Garuda - Garba Rujukan Digital

Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah Tuharea, Farida; Sari, Liani; Kurnia Katjong, Revie; Irsan, Irsan; Tuhumury, Harry A.; Nurlia Mamonto, Andi Annisa
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1862

In achieving what is emphasized in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is neither necessary nor appropriate for the Indonesian people or the State to act as land owners, it is more appropriate if the State, as the power organization of the entire people (nation) acts as the Body. Ruler. It is from this angle that we must look at the meaning of the provisions in article 2 paragraph 1 of the UUPA which states that "Earth, water and space, including the natural wealth contained therein, are at the highest level controlled by the State". In accordance with the principles stated above, the word "controlled" in this article does not mean "owned", but is an understanding, which gives authority to the State, as the ruling organization of the Indonesian Nation, to at the highest level regulate and carry out the allocation, use , provision and maintenance thereof, determines and regulates the rights that can be had over (part of) the earth, water and space, determines and regulates legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space. Understanding the concept of the meaning and substance of the state's right to control land is important to straighten out existing authority in the form of regulating, administering/managing and supervising to avoid confusion and arbitrariness. The right to control from the state is "the term given by the UUPA to legal institutions and the concrete legal relationship between the state and Indonesian land

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Anak Disekolah Suwito, Suwito; Andrias, Maria Yeti; Gani, Najamuddin; Muslim, H.; Upara, Abdul Rahman; Irsan, Irsan; Tuharea, Farida; Roem, Anwar M
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.840

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terutama kepada para guru-guru dan siswa siswi di Lingkungan SMA Mandala Trikora Jayapura terkait dengan tindak pidana anak disekolah dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak disekolah. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab. Melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran contoh kasus tindak pidana anak dan bagaimana pencegahan tindak pidana anak jika terjadi di sekolah. Pemateri yang ahli dibidangnya akan memberikan wawasan yang komprehensif sehingga diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan hukum baru kepada guru-guru dan siswa siswi SMA Mandala Trikora Jayapura terkait tindakan hukum yang diterima jika melakukan kekerasan seperti perundungan atau terjadi kekerasan secara fisik di lingkungan sekolah.

Problematika Pencari Keadilan Melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kuwat, Kuwat; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.162

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan empiris dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi preskriptif terhadap data sekunder yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, terutama pada kasus perceraian dan isbat nikah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi, kualitas infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan disparitas akses digital. Implikasi: Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan pelayanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, digitalisasi, dan kolaborasi multi-aktor, serta mengusulkan studi lanjutan yang lebih komprehensif secara lintas wilayah.

Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena Parjono, Parjono; Suwito, Suwito; Sari, Liana; Tuharea, Farida
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.

Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020 Kurniawan, Wawan; Aituru, Yulianus P.; Gani, Najamuddin; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.172

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja atau Buruh di Usaha Mikro dan Kecil Samuji, Samuji; Innash, Ar Rahiim; Tuharea, Farida; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Mamonto, Samuel
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49807

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja atau Buruh di Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris, perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh di usaha mikro dan kecil (UMK) secara normatif telah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut menjamin hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor usaha mikro dan kecil masih sangat lemah. Banyak hubungan kerja yang berlangsung secara informal tanpa perjanjian tertulis, tidak adanya kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, serta tidak diterapkannya standar upah minimum. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku UMK, rendahnya pemahaman hukum ketenagakerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Tuhumury*, Harry A; Tuharea, Farida; M Roem, Anwar; Irsan, Irsan; Latuheru, Anita
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27359

The purpose of this paper is to determine the legal protection for members and customers of savings and loan cooperatives. The methodology used in this paper is normative research, which examines legal provisions, legal principles, and legal doctrines in order to address legal issues with a statute approach and a conceptual approach. Legal protection for cooperative members is very important, because legal protection is a guarantee against actions taken by cooperative management outside their authority. Legal protection can also be given to savings and loan cooperative customers if they are appointed as members of the cooperative, because cooperative customers are prospective members of savings and loan cooperatives.

Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah Tuharea, Farida; Sari, Liani; Kurnia Katjong, Revie; Irsan, Irsan; Tuhumury, Harry A.; Nurlia Mamonto, Andi Annisa
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1862

In achieving what is emphasized in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is neither necessary nor appropriate for the Indonesian people or the State to act as land owners, it is more appropriate if the State, as the power organization of the entire people (nation) acts as the Body. Ruler. It is from this angle that we must look at the meaning of the provisions in article 2 paragraph 1 of the UUPA which states that "Earth, water and space, including the natural wealth contained therein, are at the highest level controlled by the State". In accordance with the principles stated above, the word "controlled" in this article does not mean "owned", but is an understanding, which gives authority to the State, as the ruling organization of the Indonesian Nation, to at the highest level regulate and carry out the allocation, use , provision and maintenance thereof, determines and regulates the rights that can be had over (part of) the earth, water and space, determines and regulates legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space. Understanding the concept of the meaning and substance of the state's right to control land is important to straighten out existing authority in the form of regulating, administering/managing and supervising to avoid confusion and arbitrariness. The right to control from the state is "the term given by the UUPA to legal institutions and the concrete legal relationship between the state and Indonesian land

Restitution in Criminal Cases Criminal Violence Sexual Abuse in Children in Jayapura City Maswatu, Aprillia Susanti; Tuharea, Farida; Andrias, Maria Yeti
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES Vol. 1 No. 2 (2025): Vol 1 No 2 (2025): Horizon Public Legal Studies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/hegels.v1i2.949

Study This titled Restitution in Criminal Cases Criminal Violence Child Sexual Abuse in Jayapura City. Violence sexual in children is problem serious affecting health physical , mental, and social aspects of the victims. Jayapura City, as capital Papua Province , experienced case violence sexual child increasing.Restitution is one of effort For give justice and compensation to the victims. Research This aiming For know How implementation restitution in case Action Criminal Violence Sexual Abuse in Children in Jayapura City, and what obstacles in Handling case act criminal violence sexual abuse in children in Jayapura City. Research This use method Normative Legal Research and Empirical Legal Research . Research law Normative use approach with method learn legislation , theories and related concepts with the problem that will be researched . While Empirical Legal Research is Legal Research that analyzes about implementation law in the reality to individuals , groups and institutions law . Data collected via:Interview with Judges and members Renakta who handles case and Observation directly in the field . Research results show that restitution given in the form of cash , the amount restitution requested from the victim and the victim's family is 65 million , the cases that came in 2024 were 5-6 cases , in court they operate in accordance with rule which are already valid . Submission time restitution in court range between 7 ( seven ) days If No there is a process of effort furthermore and in civil during the application period namely 14 days . The parties Renakta Polda hopes If the victim and the victim's family wants make report about case violence sexual in children must Already Certain with decision said , because the victim and the victim's party did not can to pull out report the with easy , don't Because just promised something or lured something from party perpetrator.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search