Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan Bahrul Ulum; Ahmad Muzawwir
AL - IBRAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/alibrah.v8i2.283

Pembaruan undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari usia 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) Tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang dinilai memiki dampak buruk bagi Kesehatan juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, Namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak adanya karena undang-undang tersebut masih memberikan kesempatan untuk diajukannya dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bangkalan pernah melakukan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan , dan pada tanggal 22 juni 2022 majelis Hakim pemeriksa mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan pemohon (calon suami) dan termohon (calon isteri) telah berpacaran lama sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian theoretical reseach,[1]dengan Pendekatan conseptual dan case approach. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan telah berpacaran lama oleh majelis hakim PA. Bangkalan, telah sesuai dengan prinsip dan kaedah hukum Islam karena mensegerakan perkawinan yang memiliki potensi terjadinya perzinahan dianggap kebutuhan (al hajah) yang berada pada posisi mendesak atau genting (darurat) sehingga wajib didahulukan daripada menunda perkawinan karena batasan usia yg belum terpenuhi secara undang-undang.

MEMBANGUN KARAKTER DAN PRINSIP DIRI DALAM RIWAYAT MUADZ BIN JABAL Ahmad Muzawwir; Kurniyah; Tutik Irawati
GAHWA Vol 3 No 2 (2025): JANUARY-JUNE
Publisher : STIT Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/gahwa.v3i2.548

Penelitian ini menganalisis konsep hak Allah dan hak hamba sebagaimana terdapat dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, serta implementasi pemahaman ini dalam membentuk prinsip diri seorang Muslim dan refleksinya dalam kehidupan modern. Fokus kajian ini adalah menggali makna hak Allah, seperti tauhid dan ibadah, serta hak hamba yang mencakup tanggung jawab sosial dan etika bermasyarakat. Melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, hasil kajian menunjukkan bahwa memahami dan menerapkan hak Allah serta hak hamba menjadi landasan penting dalam membangun prinsip diri yang kokoh. Prinsip ini membantu individu menjalankan kehidupan yang seimbang antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang sering kali menekankan materialisme dan individualisme. Refleksi dari implementasi ini tampak dalam karakter pribadi yang bertakwa, berintegritas, dan mampu membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Revisiting the Legacy of Hafshah bint Umar ibn al-Khattab: Towards a Model of Contemporary Muslimah Education Mukminin, Moh. Amiril; Muzawwir, Ahmad; Sohib, Mubti; Mukit, Abdul; Zahiroh, Amni
Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 16 No. 01 (2025): March
Publisher : STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62730/syaikhuna.v16i02.7705

This study aims to uncover the concept of Muslimah education as reflected in the life of Hafshah bint Umar ibn al-Khattab and to examine the relevance of her exemplary character as a role model for contemporary Muslim women. Amid increasingly complex challenges of the modern era, the exemplary conduct of women in Islamic history is urgently needed as a reference for character education. However, studies that systematically integrate classical Islamic female figures into modern Islamic educational frameworks remain limited. Therefore, a new approach is required to bring forward their legacy as a valuable foundation. This research adopts a qualitative descriptive method through library research, analyzing both classical and contemporary literature. The findings show that Hafshah RA was a prominent shahabiyah known for her love of knowledge, moral resilience, and her significant role in preserving the written Qur’an. Her contribution to hadith transmission and involvement in the social life of the Muslim community reflect her high level of integrity and intellectual capacity. Values such as courage, intelligence, steadfast faith, and social concern are examined in terms of their relevance to current Islamic character education curricula. The novelty of this study lies in its systematic effort to present Hafshah RA as a model of Muslim women’s character that can be integrated into contemporary Islamic education design an approach that has been rarely addressed in previous scholarship. This study concludes that integrating the exemplary legacy of Hafshah RA into character education is essential for shaping morally upright, critically minded, and independent Muslim women.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM LAMA PACARAN SEBAGAI ALASAN MENDESAK MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DINI Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan Bahrul Ulum; Ahmad Muzawwir
AL - IBRAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : STIT Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/alibrah.v8i2.283

Pembaruan undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengubah batas usia minimal perkawinan dari usia 16 (enam belas) Tahun bagi perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) Tahun bagi perempuan ataupun laki-laki. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini yang dinilai memiki dampak buruk bagi Kesehatan juga berpotensi memicu kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia, Namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak adanya karena undang-undang tersebut masih memberikan kesempatan untuk diajukannya dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Bangkalan pernah melakukan pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 354/Pdt.P/2022/PA Bangkalan , dan pada tanggal 22 juni 2022 majelis Hakim pemeriksa mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan pemohon (calon suami) dan termohon (calon isteri) telah berpacaran lama sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai alasan mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian theoretical reseach,[1]dengan Pendekatan conseptual dan case approach. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan telah berpacaran lama oleh majelis hakim PA. Bangkalan, telah sesuai dengan prinsip dan kaedah hukum Islam karena mensegerakan perkawinan yang memiliki potensi terjadinya perzinahan dianggap kebutuhan (al hajah) yang berada pada posisi mendesak atau genting (darurat) sehingga wajib didahulukan daripada menunda perkawinan karena batasan usia yg belum terpenuhi secara undang-undang.

MEMBANGUN KARAKTER DAN PRINSIP DIRI DALAM RIWAYAT MUADZ BIN JABAL Ahmad Muzawwir; Kurniyah; Tutik Irawati
GAHWA Vol. 3 No. 2 (2025): JANUARY-JUNE
Publisher : STIT Al - Ibrohimy Bangkalan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61815/gahwa.v3i2.548

Penelitian ini menganalisis konsep hak Allah dan hak hamba sebagaimana terdapat dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, serta implementasi pemahaman ini dalam membentuk prinsip diri seorang Muslim dan refleksinya dalam kehidupan modern. Fokus kajian ini adalah menggali makna hak Allah, seperti tauhid dan ibadah, serta hak hamba yang mencakup tanggung jawab sosial dan etika bermasyarakat. Melalui metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, hasil kajian menunjukkan bahwa memahami dan menerapkan hak Allah serta hak hamba menjadi landasan penting dalam membangun prinsip diri yang kokoh. Prinsip ini membantu individu menjalankan kehidupan yang seimbang antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang sering kali menekankan materialisme dan individualisme. Refleksi dari implementasi ini tampak dalam karakter pribadi yang bertakwa, berintegritas, dan mampu membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

SHOLAWAT SEBAGAI REFLEKSI GERAKAN POSITIF DALAM LINGKUNGAN SOSIAL MASYARAKAT; ANALISIS HADIS RIWAYAT IMAM AHMAD Muzawwir, Ahmad
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7432

Fenomena majelis shalawat di era digital telah mengalami transformasi dari sekadar forum dzikir menjadi ruang ekspresi religius yang megah dan viral. Video-video di media sosial menunjukkan ribuan jamaah yang berkumpul dalam atmosfer panggung, lighting, dan sound system yang menyerupai konser. Di satu sisi, ini memperlihatkan antusiasme generasi muda dalam mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Namun di sisi lain, muncul diskusi kritis terkait bentuk ekspresi keagamaan yang mulai melebur dengan budaya populer.Tulisan ini mengkaji fenomena tersebut dengan pendekatan fenomenologi sosial dan kajian hadis. Pendekatan fenomenologi, khususnya dari Alfred Schutz, digunakan untuk membaca keterlibatan kolektif jamaah sebagai konstruksi makna sosial yang saling terhubung. Sedangkan pendekatan kajian hadis menelusuri otoritas dan makna normatif dari hadis riwayat Abu Thalhah dalam Musnad Ahmad serta hadis-hadis lain yang relevan. Dari kajian ini ditemukan bahwa shalawat bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan spiritual yang mendalam. Namun, perlu ada kesadaran bersama untuk menjaga adab dan ruh ibadah dalam semangat dakwah kekinian. Majelis shalawat idealnya menjadi ruang dakwah yang merangkul semangat modern tanpa kehilangan kedalaman tradisi.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search