Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.716
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Prasetyo, Boedi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tindakan Medis di Rumah Sakit Untuk Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien Satriawan, Satriawan; Nasser, Nasser; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.493

Abstract

Rumah sakit tidak terlepas dari risiko terjadinya kesalahan dan kecelakaan dalam melayani pasien. Untuk menjamin keselamatan pasien untuk mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan, rumah sakit perlu menerapkan upaya manajemen risiko. Setiap tindakan medis yang didapatkan selalu ada risiko yang harus dihadapi, dapat terjadi kapanpun walaupun ditangan dokter yang paling pandai sekalipun. Jadi disini jelas bahwa risiko tidak dapat diduga. Berbagai gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas dugaan terjadinya resiko medis dan dugaan malapraktik seperti tersebut, sejalan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, menginisiasi perusahaan asuransi untuk menawarkan asuransi proteksi dokter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan manajemen risiko di rumah sakit untuk perlindungan hukum tindakan medis tenaga kesehatan dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asuransi Proteksi Medis telah diatur dalam BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, pada bagian mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis dirumah sakit, angka 12 poin D yang menyatakan bahwa Dokter memiliki asuransi proteksi profesi.
Perlindungan Hukum Dokter Dalam Melakukan Tindakan Emergensi Di Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Komplain Pasien Negoro, Luhung Wikant Bakti; Husain, Bahtiar; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.512

Abstract

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kegawatdaruratan. Dalam keadaan kegawatdaruratan semua fasilitas pelayanan kesehatan maupun seorang dokter yang tidak mempunyai kompetensi dibidang penyakit itu, diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertolongan pertama. Rentannya dokter yang bertugas dalam pelayanan kegawatdaruratan medis mendapat tuntutan dari pasien atau keluarga pasien. Dilihat dari sudut hukum pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Dalam perspektif hukum perdata, pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin neko77 Kedokteran Indonesia dan tidak menghilangkan hak menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Dari sistem hukum, tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dan tindakan yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Peserta JKN Fraud dalam Pelaksanaan Program JKN di Indonesia Priscilia, Viona; Kantikha, I Made; Prasetyo, Boedi
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.521

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan inisiatif pemerintah untuk meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh warga negara. Namun, sejak peluncurannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya tindakan kecurangan (fraud) yang banyak dilakukan oleh peserta JKN itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan, penerapan sanksi yang ada saat ini, serta usulan pembaruan sanksi bagi peserta JKN yang terlibat dalam kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan merujuk pada sumber hukum, terutama peraturan perundang-undangan terkait kecurangan dalam layanan kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah meliputi pelaporan dugaan kecurangan ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, perlindungan identitas kependudukan dan kartu JKN KIS, serta kepatuhan terhadap peraturan. Saat ini, sanksi terhadap kecurangan bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dengan mengusulkan kriminalisasi, termasuk penerapan pidana penjara untuk menanggulangi tindakan kecurangan dalam JKN di Indonesia.
Keabsahan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Wijaya, jesica Natalia; Prasetyo, Boedi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i1.10555

Abstract

This study aims to analyze the validity of reports on domestic violence (DV) crimes filed after divorce, focusing on the Military Court Decision Number 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. This article is categorized as normative legal research using a statutory approach and a case approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The study concludes that reports of domestic violence crimes filed after divorce remain legally valid, provided they meet the formal and material requirements as stipulated by applicable regulations. The military court's decision in this case highlights the importance of recognizing victims' rights to justice, regardless of marital status.
Protection for Victims of Domestic Violence Perpetrated by Military Members Dharmaputra, Rio Perdana; Prastopo, Prastopo; Prasetyo, Boedi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4322

Abstract

This study examines the protection of Domestic Violence (KDRT) victims perpetrated by military personnel in Indonesia. Domestic violence cases involving military members are complex issues requiring serious attention, as they encompass aspects of general criminal law and military disciplinary law. Based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 25 of 2014 on Military Discipline, military personnel who commit domestic violence can be subjected to both criminal and disciplinary sanctions. The legal process for military domestic violence cases involves two pathways: the criminal pathway, managed by the police and prosecution, and the military disciplinary pathway, handled by the authorized superior. Besides law enforcement, this study highlights the importance of protecting victims’ rights, such as security, physical and psychological recovery, and legal support. However, there are several obstacles to victim protection, including the strong patriarchal culture, lack of understanding about domestic violence within the military, and the complexity of the legal enforcement process. This study recommends increasing awareness of domestic violence, strengthening support for victims, and improving legal procedures to make the protection of domestic violence victims more effective.
Juridical Analysis of the Criminal Act of Selling Firearms and Ammunition by TNI Personnel to Papuan Separatist Groups Sidabutar, Hamonangan Priambodho; Markoni, Markoni; Prasetyo, Boedi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3943

Abstract

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis di Papua yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional dan keamanan negara. Penjualan senjata ilegal oleh anggota TNI tidak hanya melanggar tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung kedaulatan negara, tetapi juga memperkuat kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan berbagai regulasi terkait lainnya yang mengatur kepemilikan, distribusi, dan penggunaan senjata api. Temuan menunjukkan bahwa motif utama tindakan ini adalah keuntungan finansial, sementara lemahnya pengawasan internal di lingkungan TNI turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus penjualan senjata kepada kelompok separatis. Penegakan hukum melalui peradilan militer dan sipil perlu diperkuat untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang
Penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Kedokteran Mengacu pada Undang-Undang Kesehatan 2023 Idris, Berlian; Prastopo; Prasetyo, Boedi
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 2 (2024): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v4i2.10298

Abstract

Dispute can occur in medical practice if patient(s) feel their interests are being damaged or they received results not as expected. This study is a normative, qualitative research using secondary data on dispute resolution in accordance to Act Number 17 Year 2023 on Health, compared to before the Law was enacted. According to the Act, patients or their representatives who felt aggrieved can report the doctor(s) to Professional Disciplinary Council, to the authorities for suspected criminal act, and/or to the court for civil act violation. The Council’s recommendation that states there is a violation on current standards is required for criminal investigation to proceed, and for civil lawsuit to go to court. Such requirement is nonexistent in Act Number 29 Year 2004 on Medical Practice. This could be observed in the case of dr. Dewa Ayu Sasiary Prawan, et al in 2010 where patient Mrs. Julia Fransiska Makatey that they treated was deceased. They were found not guilty in district court, sentenced to imprisonment in Supreme Court cassation, and finally ruled not guilty in Supreme Court judicial review verdict because no proven standard violations. Learning from this, such Council that has utmost integrity and works profesionally is needed for a fair dispute resolution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN ATAS BARANG JAMINAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2023/PN.KTG.) Sitorus, Steven; Prasetyo, Boedi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10802

Abstract

This research examines the legal protection for PT Pegadaian on pawn collateral that is proven to be the result of a criminal offense, such as in the case of Kotamobagu District Court Decision Number 150/Pid.B/2023/PN.Ktg. The purpose of this study is to examine the availability of legal protection. to PT Pegadaian and the legal actions that may be done in the event that problematic material is encountered. This study employs a normative legal approach that draws on statutes and case law and adopts the theory of preventive and repressive legal protection. The results show that although PT Pegadaian has applied the precautionary principle following the Standard Operating Procedure (SOP), there is still a risk of receiving collateral from criminal acts that can cause material and immaterial losses. Therefore, a clearer legal protection mechanism is needed to maintain trust in the relationship between debtors and creditors and ensure legal certainty in business activities.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia Setyawan, Gerald Febrian; Prasetyo, Boedi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i2.2124

Abstract

The judicial process in Indonesia must be carried out or implemented based on the provisions of the laws in Indonesia. The criminal justice process was born in order to resolve problems that arise from criminal acts. Although the procedures for the judicial process have been regulated by law, we still find many cases of errors in the judicial process that occur in Indonesia. One case of error in the judicial process can be found in cases of mistaken arrest by law enforcement officers. Wrongful arrests or mistakes in arrest generally occur due to procedural errors and also errors in the investigation process carried out by law enforcement officers. In order to protect the interests and rights of victims that are lost during the judicial process, a form of protection is needed that can be given to victims of mistaken arrest. Legal protection for victims of mistaken arrest was born in order to provide protection for victims or innocent people who were arrested illegally or mistakenly by law enforcement officers. Including provisions for victim protection aims to increase the government's focus on the plight of victims and can restore the conditions and rights of victims that are lost from the act of mistaken arrest considering that the act of mistaken arrest is a form of gross human rights violation that greatly tarnishes human dignity
Keadilan Restoratif sebagai Solusi Alternatif Penanganan Tindak Pidana di Era Digital Arianto, Rafi Fadhlurrohman; Prasetyo, Boedi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i1.11381

Abstract

This study aims to analyze the application of restorative justice as an alternative solution in handling criminal offenses in the digital era, which is marked by increasingly complex forms of crime and their impact on victims. The contribution of this research lies in its effort to offer a more humanistic, participatory, and relevant approach to punishment in line with the dynamics of modern criminal law, particularly in addressing legal challenges in digital spaces. The methodology used is library research with a qualitative approach and normative legal study, by analyzing statutory regulations, legal theories, and related scholarly literature. The findings indicate that restorative justice can serve as an effective alternative to conventional sentencing for resolving digital-based criminal offenses, as it promotes peaceful resolution between offender and victim, restores social relations, and reduces the burden on the formal criminal justice system. However, the implementation of restorative justice still faces challenges such as low digital legal literacy, unprepared infrastructure, and the absence of standardized procedural guidelines.
Co-Authors Angel Monica, Racheline Arianto, Rafi Fadhlurrohman Arief Fahmi Lubis Artana, I Putu Juni Baehaqi Cristofel, Moses Dharmaputra, Rio Perdana Dwi Putra, Guntur Yudha Febriyani, Febriyani Huring, Vinna Clarissa Husain, Bahtiar Idris, Berlian IVAN SAVERO, IVAN Kantikha, I Made Kusumawardhana, Vishnu Markoni Markoni Maulanda, Yogen Mulyono Mulyono Nasser, M Nasser, Nasser Negoro, Luhung Wikant Bakti Prastopo Prastopo, Prastopo Priscilia, Viona Reano, Arfan Romlih, Rheihan Nurrizki Sahary, Fitry Taufik Sarana, Harmin Sastria, Evan Satriawan Satriawan, Satriawan Setyawan, Gerald Febrian Sidabutar, Hamonangan Priambodho Silitonga, Vera Dumonda Sitorus, Steven Sutarno , Sutarno Tarnama, Eins Mitchelle Tetty Melina Lubis Wijaya, jesica Natalia Wijayanti, Edy