Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Mandalika Journal of Business and Management Studies Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM International Journal of Social, Economic, and Business JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Muhammad Agus Muljanto
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Budaya Dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA OLEH POKDARWIS KENCANA PADA DESA WISATA ADAT OSING KEMIREN BANYUWANGI Vivin Ary Syabella; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Caraka Prabu Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3645

Abstract

Pokdarwis adalah lembaga yang merupakan bentuk realisasi dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tentang sadar wisata. Pokdarwis merupakan kelembagaan yang keberadaannya ada pada tingkat masyarakat dan anggotanya merupakan pelaku kepariwisataan yang memiliki rasa peduli serta tanggung jawab dan memiliki peran sebagai pengerak dalam mendorong munculnya iklim kondusif pada tumbuh kembang kepariwisataan serta dapat mewujudkan Sapta Pesona. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang pengembangan destinasi pariwisata oleh Pokdarwis Kencana pada Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi data, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teori pengembangan destinasi pariwisata dari Sedarmayanti (2018) yang didalamnya meliputi 5 (lima) elemen pengembangan destinasi pariwisata, kelima elemen tersebut yaitu Daya Tarik Wisata, Atraksi, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Wisata, Aksesibilitas, dan Brand Images. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh Pokdarwis Kencana pada Desa Wisata Adat Osing Kemiren telah sesuai dengan elemen pengembangan destinasi pariwisata oleh Sedarmayanti (2018) yaitu 1) Daya Tarik Wisata. 2) Atraksi 3) Fasilitas Wisata dan Fasilitas Umum 4) Aksesibilitas 5) Brand Images. Akan tetapi, terdapat beberapa elemen yang masih belum maksimal yaitu pada elemen aksesibilitas yang diketahui di beberapa titik lokasi wisata dengan akses jalan yang terjal dan mengkhawatirkan jika dilalui wisatawan pada musim hujan, belum adanya transportasi umum, dan elemen fasilitas wisata yaitu toilet yang masih kurang jumlahnya dan belum adanya toko oleh-oleh atau cinderamata.
Evaluation of Bawaslu Sidoarjo’s Recommendatory Authority inHandling Village Head Neutrality Violations in the Perspective ofBridgman and Davis Theory Nur Aini Fatjeriyah; Muhammad Agus Muljanto
International Journal of Social, Economic, and Business Vol. 2 No. 3 (2026): March 2026
Publisher : Lavish Opulent Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65688/ijseb.v2i3.144

Abstract

This research evaluates the recommendatory authority of the SidoarjoRegency Election Supervisory Body (Bawaslu) in addressing neutralityviolations involving twelve village heads in Buduran District during the 2024General Election. While Bawaslu procedurally performed its functions withprofessional rigor, a significant asymmetry exists between the burden ofmaterial evidence and the restrictive nature of sanctioning enforcement.Grounded in the policy evaluation framework of Bridgman and Davis (2000),comprising input, process, output, and outcome indicators. This descriptivequalitative study identifies a "regulatory escape" from the Election Law to theVillage Law, which inadvertently diminishes legal substance. The resultsshow that the "process" indicator follows the rules of due process of law, butthe "outputs" turn into nothing more than symbolic administrativepunishments. Consequently, the purely recommendatory nature of thisauthority fails to produce a deterrent effect, necessitating regulatoryamendments to empower Bawaslu with independent executorial mandates.  
Implementation Of Free Trademark Registration Facilitation For MSMe’s In Surabaya Aulia Rahmah Hidayat; Muhammad Agus Muljanto
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 03 (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) (SI)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v10i03.286

Abstract

. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in regional economic development; however, the administrative process of trademark registration remains underutilized among MSME actors. Limited understanding of registration procedures, document requirements, and trademark classification often becomes an obstacle to participation in the registration system. To improve administrative accessibility and encourage greater participation, the Surabaya City Government, through the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises and Trade, implements a free trademark registration facilitation program for MSMEs. This study aims to analyze the implementation of the trademark registration facilitation system in Surabaya using George C. Edwards III’s policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the implementation of the administrative registration system has been carried out relatively well but has not yet reached optimal performance. In the communication aspect, outreach activities and inter-agency collaboration have supported information dissemination, although many MSMEs still encounter difficulties in understanding registration procedures and trademark classification. Resource limitations, including restricted facilitation quotas and limited personnel, also affect service effectiveness. Meanwhile, responsive service practices, established operating procedures, and institutional coordination have contributed positively to administrative implementation. Strengthening communication, expanding service capacity, and improving administrative coordination are necessary to optimize trademark registration services for MSMEs.
Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Lukman Hakim; Muhammad Agus Muljanto
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 1 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i1.771

Abstract

Pengelolaan arsip dinamis berperan penting dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas organisasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan arsip dinamis pada Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur serta mengidentifikasi hambatan dan upaya perbaikannya dalam perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan teori pengelolaan arsip dinamis Sambas Ali Muhidin dan Hendri Winata, yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dinamis telah dilaksanakan dan mencakup seluruh tahapan pengelolaan arsip. Jenis arsip yang dikelola meliputi dokumen keuangan atau hibah, dan dokumen teknik, dengan arsip dana hibah sebagai arsip yang paling dominan. Pengelolaan arsip telah didukung oleh SOP kearsipan tertulis, namun dalam praktik digunakan SOP sederhana. Pemeliharaan arsip dilakukan di bidang dan record center serta didukung oleh aplikasi SIAPBAH. Hambatan yang ditemukan meliputi tingginya volume arsip, belum konsistennya penerapan SOP, dan kendala temu kembali arsip digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip dinamis telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten dan akuntabel. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan konsistensi penerapan SOP serta optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan arsip digital guna meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas administrasi pembangunan.
Analisis Atribut Inovasi Program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Putri Azzahra Wulandari; Belinda Nayla Putri Katalina; Trixie Karin Narwastu Silaban; Muhammad Agus Muljanto
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 3 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i3.908

Abstract

Inovasi digital sektor publik menjadi instrumen krusial dalam menekan angka pengangguran terbuka di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik adopsi teknologi pada platform Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK) yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ditinjau dari teori difusi inovasi Everett M. Rogers. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur bersama tim teknis instansi dan perwakilan pengguna, yang didukung oleh teknik observasi serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital ini memberikan keuntungan relatif yang signifikan melalui pemangkasan birokrasi, biaya logistik, dan waktu seleksi berkas lamaran. Atribut kesesuaian dan kemungkinan dicoba dinilai sudah berjalan dengan baik karena platform dapat dieksplorasi publik tanpa validasi identitas di awal, meskipun variasi latar belakang pendidikan pengguna masih memicu kesenjangan digital. Hambatan utama ditemukan pada dimensi kerumitan, yang diakibatkan oleh kendala teknis berupa ketidakstabilan server saat trafik tinggi dan gangguan sistem. Sementara itu, kemudahan dalam mengamati kisah sukses pengguna lain terbukti mempercepat proses penerimaan inovasi ini secara kolektif di tengah masyarakat.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Website Sp4n-Lapor Di Sinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Evita Maharani; Muhammad Agus Muljanto
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 13 No 1 (2026): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v13i1.10360

Abstract

The management of public complaints plays an important role in transparent and accountable governance. The Government of the Republic of Indonesia introduced the National Public Service Complaint Management System–People's Online Aspiration and Complaint Service (SP4N-LAPOR) as an official channel that facilitates public complaints with a higher level of courage and involvement through digital mechanisms. The main purpose of this study is to explore and analyze in detail the implementation of the SP4N-LAPOR website at the East Java Provincial Highway Public Works Office, especially in managing and responding to complaints related to road infrastructure, damaged road conditions, and drainage systems. The research methodology adopts a qualitative descriptive approach, with an analytical foundation that refers to the policy implementation theoretical framework of George C. Edward III, which emphasizes four crucial factors, namely communication, resources, executive disposition, and overall bureaucratic structure. Research data was obtained through secondary data in the form of official agency documents, laws and regulations, reports, and literature relevant to SP4N-LAPOR. The results of the study show that the implementation of the SP4N-LAPOR website at the East Java Provincial Highway Public Works Office has generally been running in accordance with applicable provisions and supported by a clear legal basis and SOPs. In terms of communication, implementation is still not optimal due to limited socialization to the community. From the aspect of resources, special apparatus has been available as an admin of SP4N-LAPOR, limited budget constraints and high workload still make it difficult to respond to complaints. In terms of disposition, management apparatus shows a responsive and responsible attitude, although there are still differences in the level of commitment between employees. From the aspect of bureaucratic structure, the division of authority and SOPs has helped the complaint management process run more systematically, although coordination between units still needs to be improved. Therefore, it is necessary to increase socialization, strengthen resources, and improve bureaucratic coordination so that the implementation of SP4N-LAPOR can run more optimally.
Implementation of Flood Management Program Policy by The Public Works Spatial Planning Housing and Residential Areas Agency Leonia Gitarisa; Muhammad Agus Muljanto
Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 5 No. 2 (2024): Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Univiversitas Dr. Djar Wattiheluw

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v5.i2.p721-736

Abstract

Malang City is one of the cities in East Java that has experienced a total of 700 flood events since 2019 (BPBD’s data) and has made floods a routine problem for the local government. This phenomenon is the basis for the emergence of a flood management program and this research aims to determine the implementation of flood management program policy by the Public Works, Spatial Planning, Housing, and Residential Areas Agency in Malang City. This research uses a descriptive qualitative research design to collect written data through interviews, documentation, and observation. The results show that the flood management program policy has been implemented quite well in Malang City. Efforts by the Malang City Public Works, Spatial Planning, Housing, and Residential Areas Office to provide understanding to the public regarding the urgency of handling floods through this program need to be carried out.
Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Arsip Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Endang Setyowati; Muhammad Agus Muljanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kearsipan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan merujuk pada teori George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kearsipan telah berpedoman pada peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah hambatan. Kendala tersebut meliputi kurang efektifnya komunikasi dalam prosedur peminjaman arsip, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta fasilitas pendukung, belum konsistennya penerapan standar operasional prosedur oleh aparatur, serta struktur birokrasi kearsipan yang belum mandiri sehingga menyebabkan tumpang tindih tugas dan alur kerja yang panjang. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, penguatan komitmen pelaksana, serta penataan struktur birokrasi guna mewujudkan pengelolaan arsip yang lebih efektif, akuntabel, dan mendukung kinerja organisasi.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Pendorong Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Nabila Nur Khadikah; Muhammad Agus Muljanto
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 2 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i2.406

Abstract

Pembangunan desa merupakan proses perubahan sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah desa, sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. LPM bertugas merencanakan pembangunan berbasis musyawarah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengelola potensi desa secara berkelanjutan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran LPM dalam mendukung pembangunan di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM memiliki peran strategis dalam pembangunan desa sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Di Desa Gemekan, LPM menunjukkan keterlibatan aktif dalam tahap perencanaan pembangunan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebagai bagian dari Tim 11, LPM mendukung proses perencanaan yang partisipatif dan transparan. Namun, peran LPM dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih minim dan cenderung reaktif. Hal ini disebabkan oleh sifat kerja LPM yang bersifat sukarela, di mana pengurusnya memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan di luar desa. Secara kelembagaan, LPM dinilai cukup optimal dalam mendukung perencanaan, tetapi kurang efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memastikan pengawasan pembangunan.
Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Qotrunnada Windu Kurnia Nada; Muhammad Agus Muljanto
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 2 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i2.407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa, BPD memiliki fungsi strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan pembangunan, termasuk pada pengelolaan potensi lokal. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran BPD berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Biddle, yang meliputi empat indikator: ekspektasi, norma, performa, dan evaluasi-sanksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka terhadap kinerja BPD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Kwatu telah memenuhi keempat indikator teori peran. Pada aspek ekspektasi, masyarakat dan kepala desa berharap BPD menjalankan tugasnya secara transparan, responsif, dan proaktif. Dalam aspek norma, BPD telah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan desa melalui komunikasi yang harmonis dengan pemerintah desa. Aspek performa tercermin dari keterlibatan aktif BPD dalam musyawarah desa, meskipun terdapat kekurangan dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara luas. Evaluasi dan sanksi terhadap kinerja BPD dilakukan melalui kritik membangun dari kepala desa untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan metode jemput bola dalam menjaring aspirasi masyarakat serta penguatan kapasitas anggota BPD untuk mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Co-Authors A. Tsani Sabhan Febrian Adhitya Novrizal Firmanda Akbar Berlianto Anggie Novita Rahmadani Arinal Haq Athaillah Orvala Aulia Rahmah Hidayat Bagas Johantri Balqista Safia Haya Belinda Nayla Putri Katalina Ellza Nathania Christy Endang Setyowati Esya Ananta Riski Tyanti Evita Maharani Frida Apprilia Pradini Hanin Kaulika Ulma Inneke Nik Matul Khoiriyah Leonia Gitarisa Lukman Hakim M. Thoriq Abdillah Arrizal Marcella Eka Wistiaulia Marsya Lismaya Moch Rozzaq Febriansyah Moch. Taurino Isfandiari Muhammad Aryya Maulana Muhammad Syahrul Fuady Nabila Nur Khadikah Novita Anggraini Putri Nur Aini Fatjeriyah Pasya Ramadhani Delina S Putri Azzahra Wulandari Qotrunnada Windu Kurnia Nada Rifqi Putra Al Ghifari Rifqy Akmal Fauzan Riska Ayu Rahmaida Sadam Sadewo Santorry Santorry Santorry Santorry Septian Agung Putra Kusuma Shabrina Faradila Shinta Olivia Virnanda Shofia Aldana Trixie Karin Narwastu Silaban Utomo Nova Arianto Vivin Ary Syabella Zulfika Naula Shafa