Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KECERDASAN BUATAN (AI) DI INDONESIA Ide Prima Hadiyanto
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6438

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum perdata yang muncul seiring dengan perkembangan dan implementasi pesat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia. Perkembangan AI menghadirkan peluang inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan mendasar dalam kerangka hukum perdata yang ada. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti tanggung jawab, kontrak, kepemilikan, dan perlindungan data pribadi diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks penggunaan AI. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi potensi munculnya bentuk-bentuk baru hubungan hukum dan sengketa yang melibatkan sistem AI, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi ini. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap perkembangan regulasi AI di negara lain, artikel ini mengidentifikasi isu-isu krusial dan memberikan rekomendasi awal untuk pembentukan kerangka hukum perdata yang mampu mengakomodasi inovasi AI sekaligus melindungi kepentingan berbagai pihak di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap interaksi antara hukum perdata dan teknologi AI adalah esensial untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berkeadilan di Indonesia.

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PT AFI FARMA TERHADAP KONSUMEN SIRUP PARACETAMOL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Siti Mutmainah; Oktavira Ayu Atmanegara; Winda Ayu Agustin; Ide Prima Hadiyanto
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7312

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum PT Afi Farma atas dampak buruk yang dialami konsumen akibat konsumsi sirup paracetamol, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Perusahaan farmasi wajib bertanggung jawab atas keamanan produk yang mereka hasilkan. Dalam kasus PT Afi Farma, ditemukan penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK, PT Afi Farma memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Pasal 28 mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran standar mutu. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum untuk melindungi konsumen melalui tindakan preventif dan represif yang diawasi oleh BPOM. Temuan ini berkontribusi pada penguatan mekanisme perlindungan konsumen dan peningkatan akuntabilitas perusahaan farmasi di Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DALAM PERSIDANGAN HUKUM ACARA PERDATA Ide Prima Hadiyanto
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7294

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia di tengah pesatnya digitalisasi dokumen. Meskipun dokumen elektronik (termasuk yang ditandatangani secara digital) diakui keabsahannya, sering timbul perdebatan di persidangan mengenai kedudukannya sebagai alat bukti otentik atau di bawah tangan. Permasalahan sentral yang diangkat Adalah : Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam persidangan perdata, serta apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menilai keabsahan dan keasliannya berdasarkan hukum pembuktian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan sertifikat elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah pada akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Namun, dalam praktik persidangan, sering terjadi pergeseran penilaian di mana hakim cenderung menganggapnya sebagai alat bukti surat di bawah tangan jika validitas teknisnya diragukan atau gagal dibuktikan. Tantangan utama terletak pada aspek non-repudiasi dan kebutuhan akan ahli forensik digital untuk memverifikasi keaslian, yang seringkali belum terintegrasi optimal dalam prosedur persidangan perdata.

Sosialisasi Desa Panduan Hukum Waris Kepastian Hak Tanah Sawah serta Kontrak Sewa dan Pinjam yang Sah Ide Prima Hadiyanto; Rindang Gici Oktavianti
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 2 (2026): Februari - Agustus
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i2.8238

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum warga desa mengenai prosedur pembagian waris, kepastian hak atas tanah sawah, serta legalitas kontrak sewa dan pinjam lahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan sering kali memicu sengketa di kemudian hari. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif yang meliputi ceramah hukum, diskusi kelompok, dan bedah studi kasus nyata di lingkungan desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman warga yang signifikan, terlihat dari kenaikan nilai rata-rata posttest dibandingkan pretest. Warga kini lebih memahami pentingnya sertifikasi tanah sebagai bukti hak yang sah serta urgensi pembuatan kontrak tertulis dalam transaksi sewa-menyewa guna menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik sosial di masyarakat.

EDUKASI HUKUM LALU LINTAS UNTUK MENCEGAH PELANGGARAN DAN KECELAKAAN PADA PELAJAR DAN MAHASISWA Rindang Gici Oktavianti; Ide Prima Hadiyanto
PARADIGMA PENGABDIAN Vol 2 No 2 (2025): Edisi: Juli
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/paradigma.v2i2.7500

Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas pada usia pelajar masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam upaya peningkatan keselamatan berkendara di Indonesia. Minimnya pengetahuan mengenai aturan berlalu lintas serta rendahnya kesadaran hukum sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran yang berdampak pada risiko kecelakaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum lalu lintas melalui kegiatan edukasi yang terstruktur dan interaktif. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi, pemutaran video edukatif, serta sesi tanya jawab mengenai aturan dasar lalu lintas, kewajiban pengendara, dan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, terlihat dari perbandingan skor sebelum dan sesudah edukasi, serta meningkatnya kesadaran pelajar untuk mematuhi aturan berkendara. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas beserta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menumbuhkan budaya tertib lalu lintas sejak usia sekolah serta menjadi dasar bagi program keberlanjutan dalam upaya pencegahan kecelakaan di kalangan pelajar.

MENGENAL SERTA MENYUSUN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Ide Prima Hadiyanto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7408

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat seringkali terkendala oleh minimnya literasi hukum prosedural. Banyak warga menghadapi kebingungan ketika harus berurusan dengan sengketa perdata, terutama dalam memahami dan menyiapkan dokumen hukum dasar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan tujuan utama memberikan edukasi dan pelatihan praktis kepada Calon Advokat atau para Juris profesional dibidang hukum mengenai dua dokumen krusial : Surat Kuasa dan Surat Gugatan. Fokus kegiatan adalah membekali peserta dengan pemahaman (aspek "mengenal") dan keterampilan teknis (aspek "menyusun") yang memadai. Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif, yang menggabungkan sesi penyuluhan (ceramah interaktif), diskusi studi kasus, dan simulasi praktik terbimbing. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan di antara peserta mengenai fungsi, jenis, dan struktur anatomi Surat Kuasa, serta pemahaman mengenai komponen esensial (posita dan petitum) dalam sebuah Surat Gugatan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kapabilitas awal dalam merancang draf sederhana kedua dokumen tersebut. Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan percaya diri dalam menavigasi proses awal penyelesaian sengketa perdata, sehingga meningkatkan akses mereka terhadap keadilan.

SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 KABUPATEN SITUBONDO Rindang Gici Oktavianti; Ide Prima Hadiyanto; Abdurrahman Muqsith; Arifan Oktafianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Situbondo.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search