Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities
Ramadhan, Nayla Az Zahra
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rekonseptualisasi Peran Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia Rasji, Rasji; Muslih, Sarazatin Ananda; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Alfiani, Feriza
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5937

Abstract

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam o, menjalankan fungsi yudisial, secara administratif lembaga ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan, yakni pihak yang sering menjadi lawan dalam sengketa. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melemahkan prinsip independensinya yang dijamin dan diatur oleh Pasal 24 UUD NKRI 1945. Kajian ini menyoroti permasalahan struktural dan prosedural dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak, seperti status kelembagaan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas due process of law, keterbatasan hakim pajak, kesenjangan akses keadilan di daerah, serta kompleksitas prosedur. Diperlukan reformasi menyeluruh, terutama terkait status dan struktur Pengadilan Pajak, agar lebih independen dan efektif. Hal ini penting guna melindungi hak wajib pajak dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan serta supremasi hukum di Indonesia.
Rekonseptualisasi Peran Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia Rasji, Rasji; Muslih, Sarazatin Ananda; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Alfiani, Feriza
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5937

Abstract

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam o, menjalankan fungsi yudisial, secara administratif lembaga ini masih berada di bawah Kementerian Keuangan, yakni pihak yang sering menjadi lawan dalam sengketa. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan dan melemahkan prinsip independensinya yang dijamin dan diatur oleh Pasal 24 UUD NKRI 1945. Kajian ini menyoroti permasalahan struktural dan prosedural dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak, seperti status kelembagaan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas due process of law, keterbatasan hakim pajak, kesenjangan akses keadilan di daerah, serta kompleksitas prosedur. Diperlukan reformasi menyeluruh, terutama terkait status dan struktur Pengadilan Pajak, agar lebih independen dan efektif. Hal ini penting guna melindungi hak wajib pajak dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan serta supremasi hukum di Indonesia.
Peran OJK Dalam Penanganan Terhadap Kasus PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia Ramadhan, Nayla Az Zahra; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4660

Abstract

Penelitian ini menyelidiki implikasi dari keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia pada tanggal 2 November 2023, dalam hal penegakan hukum dan pengawasan. Pentingnya asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko dan perlindungan bagi pemegang polis digarisbawahi dalam konteks penelitian ini. Namun demikian, PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia melanggar kontrak dengan lalai dalam memenuhi kewajibannya terkait ekuitas, solvabilitas, dan kecukupan investasi. OJK sebagai badan pengawas di sektor jasa keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas industri asuransi. Analisis pada penelitian ini dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyelidiki asal-usul kasus Prolife dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya melalui penerapan pengawasan dan penegakan hukum. OJK menerapkan berbagai langkah, seperti mengeluarkan perintah tertulis kepada pemegang saham pengendali untuk mengkompensasi kerugian perusahaan dan menerapkan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan OJK adalah untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi. Dalam upaya membangun sistem keuangan yang berkelanjutan, akuntabel, dan transparan, izin usaha Prolife telah dicabut.
Analisis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien di Kabupaten Manggarai dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Berkualitas Aprillia, Indah Siti; Vedora, Sheren Regina; Putri, Nadiva Azzahra; Ramadhan, Nayla Az Zahra; Laapen, Calinka Princess Belinda; Alfiani, Feriza
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4636

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai merupakan isu penting yang perlu ditangani untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Saran-saran yang diajukan meliputi penguatan implementasi regulasi melalui evaluasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 dan peningkatan mekanisme pengawasan, serta perbaikan sistem ketenagakerjaan dengan meninjau kebijakan pemecatan tenaga kesehatan non-ASN dan mengembangkan sistem remunerasi yang adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan, optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Diperlukan juga perbaikan koordinasi antar sektor serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui struktur penggajian yang lebih baik dan program jaminan sosial. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Manggarai.
Co-Authors Alfiani, Feriza Aprillia, Indah Siti Laapen, Calinka Princess Belinda Lie, Gunardi Moody Rizqy Syailendra Putra Muslih, Sarazatin Ananda Putri, Nadiva Azzahra Rasji, Rasji Vedora, Sheren Regina