Garuda - Garba Rujukan Digital

Penanganan Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional Budidarsono, Anya Sitara; Ryanto, Laurencia; Kasslim, Veren
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2892

Pada tahun 1998, konflik Sipadan dan Ligitan diajukan kepada pihak Mahkamah Internasional. Pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan putusannya mengenai sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam proses pemungutan suara organisasi-organisasi ini, sementara Indonesia hanya dipilih oleh satu hakim. Dari total 17 hakim tersebut, 15 diantaranya merupakan hakim tetap dari MI, sedangkan dua hakim lainnya masing-masing berasal dari Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan Malaysia, sambil menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun mengenai laut teritorial dan batas-batas maritim. Studi ini menyelidiki faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap tantangan dalam menetapkan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pertemuan ini juga menjajaki pendekatan alternatif yang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antara kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ini muncul karena adanya kesenjangan dalam konseptualisasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, ketidaktaatan Malaysia terhadap peraturan KHL tahun 1982, dan pengabaian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak di wilayah perbatasan.

Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Rasji, Rasji; Ryanto, Laurencia; Mbayang, Chrissonia Margareta
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5967

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Rasji, Rasji; Ryanto, Laurencia; Mbayang, Chrissonia Margareta
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5967

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia Ryanto, Laurencia; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4667

Kasus pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia merupakan contoh implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya intelektual. Sketsa karya Alm. Henk Ngantung digunakan tanpa izin sebagai logo Mall Grand Indonesia, yang kemudian digugat oleh ahli warisnya. Pengadilan memutuskan bahwa PT Grand Indonesia bersalah atas pelanggaran hak cipta dan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia, yang bersifat otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk fisik, cukup efektif. Namun, masalah seperti status hak cipta dalam hubungan dinas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta masih ada. Untuk menghindari kejadian serupa, perlu adanya edukasi lebih lanjut dan prosedur internal yang lebih ketat bagi pelaku usaha sebelum menggunakan karya cipta. Dengan ini, pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir di masa mendatang.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search