Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Unes Law Review Yuridika Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Sinar Aju Wulandari
Universitas Airlangga
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
REGISTRASI LAHAN SEBAGAI SYARAT TRACEBILITY DARI CERTIFICATE OF ORIGIN UNTUK EKSPOR: STUDI PORANG DESA KEPEL KECAMATAN KARE-MADIUN A Indah Camelia; Masitoh Indiriani; Sinar Aju Wulandari
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Panrita Abdi - Oktober 2023
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v7i4.24053

Abstract

Madiun has a superior agricultural commodity with a substantial export share, namely Porang. The fundamental problems experienced by Gapoktan partners (Farmers Association) 'Sarwo Asih'  Kepel Village, Kare – Madiun. The farmers' lack of knowledge of the Certificate of Origin (COO) as an export requirement decreased product competitiveness on the global level. Consequently, Madiun’s Porang demand dropped dramatically, which caused financial loss to farmers. This community service will be carried out within two (2) years. The first year of service aims to increase and strengthen partners' knowledge of the registration of agricultural land and the basic knowledge and benefit of having a COO of Porang. In the second year, they were focused on assisting the COO's registration of Porang's product for export. The first-year output targets are Increasing and strengthening the knowledge of the partner (Porang farmer) on the COO of ‘Porang Asli Madiun’ to strengthen the local economy and income, improve their life quality, and register Porang agricultural land.  ---  Kabupaten Madiun memiliki komoditas varietas unggulan pertanian yang memilik pangsa ekspor yang sangat besar yakni Porang. Permasalahan mendasar yang dialami oleh mitra Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) ‘Sarwo Asih’ Desa Kepel Kec. Kecamatan Kare Kabupaten Madiun adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya Certificate of Origin (COO) sebagai syarat ekspor untuk meningkatkan daya saing produk ditingkat global. Hal ini berakibat turunnya daya saing harga produk serta terhambatnya kegiatan ekspor.  Pengabdian masyarakat ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu dua (2) tahun. Dimana tahun pertama pengabdian ditujukan untuk peningkatan dan penguatan pengetahuan mitra akan pendaftaran lahan pertanian serta pendaftaran COO produk andalan Porang. Kemudian pada tahun kedua, pengabdian di titik beratkan untuk pendampingan pendaftaran COO produk andalan Porang sebagai syarat ekpor. Target luaran tahun pertama pada pengabdian ini adalah: Peningkatan dan penguatan pengetahuan kelompok petani porang mitra tentang COO produk andalan porang asli madiun guna penguatan ekonomi local, peningkatkan kualitas hidup dan ekonomi mitra, serta pendaftaran lahan pertanian Porang.
ASEAN States Cooperation in the Control and Prevention of Illicit Drugs Trafficking Sinar Aju Wulandari; Putri Kirana
Yuridika Vol. 38 No. 3 (2023): Volume 38 No 3 September 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i3.44872

Abstract

The high modus operandi and increasing technological sophistication have implicate the transnational movement of illicit drug trafficking. The phenomenon of increased narcotics crime cases poses a threat to countries, including those in the ASEAN region. This type of crime poses a threat to the production and trade of illegal drugs. ASEAN, as a regional organization in Southeast Asia, is still facing several challenges, particularly the commitment of its member countries to combating illicit drug trafficking. Aside from funding issues, geographical location, cultural challenges, and social customs are all factors influencing the speed with which narcotics are handled. Several programs were initiated by each country in the ASEAN region with the primary goal of collaborating to reduce narcotics distribution and abuse. This article aims to analyze the sustainability of the ASEAN 2015 Drug-Free Program and the role of UNODC in the ASEAN region. The normative legal research method was used in this article, with primary and secondary legal sources. The article concludes that the program for dealing with narcotics crime begins with the ASEAN drug-free declaration, which harmonizes member countries' perspectives through their representatives to eliminate the cultivation, consumption, and trade of narcotics across national borders. As an international organization, UNODC (United Nations Office on Crime and Drugs) exists to facilitate cooperation and coordination through programs initiated with special narcotics agencies from each member country. Coordination between the two organizations is critical for the successful implementation of the program that has been initiated.
PRINSIP THE PROVINCE OF ALL MANKIND DALAM PENDAFTARAN SPACE OBJECTS KE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY Fitrillah I. Hi. Subur; Sinar Aju Wulandari
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 8 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v8i1.16899

Abstract

Penggunaan ruang angkasa yang sesuai dengan Pasal 1 Outer Space Treaty adalah penggunaan ruang angkasa dengan memenuhi prinsip the province of all mankind. Akan tetapi, pengaturan-pengaturan mengenai ruang angkasa belum mencakupi semua permasalahan yang saat ini terjadi. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran space objects dalam pengaturannya di Registration Convention dan ITU Convention telah dilakukan berdasarkan prinsip the province of all mankind. ITU memastikan dengan benar negara-negara dapat melaksanakan pendaftaran dan peluncuran space objects nya sesuai dengan ketentuannya. Penyelesaian sengketa pendaftaran space objects yang dapat digunakan dalam ITU Convention juga sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dengan melalui arbitrase.
Persekongkolan Pelaku Usaha Produsen Mesin Industri Terhadap Kebocoran Rahasia Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Sinar Aju Wulandari; Ihsan Wibisana Adindi; Ria Setyawati
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y2jd0n15

Abstract

Kasus dugaan persekongkolan antara PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan PT Unique Solutions Indonesia menyoroti isu penting dalam hukum persaingan usaha, khususnya terkait kebocoran rahasia perusahaan yang berpotensi melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fokus utama kajian ini adalah untuk menelaah apakah tindakan tersebut termasuk bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha dan bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani serta menjatuhkan sanksi terhadap persekongkolan yang menyebabkan kebocoran rahasia perusahaan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis melalui penafsiran gramatikal, dan sistematis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur ilmiah. Teori hukum persaingan usaha dan perlindungan rahasia dagang digunakan sebagai landasan dalam memahami keterkaitan antara persekongkolan dan perlindungan informasi bisnis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum yang komprehensif terkait bentuk-bentuk persekongkolan yang dilarang serta mekanisme penanganannya.
Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kartel di Pasar Sebagai Bentuk Persaingan Bisnis Yang Adil Sinar Aju Wulandari
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5g23c444

Abstract

Keberadaan pasar bebas berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, salah satunya memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk berinovasi di pasar sehingga mampu menciptakan daya saing dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun, dalam dunia pasar, masih ada Perjanjian Kartel yang merupakan awal dari bentuk penurunan tingkat kesejahteraan konsumen dalam lingkup pasar. Kesejahteraan konsumen dalam persaingan usaha memberikan peluang dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjaga kepentingan publik dan efisiensi ekonomi. Kegiatan bisnis dari waktu ke waktu semakin kompetitif dan cenderung memotivasi pelaku usaha untuk mencari cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar adalah masih ada beberapa pelaku usaha yang bersaing secara tidak adil sehingga salah satu pihak, baik pelaku usaha lain maupun konsumen, menjadi korban. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan tersebut, yaitu Pertama, ciri-ciri bukti kartel bentuk pengampunan bagi pihak terlapor yang ikut membantu proses pengungkapan kasus kartel yang sulit diungkap oleh penegak hukum persaingan usaha seperti dugaan kartel atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Kemudian, penerapan upaya hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha dalam analisis kasus kelangkaan minyak goreng adalah untuk mengatasi kehebohan masyarakat atas kelangkaan suatu produk dan kenaikan harga yang mengganggu kebutuhan konsumen sehingga menjaga iklim ekonomi yang kondusif dan tidak menimbulkan kasus kartel minyak goreng lainnya seperti Putusan Perkara Nomor 15/ICCU-I/2022 yang menghukum 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan dengan denda sebesar Rp71,28 Miliar. Dengan demikian, konsumen akan sejahtera dan pelaku usaha akan memiliki efek jera untuk melaksanakan perjanjian kartel dalam dunia persaingan usaha di Indonesia dengan penegakan hukum persaingan usaha.
Analisis Praktik Persengkongkolan Dalam Pengadaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sinar Aju Wulandari; Hanidar Surya Ningrum
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2gp7x778

Abstract

Kemungkinan terjadinya praktik persekongkolan tender dalam kegiatan pengadaan atau tender barang dan/atau jasa sangat tinggi. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah selaku panitia tender. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktik persekongkolan tender dalam pengadaan Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terkait pasar bersangkutan dan pembuktian yang telah dilakukan oleh KPPU sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap kasus dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2023, terbukti adanya persekongkolan tender di dalamnya. Namun, apabila dibandingkan dengan penanganan kasus persekongkolan tender di Singapura, KPPU perlu mempertimbangkan kembali penggunaan pendekatan, indirect evidence dan leniency program dalam penanganan kasus persekongkolan tender di Indonesia.
The Obligations and Rights to Obtain Compensation as a Result of the Space Objects Discovery Sinar Aju Wulandari; Izzah Khalif Raihan Abidin; Zainal Abidin Achmad; Muhammad Ardy Prakoso
Jurnal Sosial Humaniora Vol 16 No 2 (2023)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24433527.v16i2.17440

Abstract

Indonesia, as a nation where foreign space objects are discovered, holds theright to seek compensation, thereby addressing the country's claims toreinstate pre-damage conditions. Under international regulations, anycountry launching objects into outer space from its territory or launchfacilities assumes responsibility for damages incurred in other nations. Thisresearch employs a qualitative legal research methodology, employing bothstatutory and conceptual approaches. The statutory method scrutinizes lawspertinent to the identified legal concerns. The primary sources encompass the1967 Treaty on the Principles Governing State Activities in SpaceExploration and Utilization, including the Moon and Celestial Bodies, andIndonesia's Law Number 16 of 2002, Gazette Number 34 of 2002,Supplement State Gazette No. 4195. The study's findings highlight that the1968 Rescue Agreement broadened a state's obligations concerning astronautrescue, recovery, and repatriation, extending these responsibilities toencompass the return of space objects for exploration purposes. Therepatriation of foreign space objects mandates compensation for any damageresulting from the descent of celestial bodies. Therefore, Indonesia, underinternational legal frameworks, can pursue restitution for damages caused byspace objects from other nations, ensuring accountability and restoration ofaffected conditions.
Co-Authors A Indah Camelia Abidin, Izzah Khalif Raihan Fitrillah I. Hi. Subur Hanidar Surya Ningrum Ihsan Wibisana Adindi Masitoh Indiriani Muhammad Ardy Prakoso Putri Kirana Setyawati, Ria Zainal Abidin Achmad