Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM The Prosecutor Law Review
Allo, Zet Tadung
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie: Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie Allo, Zet Tadung; Ulil Amri; Syarif Saddam Rivanie Parawansa
The Prosecutor Law Review Vol 2 No 1 (2024): The Prosecutor Law Review
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64843/prolev.v2i1.40

Abstract

Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefenisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntuan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makasar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makasar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalian berkas perkara.
Legal Reform of Wastewater Management under the Job Creation Law in Kendari City: Between Regulatory Conflict and Environmental Ethics Maskun, Maskun; Halim, Hamzah; Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Kamaruddin, Hanim; Ratnawati, Ratnawati; Aslan, Jamal; Muchtasar, Rizal; Kapugu, Betsy Anggreni; Allo, Zet Tadung
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.68417

Abstract

Prior to the implementation of the Job Creation Law, wastewater management in Indonesia was governed by the granting of liquid waste management permits. Nevertheless, the implementation of the new law has supplanted these licenses with a technical approval system that mandates adherence to wastewater quality requirements. This study aims to examine the current legal framework governing wastewater management in Indonesia and assess its execution under the Job Creation Law, with a focus on environmental sustainability. The employed methodology is a normative and empirical legal research strategy, utilizing qualitative analysis via document examination and field observation in Kendari City. The findings suggest that the new legislation encounters implementation difficulties, particularly in overseeing wastewater from home and small-scale enterprises, such as laundry services, which are predominantly unregulated. The conclusion is that the existing legal framework has not adequately integrated principles of environmental ethics, including anthropocentrism and ecocentrism. Consequently, legal reform and the establishment of ethical principles are essential to guarantee environmental preservation and foster the sustainability of ecological functions.
Co-Authors Aslan, Jamal Betsy Anggreni Kapugu, Betsy Anggreni Halim, Hamzah Kamaruddin, Hanim Maskun Mukhlis, Muhammad Mutawalli Ratnawati Ratnawati Rizal Muchtasar, Rizal Syarif Saddam Rivanie Parawansa Ulil Amri