Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan JOURNAL EQUITABLE JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Innovative: Journal Of Social Science Research
Aksar Aksar, Aksar
Universitas Halu Oleo
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMAHAMAN HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT DESA SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR GUNA MENCEGAH KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN Aksar, Aksar; Tua Manik, Saut Maruli; Dinata, Umar
Mimbar Keadilan Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v15i1.5844

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the legal understanding of village communities in certifying their land rights to prevent conflicts and land disputes in rural areas. This research is socio-legal research. Socio-legal research is research that combines normative and empirical methods in its research. The results of this study The legal understanding of the Village community in making land title certificates as well as knowledge about the importance of ownership of land rights certificates is still relatively low, in general, the people who are used as informants do not know about the procedures for making land title certificates. The conclusions in this study confirm that the land is a very basic human need so legal understanding of the community is very urgent to be carried out in managing land certificates, in order to avoid disputes and cases of land grabbing in the community. If viewed from the economic aspect, land certificates can be used by the community to obtain business capital. So that people can improve their standard of living and welfare.
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Aksar, Aksar; Dinata, Umar; Shaleh, Ali Ismail; Az-Zahra, Fatimah; Ambarwati, Ambarwati; Putri, Mediana
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i3.537-549

Abstract

Sertifikat ganda adalah hal yang sering terjadi di tengah masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia sehingga BPN Kota Pekanbaru perlu mengatur sebuah regulasi khusus menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi penerbitan sertifikat tanah sebagai hasil dari penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deduktif didukung dengan data primer yakni wawancara narasumber. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi sengketa sertifikat ganda pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sehingga perlu adanya sebuah konstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan jalur alternative penyelesaian sengketa agar permasalahan agrarian dapat di akomodir oleh BPN Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus sertifikat belum terlaksana sehingga urgensi untuk dilaksanakan agar menghindari sengketa pertanahan, dalam hal ini BPN dapat meregistrasi setiap surat yang di terbitkan sehingga lembaga memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi penerbitan sertifikat ganda di masa akan datang.
THE CRIMINALIZATION POLICY AGAINST PLAGIARISM IS LINKED TO LEGAL PROTECTION IN INDONESIA Dinata, Umar; Aksar, Aksar; Santoso , Mulia Akbar
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7079

Abstract

Plagiarism is not only a violation of the law, but also a violation of Moral Rights, especially when the identity of the author is not mentioned intentionally in the quotation, which is a violation of moral rights. In the context of Copyright, respect for moral rights requires citations from other people's work to be accompanied by clear sources. Plagiarism is considered one of the greatest sins in academia because it threatens the authenticity of the work and scientific integrity. Copyright is usually violated if the material is done without permission from the exclusive rights owner, the purpose of this study is to examine and analyze related to the urgency of legal protection to the copyright owner of scientific works against plagiarism, and to analyze the ideal concept of criminalization policy against plagiarism of scientific work copyright owners in Indonesia in the future, This research method uses normative juridical research methods, the results of this study found that legal protection of copyright owners of scientific works against plagiarism is very important in maintaining academic and scientific integrity. Copyright provides comprehensive protection of the work, covering the economic and moral aspects of the creator. Criminal law reform needs to clarify the provisions governing plagiarism, including the explicit use of the term "plagiarism" in the Copyright Law, changing the type of offense to ordinary types of offenses to increase the effectiveness of law enforcement, and imposing strict criminal sanctions against plagiarism perpetrators.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL Aksar, Aksar; Fatwa, Indra; Farras, Aqil; Aziz, Abdul
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9230

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed how individuals and institutions distribute and access intellectual works. Social media platforms have become primary spaces for the dissemination of creative content, but they also present new challenges in the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The increasing incidents of violations such as plagiarism, digital piracy, and unauthorized distribution highlight gaps in the current legal protection systems. This study aims to examine the urgency of establishing and enforcing adaptive IPR regulations that align with the dynamics of social media in the digital era. Using a normative juridical approach and literature analysis, the research finds that existing regulations are insufficient to address the complexity of IPR infringements in digital environments. Therefore, legal policy reform, cross-sector collaboration, and improved public digital literacy are essential to building a fair and equitable social media ecosystem for content creators.
Pembentukan Produk Hukum Daerah: Gagasan Perbaikan dan Penyempurnaan Aksar, Aksar; Fatwa, Indra; Berlian, Cheny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16538

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang problematika yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memberikan gagasan perbaikan dan penyempurnaan bagi pembentukan produk hukum daerah kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini diketahui bahwa problematika utama yang dihadapi dalam pembentukan produk hukum daerah terletak pada masih begitu banyaknya pendelegasian dan atribusi kewenangan pembentukan produk hukum daerah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini memunculkan sikap pragmatis bagi Pemerintah Daerah selaku pembentuk hukum di daerah, karena lebih disibukkan dengan pemenuhan tugas pembentukan hukum dengan jenis tersebut. Sejatinya pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip otonomi yang luas serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Khusus mengenai aspirasi masyarakat, kedepan Pemerintah Daerah harus lebih serius untuk melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah. Sehingga nantinya dapat lahir produk hukum daerah yang partisipatif terhadap aspirasi masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakter daerah yang dimilikinya.
Co-Authors Abdul Aziz Ambarwati Az-Zahra, Fatimah Berlian, Cheny Dinata, Umar Farras, Aqil Fatwa, Indra Putri, Mediana Santoso , Mulia Akbar Shaleh, Ali Ismail Tua Manik, Saut Maruli