Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Masyarakat Adat Jawa Blitar Dalam Proses Larung Sesaji Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Islam Haidar Danendra Febrian Ar Rafi; Khanza Aoera Dievana; Dimas Herdian Nugrahimsyah; Sandrina Rahma Nurvita; Fadhilah Dzakwan Syarif
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i3.3213

Local wisdom is considered as part of the culture and identity of indigenous peoples, which contains values, norms, ethics, beliefs, customs and traditions developed through social and cultural interactions. This research focuses on one of the traditions in Indonesia, namely the larung offering ceremony. Larung offerings is a religious ritual as a form of gratitude to God. In this research, it was found that the Javanese Blitar indigenous people still maintain the tradition of larung offerings as part of their culture and beliefs. The research method used is a literature study by collecting data from written sources. The purpose of writing this article is to find out the existence of the Blitar Javanese traditional community carrying out offerings and how customary and Islamic law influences this process.

SISTEM KEWENANGAN DPD SEBAGAI OTONOMI DAERAH LEMBAGA LEGISLATIF Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i2.7270

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.

Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.

Kendala Pengembalian Aset Korupsi Melalui Lelang : Studi Kasus H. Lutman bin Rumadi di Magelang Sholihul Hakim; Sandrina Rahma Nurvita; Louisa Aulia Azzahra; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi Putri Januari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1340

Korupsi menggerus keuangan negara dan meruntuhkan kepercayaan publik, sehingga pemulihan aset menjadi pelengkap krusial bagi pemidanaan. Penelitian ini menelaah strategi Kejaksaan Negeri Magelang ketika enam bidang tanah sitaan dalam perkara H. Lutman bin Rumadi (Putusan 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg) gagal laku setelah tiga kali lelang sesuai PP 105/2021. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jaksa, pejabat Pusat Pemulihan Aset (PPA), serta penilai KPKNL; dan dikonfirmasi lewat dokumen prosedural (berita acara penyitaan, risalah lelang, laporan appraisal) dan regulasi antikorupsi. Hasil menunjukkan tiga hambatan utama: (1) over-valuation harga limit 15–20 persen di atas pasar akibat penggunaan NJOP; (2) keterlambatan administratif keterbatasan penilai bersertifikat dan korespondensi berlapis memperpanjang proses; serta (3) celah koordinasi antar-instansi. Kejaksaan merespons dengan strategi tiga jalur: penilaian ulang multi-metode, promosi lelang daring untuk memperluas pasar, dan ketika tetap gagal konversi aset menjadi Barang Milik Negara (BMN) disertai restitusi komunitas. Temuan menegaskan bahwa keberhasilan asset recovery pasca-lelang bergantung pada valuasi adaptif, basis data terintegrasi, dan instrumen hukum fleksibel seperti non-conviction-based forfeiture (NCB). Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan PPA daerah dipandang vital untuk menutup kerugian negara, menekan biaya administrasi, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum antikorupsi di Indonesia

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search