Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Prasetyo, Boedi
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tindakan Medis di Rumah Sakit Untuk Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien Satriawan, Satriawan; Nasser, Nasser; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.493

Abstract

Rumah sakit tidak terlepas dari risiko terjadinya kesalahan dan kecelakaan dalam melayani pasien. Untuk menjamin keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan, rumah sakit perlu menerapkan upaya manajemen risiko. Setiap tindakan medis yang didapatkan selalu ada risiko yang harus dihadapi, dapat terjadi kapanpun walaupun ditangan dokter yang paling pandai sekalipun. Jadi disini jelas bahwa risiko tidak dapat diduga. Berbagai gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas dugaan terjadinya resiko medis dan dugaan malapraktik seperti tersebut, sejalan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, menginisiasi perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi proteksi dokter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen risiko di rumah sakit untuk perlindungan hukum tindakan medis tenaga kesehatan dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Proteksi Medis telah diatur dalam BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, pada bagian mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis dirumah sakit, angka 12 poin D yang menyatakan bahwa Dokter memiliki asuransi proteksi profesi.
Perlindungan Hukum Dokter Dalam Melakukan Tindakan Emergensi Di Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Komplain Pasien Negoro, Luhung Wikant Bakti; Husain, Bahtiar; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.512

Abstract

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kegawatdaruratan. Dalam keadaan kegawatdaruratan semua fasilitas pelayanan kesehatan maupun seorang dokter yang tidak mempunyai kompetensi dibidang penyakit itu, diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertolongan pertama. Rentannya dokter yang bertugas dalam pelayanan kegawatdaruratan medis mendapat tuntutan dari pasien atau keluarga pasien. Dilihat dari sudut hukum pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Dalam perspektif hukum perdata, pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin neko77 Kedokteran Indonesia dan tidak menghilangkan hak menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Dari sistem hukum, tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dan tindakan yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Peserta JKN Fraud dalam Pelaksanaan Program JKN di Indonesia Priscilia, Viona; Kantikha, I Made; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.521

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan inisiatif pemerintah untuk meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh warga negara. Namun, sejak peluncurannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya tindakan kecurangan (fraud) yang banyak dilakukan oleh peserta JKN itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, penerapan sanksi yang ada saat ini, serta usulan pembaruan sanksi bagi peserta JKN yang terlibat dalam kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan merujuk pada sumber hukum, terutama peraturan perundang-undangan terkait kecurangan dalam layanan kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah meliputi pelaporan dugaan kecurangan ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, perlindungan identitas kependudukan dan kartu JKN KIS, serta kepatuhan terhadap peraturan. Saat ini, sanksi terhadap kecurangan bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dengan mengusulkan kriminalisasi, termasuk penerapan pidana penjara untuk menanggulangi tindakan kecurangan dalam JKN di Indonesia.
Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Wijaya, jesica Natalia; Prasetyo, Boedi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.10555

Abstract

This study aims to analyze the validity of reports on domestic violence (DV) crimes filed after divorce, focusing on the Military Court Decision Number 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. This article is categorized as normative legal research using a statutory approach and a case approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The study concludes that reports of domestic violence crimes filed after divorce remain legally valid, provided they meet the formal and material requirements as stipulated by applicable regulations. The military court's decision in this case highlights the importance of recognizing victims' rights to justice, regardless of marital status.
Protection for Victims of Domestic Violence Perpetrated by Military Members Dharmaputra, Rio Perdana; Prastopo, Prastopo; Prasetyo, Boedi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4322

Abstract

This study examines the protection of Domestic Violence (KDRT) victims perpetrated by military personnel in Indonesia. Domestic violence cases involving military members are complex issues requiring serious attention, as they encompass aspects of general criminal law and military disciplinary law. Based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 25 of 2014 on Military Discipline, military personnel who commit domestic violence can be subjected to both criminal and disciplinary sanctions. The legal process for military domestic violence cases involves two pathways: the criminal pathway, managed by the police and prosecution, and the military disciplinary pathway, handled by the authorized superior. Besides law enforcement, this study highlights the importance of protecting victims’ rights, such as security, physical and psychological recovery, and legal support. However, there are several obstacles to victim protection, including the strong patriarchal culture, lack of understanding about domestic violence within the military, and the complexity of the legal enforcement process. This study recommends increasing awareness of domestic violence, strengthening support for victims, and improving legal procedures to make the protection of domestic violence victims more effective.
Juridical Analysis of the Criminal Act of Selling Firearms and Ammunition by TNI Personnel to Papuan Separatist Groups Sidabutar, Hamonangan Priambodho; Markoni, Markoni; Prasetyo, Boedi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3943

Abstract

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis di Papua yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional dan keamanan negara. Penjualan senjata ilegal oleh anggota TNI tidak hanya melanggar tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung kedaulatan negara, tetapi juga memperkuat kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan berbagai regulasi terkait lainnya yang mengatur kepemilikan, distribusi, dan penggunaan senjata api. Temuan menunjukkan bahwa motif utama tindakan ini adalah keuntungan finansial, sementara lemahnya pengawasan internal di lingkungan TNI turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus penjualan senjata kepada kelompok separatis. Penegakan hukum melalui peradilan militer dan sipil perlu diperkuat untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang
Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Kedokteran Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan 2023 Idris, Berlian; Prastopo; Prasetyo, Boedi
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2024): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v4i2.10298

Abstract

Dispute can occur in medical practice if patient(s) feel their interests are being damaged or they received results not as expected. This study is a normative, qualitative research using secondary data on dispute resolution in accordance to Act Number 17 Year 2023 on Health, compared to before the Law was enacted. According to the Act, patients or their representatives who felt aggrieved can report the doctor(s) to Professional Disciplinary Council, to the authorities for suspected criminal act, and/or to the court for civil act violation. The Council’s recommendation that states there is a violation on current standards is required for criminal investigation to proceed, and for civil lawsuit to go to court. Such requirement is nonexistent in Act Number 29 Year 2004 on Medical Practice. This could be observed in the case of dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, et al in 2010 where patient Mrs. Julia Fransiska Makatey that they treated was deceased. They were found not guilty in district court, sentenced to imprisonment in Supreme Court cassation, and finally ruled not guilty in Supreme Court judicial review verdict because no proven standard violations. Learning from this, such Council that has utmost integrity and works profesionally is needed for a fair dispute resolution.
Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual Allena Marvelia Silalahi; Boedi Prasetyo
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1394

Abstract

This study aims to find out the important role of the Witness and Victim Protection Institution (LPSK) in the judicial system in Indonesia. This assessment was carried out by reviewing various relevant regulations, such as Law Number 35 of 2014 and Number 11 of 2012. This study found that LPSK has a crucial function in providing comprehensive protection to victims' children. The protection includes assistance in legal proceedings as well as efforts to recover physical and psychological conditions. The results of this study emphasize the significance of LPSK's role in ensuring that children who are victims of sexual violence receive appropriate justice and protection.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online Pricillia Angellina; Boedi Prasetyo
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1395

Abstract

Indonesia as a country of law prohibits gambling, including the promotion of online gambling, because it is contrary to religious values, Pancasila morals, and endangers society. Criminal provisions related to gambling are regulated in the Criminal Code and the ITE Law, including sanctions for promotion through electronic media. Online gambling is increasingly rampant along with technological advances, driven by promotions by influencers who violate ethics and the law. An example of a case is two celebrities who were arrested for promoting gambling sites. The law strictly prohibits the distribution of gambling content in any form, as regulated in the ITE Law and other regulations. This study uses a normative juridical method, namely a method that emphasizes research on library materials as the main basis. This approach is carried out by analyzing legal regulations, relevant literature, and expert views or theories related to the problems studied. The results of this Online gambling and its promotion are regulated in the ITE Law which prohibits the distribution of gambling information with a criminal penalty of up to 6 years in prison and a fine of IDR 1 billion, as well as the Criminal Code which punishes online gambling promotion with the same criminal penalty. Law enforcement involves digital forensics to collect evidence and provide a deterrent effect, protecting the public from the negative impacts of online gambling.
Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sintia Maryam; Boedi Prasetyo
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1397

Abstract

Law Number 21 of 2007 highlights women and children as vulnerable groups in the crime of human trafficking (TPPO), which includes sexual exploitation, forced labor, and slavery, with perpetrators utilizing threats, violence, or fraud. The impacts are multidimensional, including physical, psychological, and socio-economic, so that restitution is presented as a mechanism for victim recovery through material and immaterial compensation. However, its implementation in Indonesia still faces obstacles, especially the lack of court attention to victims' rights, although the role of restitution is recognized as important to improve legal protection and encourage justice that is more in favor of victim recovery. This study uses a qualitative method that aims to understand the phenomenon as a whole based on the subject's experience, such as behavior, perception, motivation, and actions. The results of this study Human trafficking is a serious crime that causes physical, psychological, and economic losses to victims. Restitution, regulated in Law Number 21 of 2007 and related regulations, serves to restore victims' rights and ensure that perpetrators are held accountable. Involving LPSK, prosecutors, and courts, this mechanism not only compensates for material losses but also restores the dignity of victims, presenting justice that is more in favor of victim recovery in the criminal justice system.
Co-Authors Allena Marvelia Silalahi Angel Monica, Racheline Arianto, Rafi Fadhlurrohman Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Artana, I Putu Juni Clianta Putri, Vania Cristofel, Moses Dharmaputra, Rio Perdana Dwi Putra, Guntur Yudha Edy Wijayanti Efrila, Efrila Ellen Santoso Febriyani, Febriyani Fitry Taufik Sahary Guntur Yudha Dwi Putra Huring, Vinna Clarissa Husain, Bahtiar Idris, Berlian IVAN SAVERO, IVAN Kantikha, I Made Kusumawardhana, Vishnu Margareth Trisya Adefinola Naru Markoni Markoni Maulanda, Yogen Muhammad Putra Syawal Al Mahdi Mulyono Mulyono Nasser, Nasser Negoro, Luhung Wikant Bakti Pricillia Angellina Priscilia, Viona Purwanto, Haeru Racheline Angel Monica Racheline Angel Monica Reano, Arfan Romlih, Rheihan Nurrizki S D, R Deltanto Sahary, Fitry Taufik Sarana, Harmin Sastria, Evan Satriawan Satriawan, Satriawan Setyawan, Gerald Febrian Sidabutar, Hamonangan Priambodho Silitonga, Vera Dumonda Sintia Maryam Sitorus, Steven Sutarno , Sutarno Syafri, Deni Tarnama, Eins Mitchelle Tetty Melina Lubis Vania Clianta Putri Vera Dumonda Silitonga Vishnu Kusumawardhana Wijaya, jesica Natalia Wijayanti, Edy Yogen Maulanda Zulkifli, Dedy