Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Innovative: Journal Of Social Science Research
Rachman, Miftahur
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. ERENHA LANGGENG KARSA DENGAN PT. TANAH UNTUK ANAK NEGERI (GURINDAM PROPERTY) TENTANG PEMASARAN PERUMAHAN GRAHA NUANSA DAMAI 4 Majid, Sidratul Salsabilla; Raihana, Raihana; Rachman, Miftahur
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i3.8029

Abstract

Implementation of the agreement that is negligent in carrying out its achievements or obligations contained in the agreed cooperation agreement. In the cooperation agreement, a default occurs. The problem in this study is about the late payment of wages or fees disbursed by PT. Erenha Langgeng Karsa. The type of research uses empirical legal research, data sources in the form of primary data and secondary data. The results of the research obtained are a form of legal settlement of the default of the cooperation agreement between PT. Erenha Langgeng Karsa and PT. Tanah Untuk Anak Negeri (Gurindam Property) is by giving a warning and conducting negotiations (deliberations) in a family manner. The factor that caused the default of the cooperation agreement between PT. Erenha Langgeng Karsa and PT. Tanah Untuk Anak Negeri (Gurindam Property) is an economic factor, because PT. Erenha Langgeng Karsa has other bills or arrears to the home material store. So that PT. Erenha Langgeng Karsa prioritizes paying the bill and neglects its obligations to PT. Land for the Nation's Children (Gurindam Property).
Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Desril, Raja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11046

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam pemanfaatan tanah secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah untuk perumahan dan pertanian, serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan Bank Tanah harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.
Comparison of Online Transportation Regulatory Framework in Indonesia and Several ASEAN Member States Desril, Raja; Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4628

Abstract

This research is motivated by the need to adjust online transportation regulations in Indonesia with technological developments and rapidly changing societal dynamics. The main issue raised is how the regulatory framework of online transportation in Indonesia is and how it compares to several ASEAN member countries. The discussion shows that regulations in Indonesia still use a conventional approach that is less adaptive to online transportation innovation, often causing legal vacuums and uncertainty for stakeholders. The conclusion of this study states that existing regulations need to be updated to be more comprehensive and responsive to changes. The advice given is that the government should adopt best practices from other ASEAN countries to create more effective regulations, including paying attention to fairness, safety, and welfare aspects for both users and service providers.
Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan Konsumen Pada Kasus Kepailitan Developer Perumahan Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Idris, Zulherman; Hajar, Ragil Ibnu
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4874

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering sekali digunakan pihak developer perumahan terlebih bagi mereka yang tanah yang dijadikan untuk perumahan belum lunas dilakukan peralihan dari pemilik asli tanah kepada pihak developer perumahan. Namun potensi masalah akan muncul mengenai adanya ancaman kepailitan yang dialami oleh pihak developer, mengingat bisnis perumahan merupakan salah satu bisnis yang memberikan keuntungan yang tinggi namun juga diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Ketika devoleper perumahan mengalami proses kepailitan, maka akan berdampak kepada konsumen perumahan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari proyek developer tersebut, terlebih banyak para konsumen ini hanya mendapatkan PPJB dari developer meskipun lunas dibayar dalam proses pembelian rumah dan tanah, maka penting melihat aspek perlindungan hukum pada permasalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan yang didapat peneliti antara lain, pertama, kedudukan hukum PPJB dalam sistem hukum perdata Indonesia masih bersifat ambigu karena secara formil hanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) yang tidak mengalihkan hak milik, namun dalam praktik memiliki peran penting sebagai dasar transaksi properti. Walaupun sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, PPJB kerap menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara developer dan konsumen, terlebih dalam pembagian budel pailit developer perumahan. Kedua, meskipun Mahkamah Agung melalui yurisprudensi terbaru mulai melindungi pembeli beritikad baik dengan mengeluarkan rumah dari boedel pailit, sifat yurisprudensi yang kasuistik belum menjamin kepastian hukum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menegaskan hak konsumen atas rumah yang dibayar lunas agar perlindungan hukum lebih kuat dan kepastian hukum benar-benar terwujud.
Co-Authors Hajar, Ragil Ibnu Idris, Zulherman Majid, Sidratul Salsabilla Mulia Akbar Santoso Raihana, Raihana Raja Desril