Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Zainal Arifin Hoesein
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pengkhianatan terhadap Negara dan Terorisme Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Sujoko Bagus; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7051

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengkhianatan terhadap negara dan terorisme berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam sistem hukum civil law di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengkhianatan terhadap negara dalam KUHP masih merefleksikan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada perlindungan keamanan negara, sedangkan pengaturan tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengadopsi pendekatan hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan luar biasa. Perbedaan filosofi pemidanaan tersebut menimbulkan tantangan dalam konsistensi penerapan sanksi pidana dan kepastian hukum. Studi kasus terorisme dan perkara makar menunjukkan bahwa pendekatan represif memiliki keterbatasan apabila tidak didukung kebijakan non-penal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi norma, penguatan pengawasan yudisial, serta integrasi pendekatan penal dan non-penal guna menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.
Akibat Hukum bagi Pelaku Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Melaksanakan Ganti Rugi dalam Kasus Tort dan Kecelakaan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Meni Apriani; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi dalam kasus tort dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh pelaku meskipun telah terdapat dasar normatif yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pelaku dalam melaksanakan ganti rugi menimbulkan akibat hukum lanjutan berupa upaya eksekusi perdata, serta tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik, mekanisme eksekusi putusan perdata masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum perdata menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban.
Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat Badra Fahrizal; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7055

Abstract

Salah satu persoalan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya efektivitas dalam pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery). Meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, negara sering kali gagal mengembalikan aset hasil tindak pidana karena keterbatasan mekanisme hukum yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku (follow the suspect) dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelacakan serta perampasan aset hasil kejahatan (follow the asset). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta implementasi mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara interpretatif dan sistematis. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun penerapan prinsip NCB Asset Forfeiture belum terlembaga secara komprehensif dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan, dan prosedur penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan dengan mencontoh praktik hukum Amerika Serikat, agar pengembalian kerugian negara akibat korupsi dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menggunakan sistem conviction-based forfeiture, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebaliknya, Amerika Serikat telah menerapkan sistem civil dan administrative forfeiture yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana melalui gugatan in rem terhadap aset itu sendiri.
STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI TENTANG PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN NEGARA INDONESIA DAN JERMAN Riyadi Eko Prasetyo; Zainal Arifin Hoesein
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 01 Maret 2026 Produce
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.11321

Abstract

Indonesia, as a state based on law, governs its affairs based on law or rechtstaat. Legal rules were created to prevent the growth of arbitrary power. This also applies to the presidential impeachment mechanism. The results show that the impeachment schemes between Indonesia and the Federal Republic of Germany share similarities. The Constitutional Court has the authority to adjudicate through the impeachment process. Although there are fundamental technical differences, the German Constitutional Court does not have a direct role in dismissing the Head of State but rather focuses on the constitutional review of laws. In Indonesia, the Constitutional Court is involved in the substantive verification of charges against the President and Vice President. From the perspective of the theory of the purpose of law, the Constitutional Court's position is as the guardian of the constitution and democracy, where impeachment of a head of state must be based purely on objectively proven errors, not politically motivated.
Rekonstruksi Norma Hukum Pengambilan Keputusan Medis Pada Bayi Periviabilitas: Perspektif Filsafat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Albert Prasetya; Zainal Arifin Hoesein
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4617

Abstract

Kemajuan teknologi perawatan intensif neonatal telah menggeser batas ambang viabilitas janin, sehingga bayi periviabilitas yang lahir pada usia kehamilan 22–25 minggu memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, kondisi ini diiringi oleh tingginya risiko morbiditas jangka panjang dan ketidakpastian prognosis, yang menimbulkan dilema etik dan persoalan hukum dalam pengambilan keputusan medis. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tata laksana dan mekanisme pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan norma (rechtvacuüm) dan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan medis terhadap bayi periviabilitas dari perspektif filsafat hukum dan hak asasi manusia, serta merumuskan konstruksi norma hukum yang berkeadilan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui kajian dilema etik-medis dan perspektif teori keadilan, hukum alam, dan utilitarianisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak hidup bayi periviabilitas tidak dapat dipahami secara absolut sebagai kewajiban mempertahankan kehidupan biologis semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma hukum yang menekankan pengaturan prosedural pengambilan keputusan medis, penguatan mekanisme shared decision making, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan orang tua guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.
Co-Authors Albert Prasetya Andri Darmawan Anthony Rahardjo Badra Fahrizal Erni Herdiani Irsyad Noeri Kristofer Oscar M. Saleh Makkamadin Aras Nai Meni Apriani Muhamad Rizki Riyadi Eko Prasetyo Sujoko Bagus Tuti Trihastuti Sukardi Widya Wahyu Utami