Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Kerangka Hukum, Permasalahan Implementasi, dan Strategi Reformasi Citra Nasir
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 2 No 2 (2025): Agustus (In Press)
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sehingga masih menimbulkan permasalahan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif yang bertujuan untuk mengetahui dampaknya terhadap penerapan kebijakan dan informasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dinilai belum jelas dan tepat sasaran yang diakibatkan permasalahan pendataan dan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang belum jelas dan tepat sasaran. Kemudian penyaluran yang kerap menimbulkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langkah. Sehingga yang harus menjadi perhatian pemerintah yakni buruh tani harus dijamin untuk meperoleh subsidi pupuk bersama pemilik lahan (yang juga menggarap), peningkatan pemberdayaan petani dan menguatakan pengawasan dan penindakan. Bagaimanapun tujuan kebijakan pupuk bersubsidi untuk memastikan pembangunan ekonomi di sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani penerima subsidi.
Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Maladministrasi Pelayanan Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara Citra Nasir; Andi Fatmawaty Syam
HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary Vol. 4 No. 3 (2026): HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/hijm.v4i3.5694

Abstract

Maladministration in public services remains a problem that has the potential to reduce the quality of governance and trigger corrupt practices. Therefore, accountable oversight is needed through the Ombudsman of the Republic of Indonesia as a public service supervisory institution. This study aims to analyze the accountability of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in resolving public service maladministration in 2022 from the perspective of state administrative law. The study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrine, Ombudsman reports, and scientific literature, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the Ombudsman's accountability is realized through a mechanism for receiving and examining public reports, self-initiated investigations, issuing corrective recommendations, and reporting on institutional performance. Politically, the Ombudsman has an independent position and is free from power intervention. Financially, the institution's accountability is reflected in the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) from the Republic of Indonesia Audit Board consecutively since 2016. Legally, the Ombudsman acts as an administrative oversight instrument in preventing abuse of authority and strengthening the principles of good governance in public services.
Dynamics of Access to Justice for Marginalized Communities in Urban Green-Space Utilization Conflicts During Ongoing Social and Environmental Transitions Andes Robensyah; Citra Nasir; Nicat Kamran Mammadov
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 1 No. 3 (2024): International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v1i3.258

Abstract

Urban green-space conflicts have emerged as a significant challenge for marginalized communities, exacerbating existing social and environmental inequalities in cities undergoing rapid urbanization and environmental transitions. This study explores the dynamics of access to justice for marginalized groups in the context of urban green-space conflicts, focusing on the barriers they face and the enabling factors that improve their ability to access legal remedies. Through a socio-legal research design, data was collected using surveys, case reviews, and stakeholder interviews, which were analyzed to identify key physical, socio-economic, and institutional barriers that hinder equitable access to green spaces. Findings revealed that marginalized communities often experience physical barriers such as limited proximity to green spaces, socio-economic disparities that prevent them from accessing legal resources, and institutional constraints, including discriminatory urban planning policies. Despite these challenges, enabling factors such as legal aid networks, participatory forums, and inclusive urban planning policies emerged as crucial elements in improving access to justice for these communities. Moreover, the study examined the impact of social and environmental transitions, such as urbanization and climate change, on justice outcomes, showing that these transitions can either exacerbate or alleviate barriers depending on how policies are implemented. The study emphasizes the need for policy reforms that promote equity in urban planning and legal aid systems, ensuring that marginalized communities are included in decision-making processes. Future research should explore the impact of environmental justice policies in global contexts and investigate new legal frameworks to address the specific needs of vulnerable populations.
KAJIAN YURIDIS PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SPN POLDA SULSEL Heriyanto; Nursyamsi Ichsan; Citra Nasir
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6350

Abstract

Peningkatan kompetensi penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu faktor penentu bagi terciptanya penegakan hukum profesional dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta kendala dalam peningkatan kompetensi penyidik yang diselenggarakan pada Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket berbasis Google Form kepada responden yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta pelatihan sebanyak 37 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berada pada kategori memadai, yang ditunjukkan oleh penguasaan terhadap tugas dan fungsi kepolisian, prosedur penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang tersebut masih terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kompetensi penyidik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.