Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal hukum IUS PUBLICUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA Watkat, Fransiscus Xaverius; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz; Hartantyo, Arie Tri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.175

Abstract

Data Pribadi merupakan hak pribadi atau privasi yang wajib dilindungi oleh Pengendali Data Pribadi, baik itu bersifat orang perorangan dan/atau badan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terjadi kebocoran Data Pribadi Warga Negara yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan pengelolaan pengendali data pribadi terhadap sistem keamanan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2022. Namun, dalam konteks pertangungjawaban pidana, dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak terdapat satu pasal pun yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana kewajiban yang diamatkan dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi.
ANALISIS HUKUM TERKAIT KONFLIK RASISME DENGAN KEHILANGAN NYAWA MANUSIA DI PAPUA Koedoeboen, Arman; Ingsaputro, Muhammad Hafiz
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.53

Abstract

Tindakan-tindakan rasisme terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku rasisme tersebut bisa menyebabkan perpecahan, baik antar sesama maupun golongan tertentu. Perilaku rasisme muncul karena seseorang memandang rendah orang lain dengan merasa diri superior. Tindakan rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua juga menimpa mahasiswa asal Papua yang sedang mencari tempat tinggal di Jakarta. Salah satu tempat kos tidak menerima mahasiswa tersebut dengan alasan mahasiswa tersebut berasal dari Papua, tidak sampai disitu, mahasiswa asal Papua juga dibilang bau oleh petugas toko. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini yang menjadi fokus mengenai perlakuan rasis kepada Mahasiswa Papua di Surabaya oleh kelompok ORMAS dan satuan Polisi dan TNI. Dengan demikian penulis menarik untuk dapat meneliti dalam penulisan ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi kajian Ilmu Hukum, yakni dalam bidang ini khususnya dalam wawasan rasisme melalui media online yang berlandasan pada kajian hukum.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP CUSTOMERS DUE DILIGENCE OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA Watkat, Fransiscus X; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.76

Abstract

Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang jauh berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana melalui pemanfaatan jasa pelayanan dan/atau produk-produk penyedia jasa keuangan lembaga perbankan di Indonesia. Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian ini melalui penerapan prinsip Costumers Due Diligence. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers Due Deligence oleh lembaga perbankan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegah terjadi Tindak Pidana Pencucian sebagaimana yang diatur UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor : 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.