Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN KEPOLISIAN POLRES PURBALINGGA DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE PRAGMATIC PLAY / SLOT DI WILAYAH PURBALINGGA Hendriana Chandra Permana; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai peranan kepolisian terhadap penanggulangan judi online yang sedang marak terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan judi online dilihat dari Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, 303 bis. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama yaitu peran kepolisian terhadap penanggualangan judi online dan yang kedua hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi online. Penelitian ini di desain dengan metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Statue Approach dan Conseptual Approach. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama pengimeplementasian KUHP dan Undang-Undang belum berjalan dengan maksimal. Kedua, tidak berjalan nya salah satu sistem hukum akan mempengaruhi penerapan dan pengimplementasiannya.Pertama, upaya Preventif dan Represif yang dilakukan pihak Polres Purbalingga untuk mengatasi kasus mengenai perjudian online yang ada di lingkungan masyarakat Purbalingga belum berjalan dengan efektif. Kedua, adanya ketidak efektifan dengan berjalannya unsur hukum khususnya pada legal strukturnya dilihat dari pihak Polres Purbalingga tidak pernah menangani kasus terkait perjudian online. Kata kunci: Penanggulangan, Kepolisian, Judi Online This study discusses the role of the police in tackling online gambling that is currently rampant in the community. The purpose of this study is to determine the role of the police in combating online gambling as seen from Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and the Criminal Code Articles 303, 303 bis. Based on this study, it was concluded that the first formulation of the problem is the role of the police in tackling online gambling and the second is the police's obstacles in tackling online gambling. This research was designed with the Normative Juridical method. The approach used is the Statue Approach and Conceptual Approach. Based on the results of the study, it can be concluded, First, the implementation of the Criminal Code and Law has not run optimally. Second, the non-operation of one legal system will affect its application and implementation. First, Preventive and Repressive efforts carried out by the Purbalingga Police to overcome cases regarding online gambling in the Purbalingga community have not run effectively. Second, there is an ineffectiveness with the running of legal elements, especially in the legal structure, seen from the Purbalingga Police Station has never handled cases related to online gambling Keywoards: Countermeasures,Police, Online Gambling

PENERAPAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PEACANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra "Satria" di Baturaden) Damar Satya Wicaksono; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di kabupaten Banyumas terdapat tempat rehabilitasi sosial bagi pacandu atau penyalahguna narkotika yang terdapat di Badan Narkotka Nasional dan Sentra “Satria” di Baturaden. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan rehabilitasi sosial dan untuk mengetahui hambatan dalam rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan Sentra “Satria” di Baturaden. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode yuridis empiris. Data bersumber dari wawancara dan observasi langsung di BNNK Banyumas dan Sentra “Satria” di Baturaden. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertama, rehabilitasi sosial penting untuk diberikan kepada pecandu dan/atau penyalahguna narkotika supaya dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti sebelum menggunakan narkotika, kedua, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas ruang yang tidak lengkap, hambatan juga terjadi pada pihak keluarga yang menginginkan pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ketika setelah melakukan rehabilitasi akan sembuh total, maka itu yang akan menjadi hambatan. Kata Kunci: Pecandu Narkotika, Rehabilitasi Sosial, Sentra Satria In Banyumas Regency, there are social rehabilitation centers for drug addicts or abusers at the National Narcotics Board and the Sentra “Satria” Center in Baturaden. This paper aims to find out the implementation of social rehabilitation and to find out the obstacles in social rehabilitation at the National Narcotics Agency and the Sentra “Satria” Center in Baturaden. This research is designed using the empirical juridical method. Data is sourced from interviews and direct observation at the Banyumas National Narcotics Agency and Sentra “Satria” in Baturaden. Based on the research results, it is known: First, social rehabilitation is important to be given to addicts and/or drug abusers so that they can resocialize with the community as before using drugs, second, the lack of human resources and incomplete space facilities, obstacles also occur on the part of families who want addicts and/or drug abusers when after rehabilitation will be completely cured, then that will be an obstacle. Keywords: Narcotics Addicts, Social Rehabilitation, Sentra Satria

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM BNNK PURBALINGGA Shendria Melva Anugrach; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Akan tetapi penerapan rehababilitasi dalam proses penyidikan yang berlangsung di wilayah hukum BNNK Purbalingga tidak demikian, untuk terlaksananya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus mendapatkan persetujuan dari pihak tim assesment. Dapat dilihat dari data yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi pada tahap penyidikan pada tahun 2020 hingga 2023 terdapat 4 kasus yang di tangani oleh Penyidik BNNK Purbalingga, hanya 1 yang mendapatkan rehabilitasi pada saat penyidikan berlangsung. Keputusan itu diambil dari pengajuan tim assessment kepada majelis hakim tentang kelayakan terdakwa untuk menjalani program rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan rehabilitasi dan hambatan dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika pada saat penyidikan di wilayah hukum BNNK Purbalingga. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dan observasi terhadap tim assessment pada proses penyidikan tersangka di BNNK Purbalingga Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, penelitian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tim assessment yaitu tim hukum dan tim medis untuk menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi pada saat proses hukum berlangsung sehingga program rehabilitasi tersebut dapat diterapkan secara maksimal dan hambatan penerapan rehabilitasi yaitu kurangnya fasilitas selai itu lembaga atau balai rehabilitasi untuk ikut serta menerapkan peraturan tentang penerapan rehabilitasi supaya hak-hak penyalahguna dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Kata kunci : penyidikan, penyalahguna narkotika, rehabilitasi. Drug abusers are required to undergo rehabilitation, both social rehabilitation and medical rehabilitation. However, the application of rehabilitation in the investigation process that takes place in the jurisdiction of BNNK Purbalingga is not the case, for the implementation of rehabilitation of drug abusers must obtain approval from the assessment team. It can be seen from the data that received rehabilitation services at the investigation stage in 2020 to 2023 there were 4 cases handled by BNNK Purbalingga Investigators, only 1 received rehabilitation at the time of the investigation. The decision was taken from the submission of the assessment team to the panel of judges about the eligibility of the accused to undergo a rehabilitation program. The purpose of this study is to determine the application of rehabilitation and obstacles in the application of rehabilitation against drug abusers during investigations in the jurisdiction of BNNK Purbalingga. This study uses an empirical juridical approach. The types and sources of data consisting of primary data sourced from the field, in the form of interviews and observations of the assessment team in the investigation process of suspects at BNNK Purbalingga, Central Java. Based on the results of research that has been conducted by the author, the research was analyzed using empirical juridical approach methods. From this study, it can be concluded that the assessment team, namely the legal team and the medical team, is to apply regulations on the application of rehabilitation during the legal process so that the rehabilitation program can be applied optimally and the obstacles to the implementation of rehabilitation are the lack of jam facilities, institutions or rehabilitation centers to participate in implementing regulations on the application of rehabilitation so that the rights of abusers can be distributed properly. Keywords: investigation, drug abuse, rehabilitation.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM Ferdianicko Maulana Hardiman; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal yang masih marak dan dinormalisasi di Indonesia. Catcalling dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan sumber hukum yang digunakan yaitu bahan pustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama, pelecehan seksual secara verbal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; kedua, korban kekerasan seksual secara verbal dapat melakukan upaya perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban seringkali mendapat stigma jika mereka memprovokasi catcalling dengan pakaian atau perilakunya. TIndakan ini berdampak pada pskikis korban yang merasa malu dan enggan melaporkan kejadian tersebut. Harapannya, dengan adanya dasar hukum ini, catcalling dapat dicegah dan korban tidak perlu merasa takut. Apabila terjadi catcalling, korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib Kata Kunci: Pelecehan seksual, tindak pidana catcalling, dasar hukum pelecehan verbal. Catcalling is a prevalent form of verbal harassment that is still rampant and normalized in Indonesia. Catcalling can happen anytime and anywhere. Therefore, this research employs a Normative Juridical approach, and the legal sources used are library materials. The approach used in this study is a legislative approach. Based on the research findings: firstly, verbal sexual harassment is regulated in Article 4 letter a of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence; secondly, victims of verbal sexual violence can seek legal protection as stipulated in Article 5 of the Indonesian Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence, and Article 67 paragraph 2 of the Indonesian Law on Sexual Violence. Victims often face stigma if they are perceived to provoke catcalling through their clothing or behavior. Such actions impact the psychological well-being of the victims, leading to feelings of shame and reluctance to report the incidents. With the existence of this legal basis, it is hoped that catcalling can be prevented, and victims need not live in fear. In the event of catcalling, victims can report it to the relevant authorities. Keywords: Sexual harassment, catcalling, catcalling crime.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR ‘MENERIMA’ PADA PASAL 3 UNDANG–UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Prasetyo Ardiansyah; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati- hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang kurang tepat, terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "menerima" pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini .sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur “menerima” pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat. Penerapan unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Menerima

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk) Vanda Affan; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kecanggihan teknologi informasi membuat judi online semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi online, salah satunya seperti yang dilakukan username @abdiiyyy pada tanggal 28 Juni 2022 yang mempromosikan judi online di laman instagramnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang menyangkut tindak pidana terhadap judi online menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Data penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama seorang influencer dapat menerima tawaran judi online karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang influencer juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi online, kedua salah satu cara supaya influencer tidak melakukan promosi judi online yaiu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi online di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada influencer mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi online tetap dilakukan Kata Kunci: Judi Online, Influencer, Iklan judi online The advancement of electronic information has led to the growing popularity of online gambling. This has also resulted in the proliferation of promotions and advertisements for online gambling, such as the one conducted by the username @abdiiyyy on June 28, 2022, who promoted online gambling on their Instagram page. This research is a normative juridical study with descriptive-analytical specification, involving criminal acts related to online gambling according to Law No. 11 of 2008, with a statutory, conceptual, social, and theoritical approach. An influencer can engage in this crime in relation to sociogenesis theory. It can occur due to financial pressure and a luxurious lifestyle, which forces them to seek additional sources of income. Prevention efforts can be made by implementing policies that prohibit or restrict online gambling advertisements. The government can set strict standards regarding the types of ads that influencers can promote, including a ban on online gambling ads. Based on the results of the discussion regarding this research, it is concluded that, firstly, an influencer can accept online gambling offers due to financial pressure and make promotional services the main source of income. An influencer also wants his audience to increase, so that he dares to advertise online gambling, secondly, one way for influencers not to carry out online gambling promotions is by making policies prohibiting online gambling promotions on various platforms and educating influencers about the negative impacts of promoting online gambling. still doing. Keywords: Online gambling, Social Rehabilitation, Abuse

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas) Thalita Afradilla Sandra; Yusuf Saefudin
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilaya Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riview, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukan Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen. Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan The development of information and communication technology makes social interaction opportunities wider and not limited by space and time, Facebook's social media through the marketplace feature allows its users to make buying and selling transactions. One of the transactions found was the sale and purchase of motorbikes without documents based on article 480 of the Criminal Code which was classified as a detention. The purpose of this study is to find out how law enforcement is against buying and selling motorbikes without documents and to find out the factors that influence law enforcement in the practice of buying and selling motorbikes without documents through social media Facebook in the Banyumas Police District. The problem raised in this study is how to enforce the law as well as what factors influence the law enforcement of buying and selling motorbikes without documents in the Banyumas Police area. This study was designed with an empirical method. Data sourced from primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed using descriptive analytical methods. The results showed that the Banyumas Police had handled several cases of buying and selling motorbikes without documents, in addition to being threatened with articles 480 and 481 of the Criminal Code, the perpetrators of buying and selling motorbikes could also be subject to articles of the ITE Law. The Banyumas Police find it difficult to trace indications of buying and selling motorbikes without documents. Keywords:Law enforcement, buying and selling, social media.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search