Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Law Review HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES
Tuharea, Farida
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Law Review

 1 
Problematika Pencari Keadilan Melalui Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kuwat, Kuwat; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.162

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi pelayanan terpadu sidang keliling berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup regulasi, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan laporan empiris dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi preskriptif terhadap data sekunder yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, terutama pada kasus perceraian dan isbat nikah. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi informasi, kualitas infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan disparitas akses digital. Implikasi: Temuan ini berimplikasi pada perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam penguatan pelayanan hukum berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan, digitalisasi, dan kolaborasi multi-aktor, serta mengusulkan studi lanjutan yang lebih komprehensif secara lintas wilayah.
Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wamena Parjono, Parjono; Suwito, Suwito; Sari, Liana; Tuharea, Farida
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.168

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum perkawinan nasional serta menganalisis akibat hukum dari penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat masih tingginya angka perkawinan di luar pencatatan negara yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum istri dan anak. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, dengan sumber data utama berupa putusan-putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Wamena tahun 2021 serta wawancara dengan hakim sebagai subjek kunci. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki implikasi hukum yang bersifat retroaktif, memberikan keabsahan status hukum suami-istri, pengakuan status anak, serta legitimasi terhadap harta bersama. Meskipun tidak diatur eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, isbat nikah memperoleh legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam dan praktik yudisial. Implikasi: Temuan ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan hukum keluarga berbasis keadilan substantif, dan menjadi dasar penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.
Kajian Hukum Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi Pada Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Boven Digoel Menurut PKPU 1 2020 Kurniawan, Wawan; Aituru, Yulianus P.; Gani, Najamuddin; Andrias, Maria Yeti; Tuharea, Farida; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.172

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pencalonan mantan terpidana korupsi dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 huruf (f). Penelitian ini berangkat dari persoalan yuridis mengenai konflik antara hak politik yang dijamin konstitusi dengan pembatasan administratif yang ditetapkan oleh peraturan teknis pemilu. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan penyelenggara pemilu, serta dokumentasi hukum di lapangan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan norma antara peraturan teknis (PKPU) dan norma hukum yang lebih tinggi (UUD 1945 dan KUHP), serta menunjukkan bahwa hak politik mantan terpidana seharusnya tidak dapat dicabut secara administratif tanpa putusan pengadilan. Temuan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga pemilu dan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi calon kepala daerah. Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan pemilu yang lebih konstitusional, adil, dan berorientasi pada integritas demokrasi. Kajian ini juga merekomendasikan pembentukan regulasi dan lembaga verifikasi etik independen dalam pencalonan kepala daerah.
Co-Authors Aituru, Yulianus P. Andrias, Maria Yeti Anwar M Roem Gani, Najamuddin Hantang, Tarsius Innash, Ar Rahiim Irsan Irsan Kurnia Katjong, Revie Kuwat, Kuwat Latuheru, Anita Liana Sari M Roem, Anwar Mamonto, Andi Annisa Nurlia Maswatu, Aprillia Susanti Muslim, H. Nurlia Mamonto, Andi Annisa Parjono, Parjono Samuel Mamonto Samuji, Samuji Sari, Liani Suwito Suwito Tuhumury*, Harry A Tuhumury, Harry A. Upara, Abdul Rahman Wawan Kurniawan