Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Journal of Law Review
Tuharea, Farida
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah Tuharea, Farida; Sari, Liani; Kurnia Katjong, Revie; Irsan, Irsan; Tuhumury, Harry A.; Nurlia Mamonto, Andi Annisa
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1862

Abstract

In achieving what is emphasized in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is neither necessary nor appropriate for the Indonesian people or the State to act as land owners, it is more appropriate if the State, as the power organization of the entire people (nation) acts as the Body. Ruler. It is from this angle that we must look at the meaning of the provisions in article 2 paragraph 1 of the UUPA which states that "Earth, water and space, including the natural wealth contained therein, are at the highest level controlled by the State". In accordance with the principles stated above, the word "controlled" in this article does not mean "owned", but is an understanding, which gives authority to the State, as the ruling organization of the Indonesian Nation, to at the highest level regulate and carry out the allocation, use , provision and maintenance thereof, determines and regulates the rights that can be had over (part of) the earth, water and space, determines and regulates legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space. Understanding the concept of the meaning and substance of the state's right to control land is important to straighten out existing authority in the form of regulating, administering/managing and supervising to avoid confusion and arbitrariness. The right to control from the state is "the term given by the UUPA to legal institutions and the concrete legal relationship between the state and Indonesian land
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Anak Disekolah Suwito, Suwito; Andrias, Maria Yeti; Gani, Najamuddin; Muslim, H.; Upara, Abdul Rahman; Irsan, Irsan; Tuharea, Farida; Roem, Anwar M
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.840

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terutama kepada para guru-guru dan siswa siswi di Lingkungan SMA Mandala Trikora Jayapura terkait dengan tindak pidana anak disekolah dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak disekolah. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab. Melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran contoh kasus tindak pidana anak dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak jika terjadi di sekolah. Pemateri yang ahli dibidangnya akan memberikan wawasan yang komprehensif sehingga diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan hukum baru kepada guru-guru dan siswa siswi SMA Mandala Trikora Jayapura terkait tindakan hukum yang diterima jika melakukan kekerasan seperti perundungan atau terjadi kekerasan secara fisik di lingkungan sekolah.
Problematika Pencari Keadilan Melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kuwat, Kuwat; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.162

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan empiris dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi preskriptif terhadap data sekunder yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, terutama pada kasus perceraian dan isbat nikah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi, kualitas infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan disparitas akses digital. Implikasi: Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan pelayanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, digitalisasi, dan kolaborasi multi-aktor, serta mengusulkan studi lanjutan yang lebih komprehensif secara lintas wilayah.
Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena Parjono, Parjono; Suwito, Suwito; Sari, Liana; Tuharea, Farida
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020 Kurniawan, Wawan; Aituru, Yulianus P.; Gani, Najamuddin; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.172

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
Co-Authors Aituru, Yulianus P. Andrias, Maria Yeti Anwar M Roem Gani, Najamuddin Hantang, Tarsius Irsan Irsan Kurnia Katjong, Revie Kuwat, Kuwat Liana Sari Muslim, H. Nurlia Mamonto, Andi Annisa Parjono, Parjono Sari, Liani Suwito Suwito Tuhumury, Harry A. Upara, Abdul Rahman Wawan Kurniawan