Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Pembangunan
Latifa Suhada Nisa
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has a high prevalence of stunting case, that is around 36%. Various efforts have been made by the government to tackle stunting problems through various policies, regulations and numbers of interventions. This paper aims to describe the policies and regulations that addressed the stunting problem in Indonesia. Indonesia already has a number of policies and regulations for stunting prevention, which is manifested in the form of specific and sensitive interventions. Specific interventions are carried out in the health sector by focusing on the first 1000 Days of Life (HPK) program, while sensitive interventions are carried out through providing access to clean water and sanitation. In addition to health, socio-economic factors are also known to affect stunting, such as poverty, education level, and family income. Stunting prevention requires crosssector cooperation and is carried out thoroughly. Policies and regulations that exist at the central level must also be followed by follow-up at the village level and involve not only the health sector but also other related sectors. The community-based response system needs to be improved, because of the high awareness of the community about the importance of balanced nutrition, environmental sanitation and hygiene is a big capital to reduce stunting rates. Abstrak Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting yang tinggi, yaitu sekitar 36%. Berbagai upaya telah dilakukanpemerintah untuk menanggulangi masalah stunting me lalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan dan regulasi tentang penanggulangan stunting di Indonesia. Indonesia telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi penanggulangan stunting yang diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan dengan memfokuskan pada program 1000 Hari Pertama Kehidupan ( sedangkan intervensi sen sitif di antaranya dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Selain kesehatan, faktor sosial ekonomi juga diketahui berpengaruh terhadap stunting, seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. Penanggulangan stu nting perlukerjasama lintas sektor dan dilakukan secara menyeluruh. Kebijakan dan regulasi yang ada di tingkat pusat, harus juga diikuti dengan tindak lanjut di daerah hingga tingkat desa dan melibatkan tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor terk ait lainnya. Sistem penanggulangan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan lagi, karena kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya gizi seimbang, sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan modal yang besar untuk menekan angka stunting.
Pemetaan Fasilitas Kesehatan Pada Puskesmas di Kalimantan Selatan Latifa Suhada Nisa; Dewi Siska; Maliani; Gusti Syahrani Noor; Yudhi Putryanda; Wajidi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puskesmas is one type of health care facilities set by the government to conduct public health efforts so as to achieve the highest level of health. The minimum standard of facilities and infrastructure of Puskesmas are arranged in Permenkes RI No. 75 year 2014 about Community Health Centers. Medical devices is one of aspect that supports the implementation of prevention of disease (preventive) and disease cure (curative). Data about the availability and condition of existing health equipment in each Puskesmas are still not available. The availability of data is needed as the basis for planning and development of Health Center by the Government of South Kalimantan Province. This study aims to: (1) analyzing the suitability of geographic location of Puskesmas, accessibility and availability of public utilities also environmental health management, and (2) mapping the availability of rooms and health equipment at Puskesmas. The analytical methods used are (1) qualitative descriptive analysis to describe suitability of location of Puskesmas and availability of room and health equipment; and (2) spatial analysis for mapping the availability of space and health equipment regionally. Percentage of availability of health equipment in ccordance with the Minister of Health Decree No. 75 of 2014 are still below 50%. Based on their compliance with site requirements, Puskesmas in South Kalimantan are known to be mostly in safe zone, accessible to the public, have adequate public utilities, but do not yet have adequate environmental management facilities. The percentage of the availability of administrative room, service, and supporting puskesmas above 50%.The recommendation of this study is to fulfill the equipment and the room gradually, continuously and based on priority scale. Abstrak Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untukmelakukan upaya kesehatan masyarakat sehingga terwujud peningkatan derajat kesehatan yang setinggitingginya.Standar sarana dan prasarana minimal Puskemas diatur dalam Permenkes RI No. 75 tahun 2014tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Alat kesehatan merupakan salah satu aspek yang mendukungterselenggaranya upaya pencegahan penyakit (preventif) dan penyembuhan penyakit (kuratif). Data tentangketersediaan dan kondisi alat kesehatan yang ada di masing-masing Puskesmas hingga saat ini masih belumtersedia. Ketersediaan data sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan Puskesmasoleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisa kesesuaian persyaratan lokasiPuskesmas secara geografis, aksesibilitas dan ketersediaan utilitas pubik serta pengelolaan kesehatanlingkungan, dan (2) memetakan ketersediaan ruangan dan peralatan kesehatan pada Puskesmas. Metodeanalisis yang digunakan adalah (1) analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kesesuaianpersyaratan lokasi Puskesmas dan ketersediaan ruangan dan peralatan kesehatan, dan (2) analisis spasialuntuk memetakan ketersediaan ruangan dan peralatan kesehatan secara kewilayahan. Persentase ketersedianperalatan kesehatan yang sesuai dengan standar Permenkes No. 75 tahun 2014 sebagian besar masih dibawah50%. Berdasarkan kesesuaiannya dengan persyaratan lokasi, Puskesmas di Kalsel diketahui sebagian besarberada pada zona aman, mudah diakses masyarakat, memiliki utilitas publik yang memadai, tetapi belummemiliki fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai. Rekomendasi kajian ini adalah melakukanpemenuhan peralatan dan ruangan secara bertahap, berkesinambungan dan berdasarkan skala prioritas.
Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of transparency is a one way of good governance action to increase publics services. The aims of' this study were to identified and analized the implementation, problems and strategies on transparency implementation in the regional education offices. This study was conducted in March – November 2016 in the 13 regencies/city. The data were collected by literature study, kuesioner, deep interview and obeservation. Scooring, base statistics and descriptive qualitative method were used to analized. The results showed that 10 of 14 overnment education department have the value below 66.67% that means the transparency has not implemented well. The problems in transparency implementation were the lacking of regulation, information canter, low human resources, and budgeting. The strategies to overcome that problems were by behavioral; institutional; and social politics-laws approaching. The good team work, good will/political will from leader, regulation about standart education services need to be build, in other hand society’s coopertive behavior in implementation of public services etics also needed. Abstrak Pelaksanaan transparansi merupakan salah satu wujud pelaksanaan good governance sebagai upaya peningkatan pelayanan pada sektor public. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan, kendala, dan strategi dalam mengatasi kendala pelaksanaan transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – November 2016, pada dinas pendidikan di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi literatur, kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Analisi data dilakukan melalui teknik skoring dengan analisis statistic sederhana dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 10 dinas pendidikan memiliki nilai di bawah 66,67% atau tidak melaksanakan prinsip transparansi. Kendala pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi, minimnya sumber daya manusia, dan pendanaan/penganggaran .Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu melalui pendekatan behavioral; institusional; dan sistem social politik dan hukum. Penyelesaian kendala pelaksanaan prinsip good governance perlu dilakukan melalui pembetukan tim kelompok kerja, perlu adanya good will/political will dari setiap pimpinan dan kepala daerah, perlu menyusunan Peraturan Gubernur/ Peraturan Walikota/ Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan, dan perlu sikap kooperatif dari masyarakat dalam pelaksanakan etika pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Co-Authors Dewi Siska Gusti Syahrani Noor Maliani Wajidi Yudhi Putryanda