Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

The Implementation of the Protection Policy for Children and Women Jumanah; Annida, Nur Annida Rahmawati; Kesuma, Bimantara Arya; Aldiansyah; Aprianti, Dea Putri
Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jpa.v7i2.27084

Abstract

Sexual violence against children is one of the serious problems facing the government today. Socially child protection is a joint effort and action from all social strata, different positions and different roles. They are very aware of the importance of children for the future of the homeland and the nation. As a young generation who have high aspirations for the country, future leaders of the country, and a source of hope for the previous generation, they need the widest possible opportunity to grow and develop mentally, physically and physically. This research approach uses descriptive or data collection using published or perish databases from Google Scholar to produce 640 documents. UU no. 23 of 2002 concerning Child Protection also explains that Child Protection is all activities to guarantee children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and status and receive protection from violence and discrimination. But unfortunately in its application often experience obstacles and obstacles, both caused by internal factors and external factors. This can be seen from the increase in cases of child abuse which are increasing every year. The issued policies are hampered in terms of implementation, even though several bodies have been formed such as KPAI (Indonesian National Commission for Child Protection) and P2TP2A.
PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Pada Bumdes Cibokormas Desa Cibarani Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang) sujana, endang; Jumanah
NIAGARA Scientific Journal Vol 16 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/niagara.v16i2.207

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy which is formed based on community needs and village potential. However, in fact the formation of BUMDes in Cibarani Village has not been able to improve the economy of the people of Cibarani Village, Cisata District. There are various obstacles experienced in managing BUMDes. This research uses a qualitative method with a case study approach which reveals problems in the BUMDes management system in Cibarani Village, Cisata District. To make it easier to analyze the problem, it is analyzed using the theory regarding the BUMDes management system based on research results from the Center for Development System Dynamics Studies (PKSP) Brawijaya University (2017: 13). he results of the research found that the role of BUMDes in improving the economy of village communities was not optimal and Cibokormas BUMDes had not fully implemented the principles in managing BUMDes, there were obstacles or constraints, one of which was low community participation, low levels of trust, low quality human resources, and insufficient business capital. minimal. Various efforts have been made but have not been able to bring about business development and have not been able to strengthen the economy of Cibarani Village. Keywords: Role, BUMDes, Community economy.
Urgenitas Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Cileles Sebagai Roadmap Pembentukan Daerah Kawasan Industri Baru di Kabupaten Lebak Jumanah; Gian Sumarna; Sukmajaya; Arif Nugroho; Julizar Idris
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8460

Abstract

Berkembangnya suatu wilayah tentunya akan mengubah tatanan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Lahan yang semula berupa kebun dan sawah, dapat berubah menjadi pabrik, gedung perkantoran dan jalan untuk menunjang dan menunjang aktivitas di kawasan tersebut, lahan perkebunan dan pertanian akan berubah menjadi kawasan industri, kawasan yang semula sepi, sejuk akan berubah menjadi bising, sibuk. , dan mungkin akan menjadi panas karena pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gabungan (Mix Method), yaitu dengan melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis CIPP (Context, Input, Process, Product), proses pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Lebak pada tahun 2023 layak untuk segera dibangun mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan konsep penataan ruang baik kabupaten dan provinsi tidak melanggar aturan atau konsep. Hal ini sejalan dengan pembangunan Tol Serang – Panimbang yang menjadi salah satu elemen pendukung keberadaan KEK Tanjunglesung.
Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di PUSKESMAS Kaduhejo Kabupaten Pandeglang Dian Handayani; Agus Lukman Hakim; Jumanah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v12i1.8635

Abstract

Terdapat 6 Puskesmas BLUD di Kabupaten Pandeglang, dari 6 Puskesmas tersebut hanya Puskesmas Kaduhejo yang mengalami penurunan pendapatan dan SPM dari tahun 2019 ke tahun 2022. Pendapatan Puskesmas Kaduhejo dari tahun 2019 ke tahun 2022 merupakan yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,62% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 65,59%. Capaian SPM Puskesmas Kaduhejo terendah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah pelayanan kesehatan balita (26,46%) dan suspek TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (39,5%), sedangkan tertinggi adalah pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa (92,39 %), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pencapaian SPM harus 100%. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perubahan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kaduhejo belum maksimal karena masih ada hal-hal yang belum terpenuhi dan masih ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir. dalam kuantitas.
Organisasi Pembelajaran dalam Perpektif The Fifth Discipline pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten : Learning Organizations from the Perspective of “The Fifth Discipline” at the Regional Inspectorate of Lebak Regency, Banten Province Rusito; Jumanah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5508

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang menunjukkan bahwa penerapan organisasi pembelajaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, belum berjalan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip organisasi pembelajaran. Penelitian ini mengacu pada konsep Peter M. Senge (2006:12), yang menyatakan bahwa penerapan organisasi pembelajaran didasarkan pada lima disiplin (The Fifth Discipline), yaitu penguasaan diri, model mental, visi bersama, pembelajaran tim, dan pemikiran sistem. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini tercermin dari rendahnya tingkat penguasaan diri di kalangan personel, dominasi model mental yang masih bersifat administratif, reaktif, dan berorientasi pada kepatuhan, tidak adanya internalisasi kolektif terhadap visi bersama pengawasan yang bernilai tambah, kurangnya pelembagaan sistematis pembelajaran tim, serta fakta bahwa pemikiran sistem belum menjadi kerangka kerja yang dominan dalam proses pengambilan keputusan.AbstractThis research is based on problems indicating that the implementation of a learning organization at the Regional Inspectorate of Lebak Regency, Banten Province, has not yet been optimal. The purpose of this study is to obtain an in-depth understanding of the implementation of learning organization principles. The study refers to Peter M. Senge’s (2006:12) concept, which states that the implementation of a learning organization is based on five disciplines (the Fifth Discipline), namely personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and systems thinking. This research employs a qualitative research design using a descriptive qualitative analysis method. The results indicate that the learning organization has not been optimally implemented. This condition is reflected in the low level of personal mastery among personnel, the predominance of mental models that remain administrative, reactive, and compliance-oriented, the absence of collective internalization of a value-added supervisory shared vision, the lack of systematic institutionalization of team learning, and the fact that systems thinking has not yet become the dominant framework in decision-making processes.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN Jumanah; Nugroho, Arif; Ratnasari, Dine Trio
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1: Juni 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v9i1.5737

Abstract

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten adalah masih terbatasnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ketimpangan sarana dan prasarana antar wilayah, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dalam menerapkan pembelajaran inklusif . Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusif sebagai upaya strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Banten telah berjalan namun belum optimal. Beberapa sekolah telah menerapkan praktik inklusif, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan guru, keterbatasan fasilitas pendukung, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, ditemukan adanya disparitas implementasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru, peningkatan dukungan anggaran, serta sinergi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Banten. Abstract The main issues in the implementation of inclusive education policies in Banten Province are the limited access and quality of educational services for students with special needs, the disparity in facilities and infrastructure between regions, and the low readiness of human resources, particularly teachers, in applying inclusive learning. This condition impacts the suboptimal equitable distribution of education. The urgency of this research lies in the importance of evaluating the implementation of inclusive education policies as a strategic effort to guaranty the right to education for all citizens without discrimination, while also supporting the achievement of inclusive and sustainable education development goals. This research uses a qualitative approach with a case study method in several regencies/cities in Banten Province. Data collection techniques were carried out thru in-depth interviews, observations, and document studies, involving stakeholders such as the education office, school principals, teachers, and parents. Data analysis was conducted descriptively using an interactive model. The research results indicate that the implementation of inclusive education policies in Banten Province has been underway but is not yet optimal. Some schools have implemented inclusive practices, but there are still obstacles such as a lack of teacher training, limited supporting facilities, and minimal coordination between institutions. In addition, disparities in implementation between regions have been found. Therefore, it is necessary to strengthen teacher capacity, increase budget support, and create cross-sector policy synergies to achieve inclusive and equitable education in Banten Province.
Stakeholder Collaboration in Handling Stunting and Malnutrition Cases in Mekarjaya Subdistrict, Pandeglang District Aas Aseni; Jumanah
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 1 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i1.303

Abstract

Stunting and malnutrition remain significant public health issues in Pandeglang District, including in the Mekarjaya Subdistrict. Effective intervention requires cross-sectoral collaboration among stakeholders such as local government, health workers, communities, and other actors. This study aims to analyze the forms of stakeholder collaboration in addressing stunting and malnutrition cases, identify existing challenges, and formulate strategies to strengthen local-level cooperation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving key informants such as the subdistrict head, head of the public health center, village heads, and posyandu (integrated health post) cadres. The findings show that the collaboration among stakeholders remains sectoral and lacks systematic integration. Weak coordination, the absence of local regulations, and underutilized local potential and wisdom are the main obstacles. However, there is potential for improvement through the establishment of intersectoral forums, capacity building for community health workers, and localized program adaptation. The study recommends developing collaborative local regulations and sustainable coordination mechanisms to accelerate the reduction of stunting and malnutrition in a holistic manner.
Success Factors of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Indonesia Safri; Jumanah; Tati; Lesmana, Bayu; Gunawan, Irfan; Sari, Ratna
Neo Journal of economy and social humanities Vol 4 No 2 (2025): Neo Journal of Economy and Social Humanities
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v4i2.319

Abstract

This study discusses the factors that contribute to the success of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a strategic instrument in village economic development. The study begins with a general portrait of BUMDes in Indonesia that shows variations in performance and sustainability, followed by an explanation of the legal basis for the formation of BUMDes such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages which emphasizes the importance of village economic independence. The urgency of establishing BUMDes lies in its ability to optimally manage local potential, increase village original income, and strengthen community participation in development. This study also highlights areas that have succeeded in developing BUMDes, such as in Central Java and Yogyakarta. which demonstrate good practices in village business governance and innovation. The key factors for the success of BUMDes include the availability of adequate capital and financial resources, human resource capacity and leadership quality, the suitability of business units with local village potential, active community participation and stakeholder support, and the implementation of governance and transparency. In addition, adaptive BUMDes management strategies, based on local potential, and upholding the principles of collaboration and professionalism are important aspects in ensuring business sustainability.