Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Hukum dan Keadilan
Mofu, Marselina Ivony
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Perbankan Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Masyarakat Asli Papua Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Mofu, Marselina Ivony
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16039064

Abstract

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan praktik pemberdayaan usaha kecil dan peran lembaga dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi sosial, institusi ekonomi, dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hokum untuk diarahlan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Begitupun peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman berupa kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk-bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua.
Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Hetharia, Melkias; Tanggahma, Biloka; Khairaz, Rifqon; Mofu, Marselina Ivony; Negara, I Putu Endra Wijaya; Yoesry, Erni; Gani, Zulrijal Bushido; Kalangi, Billy
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16042091

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Faces Group Disaission-PGD) Pelatihan dan Penyuluhan.
Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal di Distrik Abepura Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Hetharia, Melkias; Tanggahma, Biloka; Khairaz, Rifqon; Mofu, Marselina Ivony; Negara, I Putu Endra Wijaya; Yoesry, Erni; Gani, Zulrijal Bushido; Kalangi, Billy
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16042091

Abstract

Tujuan kegiatan penyuluhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil masyarakat lokal di Distrik Abepura adalah untuk memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah partisipatif bentuk kegiatan ini adalah Diskusi Kelompok Fokus (Faces Group Disaission-PGD) Pelatihan dan Penyuluhan.
Land Ownership without Legal Certainty: Problems of Unregistered Land Rights Mofu, Marselina Ivony
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2 (2026): JHK - February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v3i2.547

Abstract

Land, as a source of life and an instrument of social justice, holds a fundamental position in the Indonesian legal system. Although land registration is regulated by the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997, practice shows that many land rights remain unregistered, giving rise to legal certainty issues. This article aims to analyze the legal status of unregistered land within the national land system and formulate a reconstruction of legal protection to address the existing normative ambiguity. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach, analyzed qualitatively and prescriptively. The results indicate that the ambiguity of norms regarding the legal consequences of unregistered land and the status of non-certificate evidence has weakened the function of registration as an instrument of legal certainty. A negative publication system with a positive tendency results in certificates only having strong but not absolute evidentiary force, while unregistered land is vulnerable to disputes. Normative reconstruction is needed through affirming the deadline and legal consequences of registration, strengthening the principle of good faith, harmonizing with civil evidence law, and strengthening the publication system through digitization and integration of land data. This reformulation has implications for preventing agrarian conflicts, increasing state legitimacy, and realizing just legal certainty.
Co-Authors Billy Kalangi, Billy Hetharia, Melkias Khairaz, Rifqon Pelupessy, Berd Elkiopas Pelupessy, Sella Petrix Putu Endra Wijaya Negara Tanggahma, Biloka Yoesry, Erni Yoesr Zulrijal Bushido Gani