<![CDATA[ABSTRAK: Pengembangan perumahan dan permukiman memegang peran krusial dalam mewujudkan lingkungan yang aman, layak huni, dan berkelanjutan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, peningkatan kebutuhan hunian mendorong pembangunan di berbagai lokasi tanpa selalu mempertimbangkan kesesuaian tata ruang. Penelitian ini bertujuan menyusun pedoman teknis dalam menetapkan kawasan negative list—wilayah yang tidak diperkenankan untuk pengembangan—serta mengidentifikasi lahan aman untuk perumahan dan permukiman. Metode yang digunakan meliputi analisis data spasial berbasis teknik overlay dan pendekatan deskriptif, dengan studi kasus di Kecamatan Maritengngae. Data dikumpulkan melalui survei GPS, dokumentasi visual, serta pengolahan peta tematik menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.3. Hasil penelitian menghasilkan peta kawasan negative list dan sebaran perumahan eksisting yang sebagian besar belum sesuai peruntukan RTRW. Selain itu, peta lahan aman yang bebas dari batasan kawasan lindung, LP2B, sempadan rel, dan zona rawan bencana juga berhasil disusun. Penelitian ini memberikan kontribusi penting sebagai dasar perencanaan pembangunan perumahan yang sesuai peruntukan lahan dan mendukung kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan.ABSTRAK: The development of housing and settlements plays a crucial role in creating a safe, livable, and sustainable environment. In Sidenreng Rappang Regency, increasing housing demand has driven development across various locations without always adhering to spatial planning regulations. This study aims to formulate technical guidelines for determining the negative list—areas restricted from development—and to identify safe land for housing and settlement expansion. The research employed spatial data analysis using overlay techniques and a descriptive approach, with a case study conducted in Maritengngae District. Data were collected through GPS surveys, visual documentation, and thematic map processing using ArcGIS 10.3 software. The findings produced a map of negative list zones and the distribution of existing housing, much of which does not align with the regional spatial plan (RTRW). Furthermore, a map identifying safe land—free from protected zones, sustainable agricultural land (LP2B), railway buffers, and disaster-prone areas—was successfully developed. This research makes a significant contribution as a planning reference for appropriate housing development and supports sustainable spatial planning policies.]]>
