Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Amicus Curiae

KEWAJIBAN UTAMA NEGARA TERHADAP DISKRIMINASI PEREMPUAN SUMBA DALAM HAK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA TRADISI PITI RAMBANG: The Primary Obligation of the State Towards the Discrimination Against Sumba Women in the Right to Enter into Marriage in the Tradition of Piti Rambangin Louisa, Monique; Notoprayitno, Maya Indrasti
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/dexkyt13

Abstract

Discrimination against women's rights, especially in the right to marry, still occurs in Indonesia, contradicting existing legal regulations, one of which is the Piti Rambang tradition in Sumba. Women's rights are part of human rights (HAM), and as universal rights based on equality, the recognition and protection of human rights should be fulfilled for all individuals, both men and women. The state clearly plays an important role in this, and therefore, every country has the primary obligation based on human rights. This disparity forms the basis of this research problem, namely how the state’s primary obligation in the right to marry applies to the Piti Rambang tradition. This research uses normative legal research that describes the primary obligations of a state related to discrimination against women in an Indonesian custom, specifically Piti Rambang. This tradition violates the right to marry for Sumbanese women, and the state is obliged to respect, protect, and fulfill human rights. The state is expected to ensure the fulfillment of its obligations and to prevent discrimination from the Piti Rambang tradition.  
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PRINSIP INVIOLABILITAS DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS JORGE GLAS) Hizbullah, Naufal; Notoprayitno, Maya Indrasti
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25580

Abstract

Hubungan diplomatik dijamin oleh Konvensi Wina 1961 sebagai bagian penting dari sistem hukum internasional. Salah satu prinsip utamanya adalah inviolabilitas misi diplomatik, yakni tidak dapat diganggu gugat premises negara pengirim oleh negara penerima. Artikel ini mengkaji prinsip tersebut dalam kasus aparat Ekuador sebagai negara penerima yang memasuki Kedutaan Besar Meksiko di Quito untuk menangkap Jorge Glas, mantan Wakil Presiden Ekuador yang sedang mencari suaka politik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan dokumen internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan aparat Ekuador melanggar Pasal 22 Konvensi Wina 1961 karena tidak terdapat penyalahgunaan fungsi diplomatik oleh Meksiko. Sebagai bentuk pembalasan, Meksiko memutuskan hubungan diplomatik dan menggugat Ekuador di Mahkamah Internasional. Tindakan tersebut sah secara hukum internasional selama dilakukan secara damai dan proporsional. Implikasi hukumnya mencakup penghentian fungsi diplomatik, munculnya tanggung jawab internasional bagi Ekuador, dan potensi reparasi. Kasus ini menegaskan bahwa prinsip inviolabilitas adalah norma fundamental dalam hukum internasional, dan pelanggarannya tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga membawa konsekuensi hukum di forum internasional.