Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Lex Generalis Bacarita Law Journal Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi
Sri Nurnaningsih Rachman
Universitas Bina Taruna Gorontalo
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)

 1 
Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Cindy Oktaviany Pepa; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan terorisme yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang ditempuh pemerintah guna memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terorisme telah menjadi salah satu persoalan dan tantangan global terbesar di abad ke-21. Transformasi individual dari radikal ke teroris merupakan bentuk gerakan sosial dengan banyak cabang tanpa ada organisasi induk (decentralized), terpecah-pecah dengan banyak cabang (segmentary) dan terjalin dalam sebuah jaringan (reticulate) organisasi tanpa organisasi induk dan cabang. Gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah aktivitas kolektif yang bertujuan mengubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat. Aktivisme yang mereka lakukan merupakan hasil dari keretakan sosial dan/atau akibat pengalaman-pengalaman akan kesengsaraan, ketertindasan, dan penderitaan yang terjadi baik di level individu maupun kelompok. Untuk menjawab krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, kelompok Islam radikal menawarkan sebuah alternatif bahwa Islam adalah satu-satunya solusi. Dengan pemikiran tersebut, maka terorisme banyak bermunculan. (2) Sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan melalui instrumen hukum yang berada pada level nasional dan berbentuk undang-undang. Sementara dilevel regulasi pelaksanaan dibawah undang-undang, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya.
Periodisasi Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 Dalam Perspektif Masyarakat Irwan Polidu; Sri Nurnaningsih Rachman
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.116

Abstract

Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis masa jabatan kepala desa di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serta untuk mengetahui revisi peraturan perundang-undangan, pasal 39 undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang periode masa jabatan kepala desa dalam perspektif masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kondisi yang nyata dilapangan yang kemudian disinkronisasikan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah kaidah hukum, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Periodisasi Perubahan Masa Jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). Penelitian dilakukan untuk mencari informasi melalui penelusuran di lapangan tentang pandangan dan pendapat masyarakat mengenai Periodisasi perubahan masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 39 dalam perspektif masyarakat (Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) apakan diterima dan afektiv jika disahkan dan diberlakukan dimasyarakat nantinya. Berdasarkan analisis artikel penelitian diatas adalah pemerintah tidak bisa serta merta melakukan revisi undang-undang desa nomor. 6 tahun 2014 terkhusus untuk pasal 39 mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam (6) tahun dan dapat dipilih secara demokrasi selama 3 kali, untuk dirubah menjadi Sembilan (9) tahun dan juga bisa dipilih selama 3 kali secara demokrasi, hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa perubahan ini terlalu lama dan akan menuai berbagai macam problematika yang ada di pedesaan.
Implementasi dan Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i2.148

Abstract

This research aims to understand the implementation and regulation of children's rights in Indonesian law. This research method is descriptive with a normative approach. Children are entrusted by God, the creator of the universe, where all elements are united in life that need and protect each other. The law regulates how to handle when a minor commits a criminal act, whether they must be tried according to the Criminal Code (KUHP) or mediation is carried out in accordance with applicable legal provisions. The results of the research show that minors who have already committed delinquency or criminal acts and have resulted in legal prosecution can receive guidance within their family environment. Or in other words, children are returned to their parents to be educated and trained so that they do not commit criminal acts in the future.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Arif Mahfudin Ibrahim Cindy Oktaviany Pepa Diharjo, Nugroho Noto Erman I. Rahim Harefa, Jesslyn Elisandra Herry M. Polontoh Irwan Polidu Jayawarsa, A.A. Ketut Katili, Andi Yusuf Melki T. Tunggati Mohamad Hidayat Muhtar Vica Jillyan Edsti Saija