Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal BONOROWO Yustitiabelen International Journal of Artificial Intelligence Research Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum

Dewi, Retno Sari

Universitas Tulungagung

Author-ID : 695332

Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Legalisasi Pengesahan Foto Copy Akta Bawah Tangan Dalam Pembuktian DEWI, RETNO SARI
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.368 KB)

Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. Waarmerking, memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, Coppie Collatione, merupakan salinan yang dibuat oleh unsur atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan Pengesahan Kecocokan Foto copy memberikan kepastian terhadap kecocokan foto copy dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatanagan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Foto copy dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta di bawah tangan tersebut, maka hakim dapat membatalkan akta itu apabila dimintakan dan terdapat bukti lawan.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM â€œKARTINIâ€ DALAM MENJAMIN DAN MEMENUHI HAK RAKYAT MISKIN UNTUK MENDAPATKAN AKSES KEADILAN DI DALAM PROSES PERADILAN Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 (2017)
Publisher : Universitas Tulungagung

Konstitusi telah memberi amanat untuk memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin.Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.ada tiga pihak yang diatur di dalam undang-undang ini, yaitu : penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokad disebutkan bahwa â€œAdvokad wajib memberikan bantuan hukum secara cuma â€“ cuma kepada warga negara yang tidak mampu.â€Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokad dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparatur penegak hukum. Selain advokad, terdapat Lembaga Bantuan Hukum (legal aid) yang juga memiliki peranan yang penting dalam pemerataan keadilan, sehingga baik orang kaya maupun fakir miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan pengakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai proses hukum yang adil atau â€œdue process of lawâ€.

ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Tulungagung

Pembangunan Jalur LingkarÂ Wilis yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung memberikan dampak positif bagi munculnya desa- desa wisata di daerah sekitar Jalur Lingkar Wilis. Maka dari itu diperlukan aturan yang diduganakan sebagai dsar pengelolaan desa wisata. Permasalahan yang dilabil oleh penulis dalam hal ini adalah 1. Apa yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. 2.Bagaimana pengaturan kewenanganÂ pengelolaan desa wisataÂ dikawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata tidak daitur secara jelas didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata.

REGULASI PERTAMBANGAN RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Sektor pertambangan masih menjadi primadona sebagai pennyumbang terbesar devisa . Semenjak disyahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah punya peran besar dalam proses perijinan dan pemanfaatan usaha dan atau proyek pertambangan.Maka dari itu penulis , tertarik untuk membahas mengenai regulasi dalam sektor pertambangan dam seperti apa implemtasinya ditinjau dari hokum lingkungan.Penelitian ini merupakan peenlitian normative.Untuk regulasi dalam sektor pertambangan ada empat regulasi yang telah disyahkankan oleh pemerintah, sedangkan untuk implementasinya ada inkonsistensi regulasi mengenai urgensi dokumen AMDAL dalam proses memperoleh legalisasi ijin usaha dan atau proyek pertambangan. Keyword : hukum lingkungan,pertambangan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA PANDEMI VIRUS CORONA RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Dunia kini tengah menghadapi pandemi virus corona yang telah membolak- balikkan perekonomian dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua barang-barang yang diperlukan sehari-hari menjadi serba susah dicari. Bahan makanan seketika melangka, belum lagi perlengkapan-perlengkapan kesehatan yang diperlukan warga seperti masker, hand sanitizer, bahkan rumah sakit pun kekurangan APD.Permintaan semakin meningkat setiap harinya dan adanya oknum yang menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal itulah yang menjadi alasan mengapa barang-barang tersebut langka di pasaran. Keadaan finansial sedang terombang-ambing, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi inilah yang menjadikan konsumen makin kesusahan dan hak-hak konsumen dilanggar.Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemic virus corona di Indonesia dan Apakah dampak dari adanya pandemi virus corona di Indonesia terhadap hak-hak konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Pandemi Covid-19, Pelanggaran Hak Konsumen

Co-Authors Anang Sugeng Cahyono, Anang Sugeng David Budi Laksono Eko S , Bambang Slamet Erma Purwati Intan Permata Sari Rudi Rusiyanto Surjanti, Surjanti Tiwuk Puji Hariyanti Widowati, Widowati Yudi Setiyono

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Yustitiabelen

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Yustitiabelen