Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Chornilia Shilvi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SISTEM KEWENANGAN DPD SEBAGAI OTONOMI DAERAH LEMBAGA LEGISLATIF Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i2.7270

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif Louisa Aulia Azzahra; Sandrina Rahma Nurvita; Indah Putri Malinda; Chornilia Shilvi; Eka Permana Sakti Irwanto; Kuswan Hadji
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1135

Abstract

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional Aristya Nadya Azhari; Faiq Muhammad Zufar; Chornilia Shilvi; Louisa Aulia; Yulius Prasetyo Herlambang
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v6i2.1930

Abstract

International humanitarian law (HHI) aims to protect individuals who are not involved in armed conflict, including children who are often victims or even perpetrators of warfare. The phenomenon of recruitment of child soldiers, although prohibited in various international legal instruments, but still takes place in a number of countries in conflict. This research discusses the legal implications for parties that violate the provisions regarding the recruitment of child soldiers, focusing on the provisions in the Rome Statute that classify the recruitment of child soldiers as a war crime. In addition, it analyses the underlying causes of the armed conflict in Sudan and how international accountability mechanisms can be optimised to prosecute perpetrators of crimes against children. In addition, it identifies opportunities and constraints in realising justice for child victims of armed conflict, as well as the importance of international cooperation in providing protection and rehabilitation for them. It is hoped that the findings will provide further insight into the challenges and efforts needed to protect children's rights in the midst of war and the importance of international law enforcement to prevent the exploitation of children in armed conflict.
Co-Authors Aristya Nadya Azhari Eka Permana Sakti Irwanto Faiq Muhammad Zufar Indah Putri Malinda Kuswan Hadji Louisa Aulia Louisa Aulia Azzahra Sandrina Rahma Nurvita Yulius Prasetyo Herlambang