Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Asy-Syariah

Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender Nina Agus Hariati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v7i2.597

Abstract

Poligami di Indonesia merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan kurang lebih 5 pedomran regulasi perihal poligami, yaitu; UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam berbagai regulasi tersebut secara garis besar yang menjadi tolak ukur kebolehan poligami adalah suami mampu berlaku adil secara materi, dengan dasar kekurangan istri. Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur bahwasannya kebolehan poligami adalah bertitik tolak pada keadilan terhadap anak yatim dari seorang janda yang akan dipoligami. Terkait keadilan yang dicantumkan pada regulasi poligami sangat jauh apabila dilihat dari keadilan gender. Pada perspektif gender regulasi poligami di Indonesia syarat akan muatan bias gender, hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang membahas poligami. Tentu saja hal tersebut menjadi permasalahan, dikarenakan regulasi yang seharusnya membawa kepastian dan kemanfaatan justru menjadi sumber masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi dan merekonstruksi prospek baru regulasi poligami di Indonesia yang berkeadilan gender.
Implementasi Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat Abu Yazid Adnan Quthny; Nina Agus Hariati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): Asy-Syari'ah - Januari 2019
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.772 KB) | DOI: 10.55210/assyariah.v5i1.110

Abstract

In the approach of Islamic law, Maslahah mursalah is a proposition to establish a new problem that has not been explicitly mentioned in the main sources, the Qur’an and As-Sunnah, both accepted and rejected. Maslahah mursalah as an option for this legal proposition begins with the Passed away of the Prophet Muhammad SAW. Along with this happened, the revelation of the Qur’an has stopped coming down, and the words of the Prophet have stopped too. Meanwhile, problems continue to develop from time to time along with the development of the community itself. This is where the idea of Maslahah mursalah emerges as an option for the proposition of Islamic law. Please note, in the application, Maslahah mursalah is based on benefit. Looking at the main basis of this argument, understanding and knowing about the theory of benefit becomes a necessity in the use of maslahah as a proposition of Islamic law. Maslahah is a concept that departs from the main purpose of Islamic law, known as maqashid as-sharia. According to Imam As-Syatibi, the main orientation of maqashid as-sharia is to provide protection and protection against five things, namely religion, self, lineage, reason, and wealth. These five aspects are very fundamental things in life, so that damage to one aspect alone will cause extraordinary negative implications. Thus, maslahah is the main consideration in evaluating the value of benefits and harm from a problem that has just emerged in people’s lives. An order to assess benefits and madharat, then weigh which one is greater, the benefits or the madharat (damage). Keywords: Maslahah mursalah, law alternative, Islamic law