Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesian Journal of Law and Economics Review Justice Voice Journal of Law, Education and Business Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Jonatan, Frangky
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Rasji, Rasji; Augustin, Agatha; Jonatan, Frangky
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Studi ini secara mendalam mengevaluasi latar belakang putusan, meliputi konteks historis dan perkembangan regulasi terkait, serta alasan-alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh para pemohon. Penelitian ini juga mengkaji secara komprehensif argumen hukum yang dipertimbangkan oleh Mahkamah, termasuk prinsip-prinsip konstitusional seperti non-diskriminasi dan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan umum. Pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan serta implikasinya terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik dan prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dengan mengubah batas usia minimum, putusan ini membuka peluang lebih besar bagi partisipasi politik generasi muda dan mendorong partai politik untuk lebih inklusif dalam merekrut calon pemimpin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dampak dan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.
Peran Hukum Lingkungan Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Ciliwung: Studi Kasus di Mall Seasons City Jonatan, Frangky; Sany, Ayi Meidyna; Budiman, Eunike Kathryn; Quinn, Luverne Pujian; Siswanto, Vivienne Olivia; Jonathan, Edward; Jovian, Erland; Damanik, Gabriel Yericho; Purba, Nanda Divabuena
Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i2.1112

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi pencemaran Sungai Ciliwung, khususnya di sekitar Mall Seasons City di Jakarta, yang disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan sampah plastik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder dari dokumen hukum, studi sebelumnya, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pencemaran adalah pembuangan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik dan limbah industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Kadar BOD, COD, dan TSS yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Ciliwung melampaui ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Penelitian ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang efektif. Penelitian ini membahas dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi dari pencemaran sungai, termasuk peningkatan penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan penurunan keanekaragaman hayati. Temuan ini menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan limbah serta penegakan hukum yang lebih kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi pencemaran dan memulihkan kualitas lingkungan.
Validity of Suspension of Debt Payment Petition Rejected Due to Claim Value: Permohonan Penangguhan Pembayaran Utang Ditolak karena Nilai Klaim Jonatan, Frangky; Adam, Richard C.
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 20 No. 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v20i4.1332

Abstract

General Background: The Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) is an essential legal mechanism within Indonesia’s bankruptcy system that aims to provide debtors the opportunity to restructure their debts and avoid insolvency. Specific Background: However, in practice, several commercial courts have rejected PKPU applications based on the perceived small value of claims, even though Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU does not stipulate any minimum claim value as a prerequisite. Knowledge Gap: This inconsistency has created legal uncertainty and raised questions about the validity of such rejections in relation to the principles of justice and legal certainty. Aims: This study analyzes the legal basis and validity of PKPU rejections based on claim value and evaluates their conformity with the principles of justice and legal certainty in Indonesian law. Results: The normative legal analysis reveals that rejecting PKPU applications based solely on claim value lacks legal foundation, as it contradicts Article 222 of the Bankruptcy and PKPU Law, which only requires the existence of more than one creditor and a due and payable debt. Novelty: This research provides a comprehensive assessment of the normative gap causing judicial inconsistency in PKPU practices. Implications: The findings emphasize the need for regulatory reform or judicial guidelines to ensure that the PKPU mechanism is applied consistently, fairly, and in support of national legal and economic stability. Highlights:   Legal inconsistency arises from rejecting PKPU based on claim value. Such rejection contradicts Article 222 of the Bankruptcy and PKPU Law. Reform is needed to ensure fairness and consistency in commercial court practice. Keywords: PKPU, Bankruptcy Law, Legal Certainty, Justice, Claim Value    
ANALISIS YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY Jonatan, Frangky; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.3917-3926

Abstract

Pesatnya perkembangan Financial Technology telah mendorong transformasi sistem pembayaran dan pembiayaan perdagangan internasional di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, tetapi juga menghadirkan risiko baru berupa kerentanan keamanan siber, potensi pencucian uang, dan lemahnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan serta merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan Financial Technology. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini mengevaluasi instrumen hukum seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, keterbatasan harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi serta fenomena regulatory lag masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi, kerja sama internasional, serta sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menghadapi dinamika global.
Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan Adat Sikka (Studi Putusan PN Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme) Martinelli, Imelda; Leeland, Deryl; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Jonatan, Frangky
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50667

Abstract

Pertunangan dalam masyarakat hukum adat Sikka bukan hanya dipahami sebagai janji menuju pernikahan, tetapi juga merupakan hubungan sosial dan moral yang melibatkan dua keluarga besar. Prosesi adat seperti Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa dilakukan sebagai bentuk penegasan ikatan tanggung jawab, penghormatan, serta kesepakatan bersama. Nilai sakral dari pertunangan tersebut terletak pada keterlibatan keluarga dan masyarakat adat sebagai pengawas moral, sehingga pembatalan pertunangan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga menyentuh martabat dan keharmonisan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, pembatalan sepihak dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang dikenal sebagai Wain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak laki-laki dan Lain Nair Met Lee apabila dilakukan oleh pihak perempuan. Istilah ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap keseimbangan sosial dan rasa hormat antar keluarga. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 42/Pdt.G/2015/PN Mme, di mana hakim menilai tindakan mengusir calon istri setelah pertunangan adat masuk dalam kategori Wain Nair Met Lee. Meskipun tidak terdapat pengembalian belis dalam perkara tersebut, penggunaan konsep adat ini memperlihatkan bahwa hukum adat Sikka berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga kehormatan dan stabilitas hubungan sosial melalui sanksi moral yang bersifat simbolik.
Co-Authors Adam, Richard C. Augustin, Agatha Budiman, Eunike Kathryn Damanik, Gabriel Yericho Imelda Martinelli, Imelda Jonathan, Edward Jovian, Erland Leeland, Deryl Lie, Gunardi Matondang, Matthew Mikha Sebastian Purba, Nanda Divabuena Quinn, Luverne Pujian Rasji, Rasji Sany, Ayi Meidyna Siswanto, Vivienne Olivia