Garuda - Garba Rujukan Digital

Bahaya Perundungan (Bullying) dan Pencegahannya Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Negeri di Kabupaten Keerom Asmarani, Nur; Girsang, Hotlarisda; Simanjuntak, Ayub Jose Luhut Parulian; Mambaya, Marthinus; Kaplele, Farida; Reumi, Frans; Marlissa, Elsyan R.; Pelupessy, Eddy; Palenewen, James Yoseph
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 11 (2025): February
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Community service entitled The Dangers of Bullying and Its Prevention was carried out on students of State Catholic Senior High Schools (SMAK) in Keerom Regency on Friday, June 14, 2024. This activity was carried out because students still did not understand the dangers of Bullying and its Prevention. The methods used were lectures and discussions. The output of this community service is an understanding of the importance of preventive measures against bullying. Therefore, it is hoped that every student can avoid bullying, both physically, non-physically and through social media. Because these actions may have been carried out by students and may even have experienced bullying, but they are not aware of it, as well as the forms of bullying. The output of this community service activity is an increase in students' knowledge of the forms of bullying and their prevention, so that students can better understand and avoid bullying.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUSAHA KECIL DALAM PERSAINGAN PASAR DI JAYAPURA Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Pelupessy, Eddy; H. Reba, William; Kaplele, Farida; Mambaya, Marthinus; Asmarani, Nur
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.95

Penyuluhan Hukum dengan topik “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Kecil Dalam Persaingan Pasar Di Kota Jayapura”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria, pengaturan pasar dan perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura. Kinerja pasar menggambarkan efisiensi dari suatu pasar dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dalam persaingan pasar di Kota Jayapura dalam berbagai kebijakannya. Kebijakan persaingan atas pasar bersangkutan tidak dilaksanakan melalui pengawasan terhadap struktur pasar dan perilaku pasar berdasarkan analisis terhadap para pengusaha kecil dalam praktek bisnis yang sulit berkembang sepanjang pemerintah Kota Jayapura dan pelaku usaha menengah ke atas tidak memiliki kepedulian dalam memberi ruang tempat usaha bagi pelaku usaha kecil pada pusat-pusat perdagangan yang serba modern, seperti di kompleks Ruko, Mall dan Supermarket.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Pelupessy, Eddy; Pondayar, Yustus; Tanati, Daniel; Palenewen, James Yoseph; Hetharia, Melkias; Asmarani, Nur; Pelupessy, Sella Petrix; Pelupessy, Berd Elkiopas; Angwarmasse, Lena Claudia; Selviana, Evi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16788630

This community service was carried out because land issues are problems that often cause prolonged disputes in the dynamics of Indonesian society. The government's serious efforts to minimize or reduce land disputes are evidenced by the existence of a land case handling function at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency which then issued policies related to the handling of land cases up to the latest amendment through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. The methods used were lectures and discussions. From the results of this community service, it can be stated that the community in Nendali Village has understood the process of handling land cases in relation to the cancellation of Land Title Certificates which can be done through judicial institutions and outside the courts that contain administrative and/or legal defects.

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dengan Memastikan Ruang Pendidikan yang Sehat, Aman, Nyaman Pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Cenderawasih Marlissa, Elsyan Rienette; Tebay, Vince; Wonatorey, Nickanor Kaladius Reumi; Enrico A, Gregorius A.; Djawa, Ferdinant Martinus; Ratang, Westim; Asmarani, Nur; Mulyono, Herlina Irianti; Ohoiwutun, Yosephina; Poli, Agustina Ivonne; Aedah, Nur; Morin, Henderina; Manalip, Lenny M.; Antoh, Agustina Ester; Hutajulu, Halomoan
Celebes Journal of Community Services Vol. 4 No. 2 (2025): Juni - November
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Ilmu Ekonomi mikro mempunyai tujuan untuk memahami perilaku mahasiswa (konsumen) dan Dosen (Produsen) dalam mengambil keputusan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampus. Hal ini penting disampaikan pada Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Cenderawasih. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan utama dari sistem pendidikan di Indonesia juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Cenderawasih. Untuk mencapai hal tersebut, memastikan bahwa ruang Pendidikan baik secara fisik, emosional, maupun psikologis-sehat, aman, dan nyaman menjadi hal yang sangat krusial. Kegiatan Training of Trainer dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini perlu dilakukan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan yang hasilnya ada pemahaman pengetahuan PPKS dalam kehidupan kampus oleh mahasiswa (konsumen) dan Dosen (Produsen) baik laki-laki dan perempuan dalam setiap Fakultas di Universitas Cenderawasih. Adapun tujuan kegiatan pengabdian adalah; Egedukasi pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Cenderawasih Kota Jayapura. Hasil kegiatan pengabdian pada Dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Cenderawasih dengan memberikan pemahaman tentang, Pentingnya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dengan Memastikan Ruang Pendidikan Yang Sehat, Aman, Nyaman pada Dosen dan Mahasiswa Universitas Cenderawsih dan Pengetahuan dan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Yoseph Palenewen, James; Tanati, Daniel; Pondayar, Yustus; Reumi, Frans; Pelupessy, Eddy; Hetharia, Melkias; Solossa, Marthinus; Mambaya, Marthinus; Kaplele, Farida; Ida Magdalena Awi, Sara; V. H. Baransano, Karel; G. M. I. Mamoribo, Margaretha; Ketaren, Dahliana; Budiyanto; Rahadian, Dian; D. A. Wospakrik, Decky; Asmarani, Nur; Girsang, Hotlarisda; Hilda M. Y. Krey, Thresia
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 : September (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service is carried out with the title Legal Counseling on the Settlement of Customary Land Disputes Through Non-Litigation Paths in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity is carried out to partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the settlement of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servant can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, May 31, 2025 which was held in Nolokla Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding the resolution of land disputes in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this service is to provide partners with an understanding of how to resolve disputes through non-litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving such disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.

Mechanism for Settlement of Gross Human Rights Violations Asmarani, Nur
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6682

This study is entitled Mechanism for Settlement of Serious Human Rights Violations, with the aim of knowing and analyzing the mechanism for settlement of serious human rights violations and its obstacles. The legal research method used is the normative legal research method which emphasizes more on literature studies with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, using qualitative analysis. The results of this study reveal that the settlement of serious human rights violations can be carried out through the court mechanism and the truth and reconciliation commission mechanism. The obstacles in resolving serious human rights violations are more related to the substance. The mechanism for resolving serious human rights violations is not effective because it adopts the principle of retroactive and no expiration. In addition, the substance of determining the implementation of the human rights court is not effective, thus hampering the further examination process.

Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Petrix Pelupessy, Sella; Elkiopas Pelupessy, Berd; D. W. Susi Irianti, Y.; Pelupessy, Eddy; Solossa, Marthinus; Asmarani, Nur; Yoseph Palenewen, James; Claudia Angwarmasse, Lena; Selviani, Evi; Agnata Mudi, Vivilia; Nusawakan, Dwight; Firman
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 : Oktober (2025): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This community service was carried out with the title of Legal Counseling on the Special Regional Regulation of Papua Province Number 23 of 2008 Concerning the Customary Rights of Customary Law Communities and the Individual Rights of Customary Law Community Members to Land in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency, this activity was carried out for partners due to cases from partners regarding their lack of understanding regarding the resolution of customary land disputes based on applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and where the disputing parties do not want to give in or want to win alone so that with the expertise possessed by the servants, they can carry out legal counseling so that the disputing parties both win or achieve a win-win solution. The method of implementing this community service is carried out through lectures and discussions held on Saturday, August 30, 2025, which was held in Asei Besar Village, East Sentani District, Jayapura Regency by providing knowledge to partners regarding land dispute resolution in general there are two types, namely dispute resolution through Litigation and Non-Litigation to obtain legal certainty, this activity begins with preparation and coordination, then presentation of material on how to resolve customary land disputes based on applicable laws and regulations. The output of this community service is to provide an understanding to partners about how to resolve disputes through Non-Litigation channels along with the advantages and disadvantages of resolving these disputes and also provide legal assistance to partners to resolve cases related to customary land disputes.

Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Asmarani, Nur
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10514990

This research aims to analyze, explain and understand the essence of government procurement of goods and services based on Presidential Decree Number 172 of 2014, the legal position of officials making commitments and law enforcement regarding abuse of authority in the procurement of goods and services. The type of research used is normative juridical, namely to examine legal concepts related to the procurement of government goods and services. This matter relates to the essence of procurement of goods and services based on Presidential Decree Number 172 of 2014, the legal position of officials making commitments and criminal responsibility for abuse of authority in the implementation of procurement of goods and services. The research results reveal that the procurement of goods and services is not only regulated by one regulation. This is because the procurement of goods and services is a long process, from the budget planning process, the budget management process, the process of procuring goods with a planned budget, and accountability for the results of the procurement of goods and services administratively and technically, as clearly regulated in Presidential Decree Number 172 of 2014. The legal position of the official making the commitment is as a government user of goods and services, who has taken legal action not only from a public aspect but also from a civil aspect. The abuse of authority by commitment-making officials is a criminal act of corruption that is detrimental to state finances and is completely contrary to the theory of the welfare state. A protective approach tends to create opportunities for KKN in the procurement of goods and services, so it needs to be avoided. Apart from that, law enforcement against abuse of authority in the procurement of goods and services is carried out firmly, without being selective about officials who make certain commitments.

Misuse Of Customer Funds As A Banking Crime In Jayapura City Asmarani, Nur
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.3851

Misuse of customer deposits as a banking crime is a very worrying and detrimental problem for both customers and the bank concerned. The aim of this research is to analyze, understand and explain that misappropriation of customer deposits is a banking crime and the government should implement a customer deposit guarantee model. The method used is normative and empirical, namely research that examines the literature and applicable laws and regulations using descriptive characteristics, then analyzes it carefully and thoroughly in accordance with the research objectives and looks at the reality that occurs at the research location. The results of the research reveal that misuse of customer deposits by bank leaders, bank employees and stakeholders is a banking crime based on Article 48 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998. Legal protection for customers by providing a model implemented by the government to safeguard customer deposits namely the Law on Deposit Insurance Corporation (LPS), Law no. 24 of 2004 which has two functions, namely guaranteeing bank customer deposits and clearing or handling failed deposits as well as synergy between Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK).

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search