Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Management Accounting, Tax and Production SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Health Education Law Information and Humanities
Vedora, Sheren Regina
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengaruh Pembatalan Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Kresna Bagi Nasabah Vedora, Sheren Regina; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v3i1.4630

Abstract

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki dampak yang signifikan bagi nasabah dan industri asuransi di Indonesia. Sebelumnya, OJK mencabut izin usaha Kresna Life pada 23 Juni 2023 karena perusahaan dianggap tidak mampu menutup defisit keuangan dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Namun, putusan PTUN pada 22 Februari 2024 menyatakan bahwa pencabutan izin tersebut tidak sah, memberikan kesempatan bagi Kresna Life untuk melanjutkan operasionalnya. Pembatalan ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan OJK dan reputasi industri asuransi secara keseluruhan. Selain itu, keputusan ini menjadi preseden penting bagi OJK dalam pengambilan keputusan di masa depan, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Meskipun ada peluang bagi Kresna Life untuk memperbaiki kondisi keuangannya, tantangan tetap ada seiring dengan proses hukum yang mungkin berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keputusan tersebut terhadap nasabah dan industri asuransi serta implikasinya bagi kebijakan regulasi di Indonesia.
Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Rasji, Rasji; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Laapen, Calinka Princess Belinda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5940

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Rasji, Rasji; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Laapen, Calinka Princess Belinda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5940

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien di Kabupaten Manggarai dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Berkualitas Aprillia, Indah Siti; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Laapen, Calinka Princess Belinda; Alfiani, Feriza
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4636

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai merupakan isu penting yang perlu ditangani untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Saran-saran yang diajukan meliputi penguatan implementasi regulasi melalui evaluasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 dan peningkatan mekanisme pengawasan, serta perbaikan sistem ketenagakerjaan dengan meninjau kebijakan pemecatan tenaga kesehatan non-ASN dan mengembangkan sistem remunerasi yang adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan, optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Diperlukan juga perbaikan koordinasi antar sektor serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui struktur penggajian yang lebih baik dan program jaminan sosial. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Manggarai.
Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Perdagangan Orang Imigran di Dubai Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Saly, Jeane N.; Zimah, Amelia Abdullah; Belinda Laapen, Calinka Princess; Alfiani, Feriza; Putri, Nadiva Azzahra; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Vedora, Sheren Regina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus HAM sangat marak terjadi di Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang hak asasi manusia yang sangat penting untuk ditegakkan karena memberikan kesetaraan bagi manusia. Namun dalam pelaksanaannya sering berbeda dengan apa yang seharusnya, maka penelitian ini mendalami kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam Penelitian ini, metode yuridis normative digunakan untuk melihat persoalan terkait perdagangan orang melalui kajian bahan hukum. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah Perdagangan Manusia. Tujuan Undang-Undang ini memberi sanksi atau menjerat setiap aksi atau perilaku yang dilakukan dalam aksi perdagangan manusia, yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa pelaku aksi tersebut. Praktik perdagangan orang ini sering terjadi pada perempuan dan anak-anak dengan berkedok TKI yang bahkan terjadi di luar negeri, hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi dengan Ida yaitu korban TKW dari perdagangan manusia di Dubai. Berdasarkan hal yang terjadi pada Korban terdapat beberapa faktornya antara lain, Kemiskinan, pekerjaan dan pendidikan yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan yang melintasi batas negara, diharapkan dapat tercapai. Pemerintah, lembaga pemerintah, presiden, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Co-Authors Alfiani, Feriza Aprillia, Indah Siti Belinda Laapen, Calinka Princess Jeane N. Saly, Jeane N. Laapen, Calinka Princess Belinda Lie, Gunardi Moody Rizqy Syailendra Putra Putri, Nadiva Azzahra Ramadhan, Nayla Az Zahra Rasji, Rasji Zimah, Amelia Abdullah