRT). This study aims to analyze the form of legal protection for victims of domestic violence during the COVID-19 pandemic as well as find out the obstacles faced in the process. This study is empirical legal research that uses a statutory approach and a case approach to analyze primary and secondary data. The research activities was carried out in Makassar City, namely at the Women and Children Protection Unit of the Makassar City Police (PPA Polrestabes Unit) and the Makassar City Women and Children Empowerment Integrated Services Unit (UPTPPA). The results of the study show that legal protection for victims of domestic violence that occurred during the COVID-19 Pandemic have been carried out in accordance with existing legal provisions but have not been optimal due to several factors related to restrictions on community activities and strict health protocols. A number of obstacles that affected the legal protection of victims during the pandemic included: 1) The limited number of personnel from the Makassar Polrestabes PPA Unit; 2) limited infrastructure; and 3) restrictions on community activities and strict health protocols.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar) Andi Nurwahidah; Baharuddin Badaru; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the factors that cause police officers to commit criminal acts of narcotics misuse and identify how to enforce the law on drug abuse committed by members of the police. This study uses empirical research methods. The research location is at Polrestabes Makassar . The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data obtained through literature study and information obtained through free interviews. The results of this study show the data of members of the police who committed criminal acts of narcotics abuse from 2017-2020, and also the law enforcement phase if a member of the police commits an offense, especially narcotics abuse. The theoretical recommendation of this research is to contribute ideas for the development of legal science, especially regarding the crime of narcotics abuse committed by members of the Republic of Indonesia National Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunan narkotika dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah di Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan data-data anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017-2020, dan juga tahap penegakan hukum apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran khusunya penyalahgunaan narkotika. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisia Republik Indonesia.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar) Yusril Pratama Sulaeman; Sufirman Rahman; Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the investigation of violent theft at the Makassar Port Police, and to determine and analyze the factors that influence the investigation of violent theft at the Makassar Port Resort Police. The research method used in the writing of this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was carried out at the location, namely the Makassar Port Police. The results of this study indicate that the effectiveness of the investigation of the crime of theft with violence at the Makassar Port Police has not effective, this can be seen from the presence of inhibiting factors such as the absence of witnesses and the lack of evidence found at the scene of the crime (TKP). Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials in this case the police. In cases of violent theft, conducting joint preventive patrols, CCTV is also added in areas prone to violent theft in the Makassar Port Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di lokasi, yaitu di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar.Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari adanya faktor penghambat seperti tidak adanya saksi – saksi dan kurangnya barang bukti yang di temui di Tempat Kejadian Perkara ( TKP ).Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Untuk pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan patroli gabungan yang bersifat preventive ( pencegahan ), di tambahkan pula CCTV di daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resor pelabuhan makassar.
kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam penuntutan tindak pidana penceman nama baik melalui media sosial Suharman Suharman; Sufirman Rahman; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal strength of electronic evidence and analyze the obstacles or obstacles in the process of proving electronic evidence in the prosecution of criminal defamation through social media. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted in two locations, namely the Makassar District Court and the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The results of this study indicate that in relation to the strength of electronic evidence which is regulated outside the Criminal Code, this applies to the lex specialis derogate legi generalis principle. Article 5 of the ITE Law more or less explains that electronic evidence is legally valid evidence and can be used in court proceedings. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators and prosecutors, are able to improve if they recruit human resources who have standard competencies related to the use of tools and the interpretation of cybercrime. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum alat bukti elektronik dan menganalisis kendala atau hambatan dalam proses pembuktian alat bukti elektronik dalam Penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan didua lokasi, yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik yang mana tersebut diatur diluar KUHP, maka hal ini berlaku asas lex specialis derogate legi generalis. Dalam pasal 5 undang-undang ITE kurang lebih menjelaskan alat bukti elektronik merupakam alat bukti yang sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan JPU agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar terkait dengan penggunaan alat serta penafsiran kejahatan didunia maya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaa Negeri Maro) Nurul Zahdina; Hambali Thalib; Sutiawati Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to identify and analyze the role of the Maros District Attorney in investigating corruption and to analyze what factors influence the role of the Maros District Attorney in investigating corruption. The research method used in this thesis is empirical method, With secondary and primary data coverage, the research was conducted in locations, namely the Maros District Attorney. The results of this study indicate that in relation to the rules that are the basis for investigations by the Prosecutor's Office which are regulated in article 30 of Law Number 16 Year 2004 against the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, the role of The Maros District Prosecutor's Office is in accordance with what should be the duties and authorities of dal am an investigation process that deals with Corruption Crime. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators, are able to clean up if they carry out the procurement of a prosecutor who is authorized to audit (auditor certification), so that they have special expertise in financial audits. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kejaksaan Negeri Maros dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menganalisis factor-factor apa saja yang mempengaruhi peran Kejaksaan Negeri Maros dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan dilokasi, yaitu Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan aturan yang menjadi landasan dalam penyidikanoleh Kejaksaan yang dimana diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia, peran Kejaksaan Negeri Maros sudah sesuai dengan apa yang semestinya menjadi tugas dan wewenang dalam proses penyidikan yang menangani Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh apparat penegak hukum dalam hal ini penyidik agar mampu berbenah sekiranya melakukan pengadaan profesi jaksa yang berwenang dalam hal mengaudit (sertifikasi auditor), sehingga memiliki keahlian khusus meng-audit keuangan.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan windy iis parlianty; Muhammad Kamal Hidjaz; sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to identify and analyze legal material, to analyze judges&; legal considerations in makingdecisions on the criminal act of fraud. This research uses a normative research method, with the coverage of primary, secondary and tertiary legal materials, this research was conducted at the Makassar District Court, with the legal material obtained will be analyzed using a statutory approach to obtain a systematic picture., with the legal materials obtained and analyzed using astatutory approach to obtain a systematic picture. The results of this study indicate that the application of criminal law and criminal sanctions against fraud cases No.1609 / Pid.B / 2020 / PN MKS is in accordance with applicable legal norms, all elements of criminal acts regulated in article 378 of the Criminal Code have all been fulfilled where the defendant was charged.sentence of 1 (one) year and 3 (three) months imprisonment. Research recommendations If this policy is seen as a strategy to reduce crime in prisons, then the government deserves to enforce the law against riminals. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis materi hukum, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan atas tindak pidana kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, peneleitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisismenggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapanhukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus penipuan No.1609/Pid.B/2020/PN MKS sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi hukuman 1(satu) tahundan 3(tiga) bulan penjara. Rekomendasi penelitian Jika kebijakan ini dilihat sebagai salah satu strategi untuk mengurangi tindak kejahatan di Lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah pantas untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.
Co-Authors A Wari Andani Andi Nurwahidah Andi Patawari Ardelia Rahmadani Baharuddin Badaru Fifi Qurania Hambali Thalib Hamza Baharuddin Ikhsan Jamaluddin Jasmaniar Jasmaniar Jasmaniar Jasmaniar La Ode Husein La Ode Husen Ma’ruf Hafidz Muh. Yaumil Akbar Muhammad Adnan Lira Muhammad Kamal Hidjaz Muhammad Rinaldy Bima Muliaty Pawennei Muwafiq Zaid Nur Fadhilah Mappaselleng Nurul Zahdina Rezky Adelia Sufirman Rahman Suharman Suharman windy iis parlianty Yusril Mahendra Yusril Pratama Sulaeman