Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENDAMPINGAN MANAJEMEN EKSTRAKURIKULER MARINE ENTREPRENEUR SCHOOL(MES) BERBASIS INOVASI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DI SMPN 4 PANARUKAN SATAP Ani Listriyana; Nurul Amalia Silviyanti; Vidya Pratiwi; Muhammad Yusuf Ibrahim
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v9i2.7531

Abstract

Abstrak Pengabdian ini menitikberatkan pada penguatan manajemen ekstrakurikuler Marine Entrepreneur School (MES) di SMPN 4 Panarukan SATAP dengan pendekatan inovasi pesisir dan keterlibatan masyarakat. MES memiliki dua pilar utama: Aksi Peduli (kepedulian lingkungan pesisir) dan Aksi Preneur (wirausaha berbasis sumber daya pesisir). Inovasi plasbut hybrid ecotech (PHET) sebagai teknologi ramah lingkungan telah diperkenalkan pada pengabdian sebelumnya; pada kegiatan ini fokus diarahkan pada manajemen ekskul agar program MES berjalan sistematis dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan mencakup pendampingan struktur organisasi, penyusunan SOP, sosialisasi dengan masyarakat, serta refleksi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman manajerial siswa dan guru, sinergi dengan ekskul Pramuka dan Jurnalistik, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pemanfaatan limbah. Tindak lanjut penting dari program ini adalah ditetapkannya pengolahan plasbut paving block dengan alat PHET sebagai ko-kurikuler sekolah yang terintegrasi ke berbagai mata pelajaran, sehingga inovasi lingkungan tidak hanya berada pada ruang ekstrakurikuler, tetapi menjadi bagian operasional pembelajaran sekolah. Kata kunci: manajemen ekstrakurikuler; MES; PHET; keterlibatan masyarakat; ko-kurikuler pesisir Abstract This community service program focuses on strengthening the management of the Marine Entrepreneur School (MES) extracurricular activity at SMPN 4 Panarukan SATAP through a coastal innovation approach and community engagement. MES is built on two main pillars: Aksi Peduli (coastal environmental awareness) and Aksi Preneur (entrepreneurship based on coastal resources). The Plasbut Hybrid Ecotech (PHET), an environmentally friendly technology, had been introduced in a previous program; in this activity, the emphasis is directed toward improving extracurricular management to ensure that MES operates systematically and sustainably. The implementation methods include organizational structure mentoring, SOP development, community outreach, and reflection and sustainability planning. The results indicate improved managerial understanding among students and teachers, strengthened synergy with the Scout and Journalism extracurriculars, and increased community awareness of waste utilization potential. A key follow-up to this program is the formal adoption of plasbut paving block production using the PHET device as a school co-curricular activity integrated into various subjects, ensuring that environmental innovation does not remain solely within extracurricular spaces but becomes part of the school’s operational learning process. Keywords: extracurricular management; MES; PHET; community engagement; coastal co-curricular program
LITERASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUK BUDAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Muhammad Yusuf Ibrahim; Abdul Halim; Syafira Nundri Antari; Mohammad Nurman
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6812

Abstract

Literasi hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), literasi hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus serta melindungi karya intelektualnya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana literasi hukum membentuk budaya hukum yang mendukung pengurusan HKI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum berbanding lurus dengan lemahnya budaya hukum pengurusan HKI, yang pada akhirnya berimplikasi pada maraknya pelanggaran hak cipta dan minimnya perlindungan karya. Oleh karena itu, literasi hukum perlu dikembangkan secara sistemik melalui pendidikan, media, dan dukungan institusional negara.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Oleh PDAM Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Muhammad Yusuf Ibrahim; Latifatus Zahro; Dena Dwi Saputra; Maulina Nur Azizah
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kerugian yang timbul akibat buruknya kualitas air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kualitas air yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat membahayakan masyarakat dan mencerminkan pelanggaran terhadap hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi terhadap beberapa putusan pengadilan terkait sengketa antara konsumen dan PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban PDAM apabila terjadi kerugian. Selain itu, PDAM juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup kompensasi, tetapi juga menjamin hak atas informasi, kenyamanan, dan keamanan konsumen. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen air bersih harus dilaksanakan secara menyeluruh sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan publik yang berkualitas.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA DI RAK DISPLAY PT. INDOMARCO KUPANG Zahro Viona Azizah; Alvi Laili Rhomadina; Muhammad Yusuf Ibrahim
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perbedaan harga antara harga yang tercantum di rak display dan harga yang tercatat di struk pembayaran di PT Indomarco cabang Kota Kupang. Kasus perbedaan harga ini berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang terkait dengan perlindungan konsumen, kususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indomarco di Kota Kupang memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbedaan harga tersebut, yang dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pengelolaan informasi harga. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan penerapan mekanisme preventif dan represif yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan meningkatkan pengawasan internal serta penggunaan teknologi untuk memperbarui harga secara otomatis, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan.
Rekontruksi Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Deepfake Berbasis Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Muhammad Yusuf Ibrahim; Ananda Dila Agustin; Delafia Dayu Permaisuri
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8155

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi manipulasi digital berbasis algoritma deep learning yang mampu menciptakan konten audio-visual sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang seni dan hiburan, deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan, khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna teknologi deepfake dalam konteks hukum pidana Indonesia, serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan pidana sebagai respons terhadap perkembangan teknologi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU ITE, serta literatur hukum dan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, belum terdapat pengaturan khusus terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana yang meliputi kriminalisasi eksplisit terhadap penyalahgunaan deepfake, perluasan pertanggungjawaban pidana, serta penguatan instrumen pembuktian digital. Reformulasi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi manusia dalam ruang digital, sekaligus memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi yang disruptif
PELATIHAN METODE PENULISAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KARYA ILMIAH Muhammad Yusuf Ibrahim; Irwan Yulianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7720

Abstract

Penulisan skripsi merupakan tahap akhir yang bersifat krusial dalam menentukan keberhasilan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dalam menyelesaikan pendidikan sarjana. Skripsi tidak hanya menjadi syarat akademik kelulusan, tetapi juga mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan metode penelitian hukum secara ilmiah. Namun, pada praktiknya masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam merumuskan permasalahan hukum, menentukan jenis dan pendekatan penelitian hukum, mengelola bahan hukum, serta menyusun sistematika dan teknik penulisan skripsi sesuai dengan kaidah ilmiah dan pedoman akademik. Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas karya ilmiah mahasiswa dan memperpanjang masa studi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mahasiswa Ilmu Hukum dalam menerapkan metode penulisan skripsi secara sistematis, logis, dan sesuai dengan standar akademik. Sasaran kegiatan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang sedang mempersiapkan proposal skripsi. Metode pelaksanaan meliputi ceramah untuk penguatan konsep metodologi penelitian hukum, diskusi interaktif untuk pendalaman materi, serta praktik penyusunan proposal skripsi sebagai bentuk pendampingan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap perbedaan dan penerapan metode penelitian hukum normatif dan empiris, kemampuan merumuskan masalah hukum secara tepat, serta keterampilan dalam menyusun sistematika dan teknik penulisan ilmiah yang baik dan benar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum serta mendukung tercapainya penyelesaian studi tepat waktu.
Penguatan Kesadaran Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui Program International Community Service di Saiburi Chaengrakarn School Thailand Muhammad Yusuf Ibrahim; Syafira Nundri Antari
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 2 (2026): Februari - Agustus
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i2.8861

Abstract

Perkembangan inovasi, kreativitas, dan transformasi digital telah meningkatkan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan hukum. Namun, tingkat pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan pendidikan masih relatif terbatas, khususnya terkait jenis-jenis HKI, manfaat pendaftaran, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kondisi tersebut mendorong perlunya kegiatan edukasi yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan aset intelektual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual kepada guru dan mahasiswa di Saiburi Chaengrakarn School, Thailand melalui program International Community Service. Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas guru dan mahasiswa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan sosialisasi melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mengenai konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, merek, paten, desain industri, serta rahasia dagang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh rangkaian program terlaksana dengan baik dan memperoleh partisipasi aktif dari peserta selama sesi diskusi. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap karya intelektual sebagai bagian dari pengembangan inovasi dan kreativitas. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi internasional antara perguruan tinggi dan institusi pendidikan luar negeri.