Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Batavia
Fasya, Farah
Unknown Affiliation
Religion Arts Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DAMPAK INKONSISTENSI PERATURAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING DI INDONESIA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009) Fasya, Farah; Arinda Lubis, Yasmin
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 4 (2024): JULI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i4.60

Abstract

Abstrak Penelitian ini menyelidiki disharmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi konflik hukum terhadap kejelasan hukum dan perlindungan kepentingan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji teks hukum yang relevan serta literatur terkait dengan fokus pada bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan serta bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam pendekatannya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil analisis menunjukkan ketidakselarasan antara SEMA No. 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pelaksanaan perjanjian. Implikasi dari perbedaan ini mempengaruhi perlindungan kepentingan pihak swasta atau individu Indonesia dalam konteks hukum perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengujian materiil terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing. Kata Kunci: Perjanjian; Pihak Asing; Perlindungan Kepentingan. Abstract This research investigates the disharmony between Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 regarding the use of Bahasa Indonesia in agreements involving foreign parties in Indonesia. In this context, it is important to understand the implications of the conflict of laws on legal clarity and protection of interests in agreements involving Indonesian private institutions or individuals with foreign parties. This research utilizes a normative juridical approach by reviewing relevant legal texts and related literature with a focus on primary legal materials, including laws and regulations as well as primary and secondary legal materials collected through desk research. In its approach, this research utilizes a statute approach. The results of the analysis show that the misalignment between SEMA No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 creates legal uncertainty and potential conflicts in the implementation of the agreement. The implications of this difference affect the protection of the interests of Indonesian private parties or individuals in the context of treaty law. Therefore, there is a need for material testing of Article 31 of Law No. 24 of 2009 in order to create legal certainty in agreements involving foreign parties. Keywords: Agreement; Foreign side; Protection of Interests.
Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional Trianjani, Suci; Yuman, Dara Aulia; Kamila, Arta Nanda; Negara, Yasinta Diva; Junaedi, Syakira Nazla Rifat; Fasya, Farah; Canthiqa, Kayana Deeva
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama beberapa waktu, politik luar negeri Indonesia telah dikenal dengan prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan utama dalam hubungan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam memperkuat peran negara dalam hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis. Penelitian ini menggali prinsip-prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini mengungkap bagaimana prinsip bebas aktif memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui analisis dokumen historis dan wawancara mendalam dengan Bapak Laode Muhamad Fathun, S.IP., M.HI. dan Bapak Hartanto Widjojo, S.IP., MA, CIQaR, seorang peneliti berkualitas internasional, menjaga stabilitas regional, dan berkontribusi pada perdamaian global. Hasil dari penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip bebas aktif dalam membentuk identitas dan peran Indonesia dalam kancah hubungan internasional, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Pusaran Kemiskinan Struktural Di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara Nurjaya, Melisa; Trianjani, Suci; Karimah, Nabila; Panigori, Amudi; Ardyaning, Devyta; Angelina, Ranti; Fasya, Farah; Benaya, Jeremy Pangihutan; Hidayatullah, Ahmad; Yuli, Yuliana; Mulyadi, Mulyadi; Suprima, Suprima; Bramantyo, RM. Andreas; Manulu, Ronald
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/418-429

Abstract

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terutama terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmampuan sebagian orang untuk mengatur kehidupannya pada penilaian sebuah taraf yang manusiawi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penurunan pada kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada menurunnya daya kreativitas dan pendapatan. Karena masyarakat yang memiliki pendapatan rendah tidak mampu mengakses pendidikan, maka siklus kemiskinan terus berlanjut yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu sumber daya manusia secara intelektual dan fisik mengarah pada rendahnya produktivitas. Tujuan dari penelitian yang ingin digapai adalah sebagai langkah untuk memberikan wawasan yang lebih baik mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan struktural melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif berupa informasi yang diperoleh. melalui wawancara dan observasi. Peneliti menemukan beberapa faktor utama penyebab kemiskinan struktural yaitu, taraf ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan faktor sosial lainnya. Apapun penyebabnya, permasalahan kemiskinan struktural masih menjadi permasalahan utama yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata melalui pelaksanaan program penyelamatan, pemberdayaan dan fasilitatif.
URGENSI STANDARDISASI END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA: END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Tunjang Syaeh, Muhammad; Fasya, Farah; Jasmin, Nabila Putri; Kinanti, Putri
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.141

Abstract

Abstrak Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat peningkatan 75% teknologi dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya faktor di bidang teknologi keuangan dunia, yaitu mata uang kripto. Penelitian ini bertujuan memaparkan seberapa mendesak perumusan standardisasi End User License Agreement (EULA) dalam rangka menghadirkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap investor mata uang kripto di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe hukum normatif yang berbasis pada pendekatan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan pendekatan konseptual. Komparasi regulasi cryptocurrency di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan. Amerika Serikat memiliki sistem regulasi kompleks dengan berbagai lembaga pengawas, sementara Jepang menerapkan regulasi lebih terpusat dan sistematis. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dalam EULA menjadi perhatian, mengingat risiko penyalahgunaan data oleh platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan EULA yang lebih ketat dan seragam guna meningkatkan transparansi serta menjamin perlindungan hukum bagi pengguna dan investor cryptocurrency di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa beragam regulasi yang telah lebih dulu eksis di Indonesia seputar transaksi aset kripto belumlah komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum tanpa perumusan EULA yang terstandardisasi.
Co-Authors Ahmad Hidayatullah Angelina, Ranti Ardyaning, Devyta Arinda Lubis, Yasmin Benaya, Jeremy Pangihutan Bramantyo, RM. Andreas Canthiqa, Kayana Deeva Jasmin, Nabila Putri Junaedi, Syakira Nazla Rifat Kamila, Arta Nanda Karimah, Nabila Kinanti, Putri Manulu, Ronald Mulyadi Mulyadi Negara, Yasinta Diva Nurjaya, Melisa Panigori, Amudi Suprima Trianjani, Suci Tunjang Syaeh, Muhammad Yuli, Yuliana Yuman, Dara Aulia