Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Kaawoan, Johannis
Sam Ratulangi University
Environmental Science

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIKECAMATAN PULUTAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Manumbalang, Glendy Harris; Kaawoan, Johannis; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa. Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Pulutan berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi termasuk kecamatan Pulutan.Kata Kunci: Profesionalisme, Penyelenggaraan, Pemerintahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN DALAM MENGATASI KEKURANGAN PANGAN DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mamesah, Richi Rian; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beras Miskin untuk Rumah tangga miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp .1.600/kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai titik distribusi di pegang oleh Bulog Sasaran dari program Raaskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, program raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin Benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa implementasi beras miskin sudah dapat dikatakan baik . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada dalam implementasi semuanya mendapat nilai yang tinggi atau berada pada kategori baik. Dalam pendistribusiannya sudah dilaksanakan sesaui dengan ketentuan yang belaku, aparat Kecamatan Passi Timur selaku satuan kerja yang bertugas mendistribusikan langsung beras bersubsidi ini kepada masyarakat, Meskipun sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian Raskin pada awal-awal tahun, tetapi hal ini disebabkan karena belum keluarnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pagu Raskin untuk suatu wilayah setiap tahunnya, dan pendistribusianpun relatif tepat sasara sesuai dengan data BPS.Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Kekurangan Pangan.
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KOTA MANADO Kanoneng, Fera Ekawati; Nayoan, Herman; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat mempunyai kewajiban mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah Kecamatan dalam memberikan perasaan dilindungi dari berbagai macam bahaya kepada masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado melalui koordinasi, control dan pembinaan. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. Kecamatan Singkil, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang mengurusi perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal. Solusi yang bersifat sosiologis yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Ketertiban Umum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (Suatu Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kaunang, Riana; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mulai diterapkan pada tahun 2007. Penerapan SIAK ini berpedoman pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. biaya penerapan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
PENGEMBANGAN PARIWISATA BUNGA MELALUI KEGIATAN TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL DI KOTA TOMOHON Pangerapan, Cindy Gita P. A.; Kaawoan, Johannis; Pioh, Novie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan adanya daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat. Perkembangan pariwisata juga disatu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang cukup tinggi. Keuntungan ekonomis ini membawa pengaruh pada pendapatan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat secara khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengembangkan wisata bunga melalu kegiatan Tomohon International Flower Festival. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa program Tomohon International Flower Festival belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masih sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program Tomohon International Flower Festival. Dampak dari masih belum efektifnya pelaksanaan program berdampak pada pendapatan masyarakat yang berkurang, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program Tomohon International Flower Festival, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidupKata Kunci : Pengembangan, Pariwisata Bunga, Tomohon International Flower Festival.
DAMPAK SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Studi di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017) Mahino, Dean Gilbert; Kaawoan, Johannis; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSecara konseptual, pemberdayaan masyarakat atau pemberkuasaan, berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehinggga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Edi Suharto, 2009:57-58). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, Kab. Kep. Sangihe dengan menyelenggarakan program nasional, yaitu Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara, yang dikaji melalui aspek-aspek: dampak positif, dampak negatif, hasil, dan manfaat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menjukkan bahwa dalam program Kelompok Usaha Bersama atau Kube Melati yang ada di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun sangat di sayangkan Program Kelompok Usaha Bersama Melati ini sudah tidak lagi berlanjut, Tentunya hal ini perlu di tindaklanjuti mengingat dengan adanya program KUBE Melati ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Seran, Rolando M.; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara harus memiliki kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja, tidak korupsi, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kedinasan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kenyataan ialah dimana seorang ASN sering terlambat masuk kerja dan sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tujuan yang bukan karena kepentingan kedinasan, dalam hal inilah yang sering menjadi sorotan publik, dimana dikatakan bahwa ASN tidak memiliki kedisplinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa integritas ASN Kecamatan Malalayang dalam hal disiplin yaitu patuh kepada aturan, setia akan sumpah dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pada kenyataannya untuk tingkat kesadaran dari para pegawai masih minim dan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan penegakan disiplin di kantor Kecamatan Malalayang belum maksimal.Kata Kunci : Implementasi, Penegakkan, Disiplin, PNS.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK PETERNAK DI DESA KAUNERAN KECAMATAN SONDER Kumaat, Kevin; Kaawoan, Johannis; Lapian, Marlien
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program peningkatakan kesejahteraan masyarakat yang tetap dan masih diharapkan adalah sektor peternakan. Sebab bidang peternakan lokal masih menjadi kontribusi serta sebagai penyumbang terbesar daging di Indonesia, namun kenyataannya walaupun di negara kita masih mengimport dari luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok peternak didesa Kauneran Kecamatan Sonder dengan sasaran pemberian pengetahuan melalui pelatihan, bantuan bibit ternak dan bantuan dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kauneran belum memiliki strategi untuk memberdayakan kelompok peternak, pemerintah hanya membiarkan kelompok-kelompok ternak berjalan sendiri tanpa adanya pemberdayaan dan hanya mengandalkan bantuan serta program-program dari pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa juga kurang peduli akan kesejahteraan peternak di Desa Kauneran hal ini dilihat dari tidak adanya tindakan pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak adanya tindakan pemerintah ketika kelompok-kelompok peternak berhenti beroperasi.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Peternak.
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA DI KOTA BITUNG Mudea, Stefriviani; Kaawoan, Johannis; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia, baik melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat yang ada di daerah wisata tersebut. Dalam hal ini wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat yang ada disekitar lokasi wisata berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata di Kota Bitung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi pariwisata yang dilakukan adalah dengan melakukan dan melaksanakan komunikasi dan penyebarluasan informasi melalui media masa, media cetak maupun media sosial sehingga promosi pariwisata dapat diketahui oleh setiap kalangan masyarakat. Dalam hal ini komunikasi merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Potensi yang terdapat di tempat wisata tersebut masih belum sepenuhnya dikenal oleh kalangan masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengkaji serta berperan aktif dalam menangani persoalan ini sehingga lokasi wisata tersebut dikenal oleh kalangan masyarakat dan dikunjungi oleh wisatawan.Kata Kunci : Strategi, Promosi Pariwisata.
KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MANADO Mohammad, Aditya Nursamsi; Nayoan, Herman; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Berhubungan dengan permasalahan pengurusan tanah yang makin meningkat, menuntut masyarakat untuk memahami tujuan dari melakukan pendaftaran tanah, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah. Dalam menyelenggarakan tertib hukum pertanahan, Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga pemerintah non-departemen yaitu ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Program ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendafataran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan melihat fenomena yang ada dilapangan dengan pendekatan teori dari George C. Edward III yang mengemukakan keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL di Kota Manado sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat target PTSL di Kota Manado pada Tahun 2017 mencapai target sebanyak 250 sertifikat tanah. Meskipun sumber daya manusia secara kuantitas masih dianggap kurang, sehingga para pelaksana harus bekerja lebih keras dan mengatur waktu sebaik mungkin antara pekerjaan PTSL dan pekerjaan rutin di Kantor Pertanahan Kota Manado.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah.
Co-Authors Aruperes, Fikky Benjamin, Gabriela Ribka Budiman, Yerry Dauwole, Estepanus Josef Kairupan, Josef Kadir, Sitti Yunita Kalangie, Dorifina Kanoneng, Fera Ekawati Kasenda, Ventje Kaunang, Riana Kumaat, Kevin Lapian, Marlien Lengkong, Johny Mahino, Dean Gilbert Mamesah, Richi Rian Manumbalang, Glendy Harris Maramis, Tita Christabel Markus Kaunang, Markus Mohammad, Aditya Nursamsi Mudea, Stefriviani Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Pangalila, Yoshua Pangemanan, Sofia Pangerapan, Cindy Gita P. A. Pati, Agustinus Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Seran, Rolando M. Sumampouw, Ismail Takalamingan, Vansisco Tobing, Melvin Undap, Gustaf Wenda, Nusen Wilem, Ratag Beny Sujono Yaguli, Yafinus Alex