Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities
Putri, Nadiva Azzahra
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur Syailendra Putra, Moody Rizqy; Cornelia, Giovanni; Putri, Nadiva Azzahra; Anastasya, Tabitha Roulina
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2896

Abstract

Kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur, seperti Meriance Kabu, yang direkrut dengan janji palsu dan ditipu untuk bekerja di Malaysia menggambarkan bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap pekerja migran. Meskipun beberapa pelaku telah dihukum, termasuk Piter Boki dan Teddy Moa, banyak tersangka lain masih bebas atau buron. Meskipun ada usaha hukum dalam bentuk nasional dan internasional, tantangan dalam menegakkan keadilan terus ada, termasuk kegagalan dalam melakukan pengeksekusian. Ini menyoroti perlunya kolaborasi antar-negara dan penanganan yang lebih komprehensif terhadap perdagangan orang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tragedi serupa di masa depan. Metode yang penulis pergunakan dalam menjalankan penelitian ialah metode penelitian yuridis normatif dimana dalam menganalisis penulis menggunakan sumber hukum tertulis nasional dan internasional. Dengan metode penelitian yang digunakan ini, disimpulkan bahwa saat memberantas tindak pidana perdagangan orang, ada hukum nasional Indonesia serta konvensi Internasional yang membahas dan mengatur tindak pidana perdagangan orang. Dengan terdapatmya hukum tersebut, berbagai tindakan dilakukan sebagai bentuk pemebrantasan terhadap kejahatan perdagangan orang yaitu, memenjarakan pelaku kejahatan, memerikan hak hukum bagi korban seperti hak terhadap kerahasiaan identitas, hak restitusi, dan hak untuk menjalankan rehabilitasi.
Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Rasji, Rasji; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Laapen, Calinka Princess Belinda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5940

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Rasji, Rasji; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Laapen, Calinka Princess Belinda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5940

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Stabilitas Perusahaan Asuransi: Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero Putri, Nadiva Azzahra; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4661

Abstract

Krisis pembayaran polis asuransi di Indonesia, terutama yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya, telah menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab gagal bayar dan menganalisis peran OJK dalam pengawasan industri asuransi serta upaya pemerintah dalam menyelamatkan perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti kesalahan pengelolaan keuangan dan keputusan investasi yang buruk, serta pengawasan OJK yang lemah, berkontribusi terhadap masalah ini. Pemerintah telah meluncurkan program restrukturisasi polis dan pengalihan aset kepada PT. IFG Life melalui tiga tahap: pengumuman, sosialisasi, dan penutupan. Temuan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengawasan OJK dan transparansi manajemen untuk mencegah gagal bayar di masa depan serta memperkuat langkah-langkah penyelamatan bagi PT. Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien di Kabupaten Manggarai dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Berkualitas Aprillia, Indah Siti; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Laapen, Calinka Princess Belinda; Alfiani, Feriza
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4636

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai merupakan isu penting yang perlu ditangani untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Saran-saran yang diajukan meliputi penguatan implementasi regulasi melalui evaluasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 dan peningkatan mekanisme pengawasan, serta perbaikan sistem ketenagakerjaan dengan meninjau kebijakan pemecatan tenaga kesehatan non-ASN dan mengembangkan sistem remunerasi yang adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan, optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Diperlukan juga perbaikan koordinasi antar sektor serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui struktur penggajian yang lebih baik dan program jaminan sosial. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Manggarai.
Co-Authors Alfiani, Feriza Anastasya, Tabitha Roulina Aprillia, Indah Siti Cornelia, Giovanni Laapen, Calinka Princess Belinda Lie, Gunardi Moody Rizqy Syailendra Putra Ramadhan, Nayla Az Zahra Rasji, Rasji Vedora, Sheren Regina