Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Hetharia, Melkias; Tanggahma, Biloka; Khairaz, Rifqon; Mofu, Marselina Ivony; Negara, I Putu Endra Wijaya; Yoesry, Erni; Gani, Zulrijal Bushido; Kalangi, Billy
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16042091

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Faces Group Disaission-PGD) Pelatihan dan Penyuluhan.

Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Hetharia, Melkias; Tanggahma, Biloka; Khairaz, Rifqon; Mofu, Marselina Ivony; Negara, I Putu Endra Wijaya; Yoesry, Erni; Gani, Zulrijal Bushido; Kalangi, Billy
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16042091

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Faces Group Disaission-PGD) Pelatihan dan Penyuluhan.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Sahuleka, Onesimus; Katjong, Kadir; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 11 (2024): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10693800

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut guna agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 7 Desember 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain dan melakukan pendampingan hukum kepada mitra untuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat didalam masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga target luaran berikutnya pengabdi akan publikasikan kegiatan ini kedalam jurnal nasional pengabdian masyarakat.

Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada MasyarakatDi Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Palenewen, James Yoseph; Pelupessy, Eddy; Angwarmasse, Lena Claudia; Mofu, Marselina Ivony; Selviani, Evi; Nusawakan, Dwight; Asmarani, Nur; Hetharia, Melkias
Dedikasi Mandiri Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Dedikasi Mandiri Nusantara - Februari 2026
Publisher : Dedikasi Mandiri Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18691350

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Gunanya Memperoleh Kepastian Hukum Pada Masyarakat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 November 2025 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Proportional Human Rights Protection in Democratic Transitions: Perlindungan HAM Proporsional dalam Transisi Demokrasi Hetharia, Melkias
Rechtsidee Vol. 14 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v14i1.1137

General Background Human rights protection is a constitutional foundation of democratic rule of law and a safeguard against authoritarian regression. Specific Background In democratic transitions, states must balance political stability, transitional justice, and human rights protection. Knowledge Gap Previous studies have not sufficiently compared how different legal systems shape institutional and judicial roles in protecting human rights during democratic transition. Aims This study analyzes human rights protection in transitional democracies through a normative comparative legal approach between Indonesia and the United States. Results The findings show that proportionality is the main standard for lawful rights limitation through legality, legitimate aim, suitability, necessity, and balancing tests. Non-derogable rights, including the right to life, freedom from torture, and freedom of religion, must remain absolutely protected. Indonesia’s civil law system places courts within statutory frameworks, while the United States’ common law system gives courts broader authority through judicial review. Novelty This study integrates proportionality and transitional justice in comparing civil law and common law models. Implications The findings emphasize institutional strengthening, judicial accountability, and state-society collaboration. Highlights: Proportionality guides lawful limitation of rights. Non-derogable rights remain absolutely protected. Legal systems shape judicial authority differently. Keywords: Human rights protection, democratic transition, transitional justice, proportionality, comparative law

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search