Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Cakrawarti Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Widya Publika Journal Of Contemporary Public Administration (JCPA) Innovative: Journal Of Social Science Research POLICY AND MARITIME REVIEW
Victorius Adventius Hamel
Universitas Warmadewa
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM Sumawidayani, Nyoman; Adventius Hamel, Victorius; Gde Brahmantya Murti, Anak Agung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.9568

Abstract

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah  Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan  terhadap pengelolaan  MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan  pengelolaan  usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.
USAHA PENGURAIAN KEPADATAN LALU LINTAS DI DESA TIBUBENENG – KUTA UTARA Hamel, Victorius Adventius; Suryawan, Dewa Ketut; Suryana, I Nyoman Mangku
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.21990

Abstract

Beberapa waktu terakhir ini desa Tibubeneng, Kuta Utara dibanjiri oleh turis-turis asing dan nasional. Kehadiran mereka sangat menguntungkan dan menghasilkan perekonomian yang baik bukan saja bagi desa Tibubeneng tetapi juga bagi Bali secara umum. Namun demikian, selain dampak positif yang diterima oleh masyarakat desa Tibubeneng tetapi terdapat juga dampak negatif yang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang sulit terpecahkan dari sisi kebijakan, yaitu masalah kepadatan lalu lintas. Peningkatan turis-turis dari berbagai daerah di Indonesia dan manca negara diiringi dengan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor/mobil. Pengabdian masyarat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat di desa Tibubeneng, Kura Utara, untuk memahami dan mengerti bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab untuk mengatasi kemacetan tersebut adalah keikutsertaan dari masyarakat dilokasi di mana kemacetan itu berada.  PERDA 4/2016, khususnya BAB X, pasal 40, memberikan kesempata kepada masyarakkat untuk terlibat secara maksimal dalam mengatasi persoalan kemacetan. Dengan memberikan memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai PERDA 4/2016, BAB X, Pasal 40 diharapakan keterlibatan masyarakat akan mempu mengurai kemacetan di Desa Canggu, khususnya di desa Tibubeneng pada jam-jam tertentu yang merupakan klimaks kemacetan. Dengan metode memberikan ceramah dan pelatihan sederhana cara-cara mengatur lalu lintas, masyarakat dapat membantu mengurai kepadtan lalu lintas di desa Tibubeneng. Melalui Pengabdian Masyarakat ini disadari betapa pentingnya informasi dan keikutsertaanmasyarakat dalam mengurai kepadatan lalu lintas, bukan saja di desa Tibubeneng, tetapi di daerah wisata lainnya yang ada di Bali.
Nomadic Tourism di Desa Canggu: Sebuah Momentum Menuju Deliberasi Kebijakn Pariwisata di Bali Hamel, Victorius Adventius
Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol 6, No 2 (2023): Cakrawarti
Publisher : Universitas Mahendradatta Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jic.v6i2.866

Abstract

Abstrak Kebijakan pariwisata di Bali secara historis sangat bersifat state centered administration model. Sejak era pemerintah orde Baru model kebijakan yang dibangun tidak memberi ruang besar bagi keterlibatan masyarakat Bali secara utuh. Era reformasi seharusnya mampu mengubah hal itu semua. Desa Canggu melalui keberadaan nomadic touris-nya telah memberi warna yang berbeda dalam membangun model kebijakan pariwisata di Bali yang lebih bernuansa community centered model. Meski belum sepenuhnya kebijakan bersifat community centered model tetapi paling tidak fenomena turisme yang terjadi di desa Canggu dengan kebijakan pemerintah desanya telah memberi indikasi adanya pola-pola deliberasi kebijakan publik yang lebih baik pada masa kini dan masa depan. Kata Kunci: Kebijakan, pariwisata, deliberasi, Canggu  Abstract Tourism policy in Bali has historically been a state centered administration model. Since the New Order government era, the policy model that was built did not provide a large space for the involvement of the Balinese people as a whole. The reformation era in Indonesia should be able to change all of that. Canggu Village through the presence of nomadic tourists has given a different color in building a tourism policy model in Bali that is more nuanced in the community centered model. Although the policy is not yet fully community centered model, at least the tourism phenomenon that occurs in Canggu village with the village government's policy has given indications of better public policy deliberation patterns in the present and the future. Keywords: Policy, Tourism, Deliberation, Canggu
Desa Tanpa Desa Adat di Bali: Sebuah Kajian Subaltern (Studi Kasus Desa Blimbingsari – Kabupaten Jembrana dan Desa Pegayaman- Kabupaten Buleleng) Hamel, Victorius Adventius; Sumawidayani, Nyoman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil lokus penelitian kepada dua desa yaitu desa Blimbingsari di Kabupaten Jembrana dan desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng. Kedua desa ini memiliki kekhasan karena berlatar belakang sejarahnya. Desa Blimbingsari berlatar belakang budaya Bali dengan keyakinan masyarakatnya beragama Kristen Protestan, dan desa Pegayaman berbudaya Bali, Jawa dan Bugis berlatar belakang mayoritas beragama Islam. Tata kelola desa di Bali secara umum bersifat dualitas, desa dinas dan desa adat, tetapi di kedua desa ini tata kelola hanya bersifat monolitas (desa dinas). Dinamika dan tantangannya tata kelola menjadi sangat tinggi. Dinamika dan tantangan yang dirasakan oleh desa ini kemudian dilihat sebagai suara-suara yang tidak dapat diungkapkan karena beragam persoalan sosial dan politik. Penelitian ini mengaji terpendamnya usara-suara tersebut sebagai akibat dari hegemonisasi yang terjadi secara sosial dengan mencoba mengungkapkannya melalui empat pendekatan yang akan dilakukan yaitu:  1) Cultural Politics 2) Political Economy 3) Ideology 4) Conscientization.
NEGARA KUAT VERSUS NEGARA LEMAH: SEBUAH KAJIAN TEORETIK Adventius Hamel, Victorius
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v10i2.928

Abstract

pemahamannya. Secara teoretik keduanya bisa saling berkaitan tetapi bisa juga saling bertentangan secara pengertian. Kajian ini mencoba menelusuri setiap makna dari dinamika perdebatan mengenai konsep negara kuat dan negara lemah. Dengan harapan bahwa keduanya dapat dipahami sesuai dengan konteksnya. Indonesia bisa menjadi sebuah negara kuat pada saat menempatkan kekuasaan negara bersamaan dengan kekuatan rakyat. Namun sebaliknya bisa menjadi sebuah negara lemah jika negara atau pemerintah menjadi kekuatan yang mendominasi atau menguasai masyarakat atau sebaliknya.
Implementasi Peraturan Bupati Bangli Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penyesuian Tarif Air Minum Pada Perumda Tirta Danu Arta Luh Putu Astini Citra Dewi Manik; I Dewa Ketut Suryawan; Victorius Adventius Hamel
Policy and Maritime Review VOLUME 3 NO 2
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v3i2.81

Abstract

The Bangli Regency Government, through Perumda Tirta Danu Arta, manages water resources and implements Regency Regulation No. 66 of 2022 concerning Adjustments to Drinking Water Tariffs to improve clean water services and access. However, even though it has only been in effect for a year, this policy has led to complaints from the community regarding tariffs that are considered expensive and late payment penalties. This study aims to examine the implementation of this policy using qualitative methods and George C. Edward III's policy implementation theory (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). The results indicate that communication between Perumda and the community has not been effective, the budget is sufficient but there are no special funds for human resource training, Perumda only acts as a policy implementer without authority over tariffs, and a good organizational structure does not guarantee the success of policy implementation.
DAMPAK SOSIAL DAN POLA PIKIR MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA Mirta, I Wayan; Sudemen, I Wayan; Hamel, Victorius Adventius
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32760

Abstract

Kebijakan-kebijakan yang berbasis lingkungan banyak sekali dirumuskan oleh pemerintah daerah di Bali, baik dalam bentuk PERGUB maupun PERDA. Namun kebijakan-kebijakan ini tidak dapat secara langsung mengatasi persoalan-persoala psikologis yang dihadapi oleh masyarakat khsusunya di daerah-daerah pariwista. Dipahami bahwa dampak pariwisata dapat bersifat positif tetapi juga bersifat negatif, meningkatnya kriminalitas, kemacetan yang parah, munculnya peruahan gaya hidup dan eksklusifitas tempat-tempat wisata adalah sedikit dari dampak negatif pertumbuhan pariwisata. Kondisi itu berdampak juga secara psikologis kepada masyarakat, baik secara individu dan komunal yang harus diantisipiasi dengan cara memperkuat basis-basis pemahaman seperti kesiapan mental, perbaikan stigma, perubahan pola piker dan sudut pandang serta eningkatan kesadaran diri.
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS P3A) PROVINSI BALI Ni Putu Arianta Seftiani seftiani; Victorius Adventius Hamel; Anak Agung Gde Brahmantya Murti
Journal of Contemporary Public Administration Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Contemporary Public Administration (JCPA) - Edisi Mei 2026
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.6.1.2026.65-75

Abstract

Women’s leadership in public organizations has gained increasing attention in public administration studies, particularly within bureaucratic contexts that remain dominated by hierarchical authority structures. Although the representation of women in structural positions has increased, changes in organizational decision-making practices have not always occurred significantly. Most previous studies have focused on the characteristics of women’s leadership styles or comparisons with male leadership, leaving limited attention to how women’s leadership is enacted and negotiated within hierarchical bureaucratic structures. This study aims to analyze how women’s leadership is implemented in decision-making processes and how such practices interact with and are negotiated within the bureaucratic power structure at the Department of Social Affairs, Women’s Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A) of Bali Province. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving leaders and staff. Data were analyzed thematically by drawing on the perspectives of collaborative leadership, relational leadership, and postcolonial feminism. The findings indicate that women’s leadership in Dinsos P3A Bali consistently emphasizes collaborative and relational approaches through open communication, participatory discussion forums, and cross-sectoral coordination involving staff in decision-making processes. However, such involvement tends to be consultative in nature, as strategic decisions remain concentrated within the formal authority of top leadership in a hierarchical bureaucratic structure. This condition suggests that women’s leadership does not fundamentally transform bureaucratic power structures but operates adaptively through collaborative strategies within existing institutional constraints. The novelty of this study lies in its analysis of how women’s leadership is negotiated within hierarchical bureaucratic structures, thereby contributing to public administration scholarship, particularly in understanding the dynamics of power relations and the practices of women’s leadership in bureaucratic organizations.
UNVEILING THE LEVEL OF DIGITAL POVERTY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY ON DIGITAL POVERTY AMONG YOUTH IN DENPASAR CITY Komang Ema Marsitadewi; Victorius Adventius Hamel
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol. 23 No. 02 (2025): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v23i02.12069

Abstract

The advancement of technology today should be accessible to everyone and all segments of society, especially those in their teenage years and productive age. This research explores and seeks to understand how urban adolescents from low-income families perceive and experience digital poverty. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted with adolescents from low-income families who are scholarship recipients. The main goal of this research is to uncover their perspectives on access to digital devices, availability of internet connections, and how they utilize the technology. The findings from the interviews indicate that most informants have limited access to technology, with some only owning mobile phones without laptops or computers, and they often rely on mobile data or public or neighbors' Wi-Fi networks. Nevertheless, some informants did not feel significantly left behind in terms of technological access, although they were aware of the disparity when comparing themselves to more affluent peers. The study also found that the use of digital technology among low-income adolescents is primarily focused on educational purposes, despite the limitations of the technological resources available to them. Given these constraints, this research suggests the importance of increasing equitable digital access and developing digital skills training programs that can help adolescents from low-income families avoid falling further behind in the rapidly advancing digital era.
Tata Kelola Desa Wisata Berkelanjutan melalui Pendampingan di Desa Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Lilik Antarini; I Wayan Sudemen; Victorius Adventius Hamel
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v10i1.27977

Abstract

Pariwisata menjadi salah satu sektor sebagai penyumbang devisa terbesar di Provinsi Bali. Saat ini pengembangan wisata berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan agar pariwisata terus berkembang dengan memperhatikan lingkungan. Permasalahan utama dalam pengembangan pariwisata di Desa Lebih yaitu partisipasi masyarakat dan belum optimalnya partisipasi POKDARWIS. Metode yang dilakukan yaitu dengan Focus Group Disscussion (FGD) yang dilakukan kepada Pemerintah Desa, Kelompok Dasar Wisata (POKDARWIS) dan Masyarakat Desa Lebih. Hasil FGD menunjukkan bahwa Desa Lebih tidak hanya memiliki potensi wisata bahari, tetapi juga potensi hutan desa yang belum tergara secara optimal. Namun demikian, pengembangan objek wisata masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temesi yang berdampak pada pencemaran lingkungan serta belum tersedianya regulasi lokal yang mengatur tata kelola pariwisata desa. Capaian program ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan POKDARWIS dalam diskusi perencanaan pariwisata dan munculnya sejumlah gagasan pengembangan wisata. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi awal berupa kebutuhan penyusunan regulasi desa dan penguatan kelembagaan POKDARWIS sebagai langkah awal pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Lebih, Kabupaten Gianyar.
Co-Authors A. A. Gede Brahmantya Murti Antarini, Lilik Dewa Ketut Suryawan Komang Ema Marsitadewi Luh Putu Astini Citra Dewi Manik Mirta, I Wayan Ni Putu Arianta Seftiani seftiani Sudemen, I Wayan Sumawidayani, Nyoman Suryana, I Nyoman Mangku