Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Telefarmasi Dalam Peredaran Sediaan Farmasi: Legal Analysis of Telepharmacy Policy in the Distribution of Pharmaceutical Preparations Sufriaman; Maulida Khairunnisa; Tetty Melina Lubis; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7914

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap layanan kefarmasian di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah telefarmasi, yaitu layanan farmasi yang dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan media digital. Telefarmasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan farmasi tanpa harus berkunjung langsung ke apotek. Meski begitu, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, khususnya terkait distribusi sediaan farmasi yang tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terkait praktik telefarmasi di Indonesia, terutama dalam aspek distribusi obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengakomodasi layanan farmasi berbasis elektronik, regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara distribusi obat, tanggung jawab apoteker, mekanisme pengawasan, serta perlindungan data pasien dalam konteks layanan telefarmasi. Kekurangan dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan rinci agar implementasi telefarmasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.
Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Amerika Serikat Terkait Pengaturan Jaminan Kesehatan Savero, Ivan; Lubis, Arief Fahmi; Prasetyo, Boedi; Tetty Melina Lubis
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 3 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i3.8419

Abstract

A country's legal system is a fundamental aspect of health insurance. Indonesia and the United States have different approaches to regulating health insurance, both in terms of regulation, coverage of participants, and financing mechanisms. This paper compares the legal systems of Indonesia and the United States in regulating health insurance by highlighting differences in policies, legal bases, and implementation in each country. In Indonesia, health insurance is organized by the government through BPJS Kesehatan which has mandatory participation. Meanwhile, in the United States, the health insurance system is more mixed with the dominance of the private sector and public programs such as Medicare and Medicaid. This study uses a normative legal method with a comparative legal approach to analyze the effectiveness, challenges, and impacts of each system on access to and quality of health services. The results of the study show that the Indonesian system is more inclusive but faces financial sustainability constraints, while the United States system provides flexibility for participants but still experiences problems with affordability. By understanding the advantages and disadvantages of each system, this study is expected to contribute to the development of more effective and equitable health insurance policies